Surakarta
Topik Populer
Berita Utama
Berita Terbaru
Berita Populer
-
FOTO: Rupiah Menguat Tipis Namun Masih Bertahan di Level Rp 18 Ribu
-
Rupiah Tembus Rp18.066 per Dolar AS pada Jumat Pagi
-
Strategi Pengusaha Bali Genjot Usaha di Tengah Pelemahan Rupiah
-
Rupiah Tembus Rp18.000 per Dolar AS, Istana Klaim Fundamental Ekonomi Kuat
-
Rupiah Tembus Rp18.000, Pemerintah Disarankan Jiplak China Jaga Stabilitas Keuangan
Berita Utama Lainnya
-
diaz hendropriyono Wakil Menteri Lingkungan Hidup Soroti Pengelolaan Sampah dalam Program Makan Bergizi Gratis
-
asean para games 2025 Menpora Erick Thohir Kobarkan Semangat Kontingen Indonesia di ASEAN Para Games 2025: Jangan Gentar!
-
berita kontributor Sowan ke Jokowi, Mantan Kepala Komunikasi Prabowo Bahas Situasi Indonesia hingga Nostalgia
-
berita kontributor Kecewa Berat, Penggugat Citizen Lawsuit Usai Jokowi dan Ijazahnya tak Dihadirkan di Persidangan
-
berita kontributor Kubu Jokowi Belum Hadirkan Ijazah Asli Jokowi di Sidang Citizen Lawsuit, Ini Alasannya
-
-
-
cagar budaya Kemenbud Fasilitasi Dialog Keluarga, Dorong Pelestarian Keraton Solo sebagai Cagar Budaya Nasional
-
cagar budaya Kemenbud Fasilitasi Dialog Keluarga, Dorong Pelestarian Keraton Solo sebagai Cagar Budaya Nasional
-
alumni uns Alumni Vokasi UNS Tegaskan K3 Bukan Sekadar Regulasi, Tapi Fondasi Moral Keberlangsungan Manusia
Saat ini terdapat sekitar 35 kusir bendi dan 15 pengayuh becak lampu yang telah menyediakan kanal pembayaran QRIS
Penasihat hukum Roy Suryo, Ahmad Khozinudin, mengkritik kinerja kepolisian
RM Ayam Goreng Widuran di Jalan Sutan Syahrir tidak beroperasi sejak Senin kemarin.
Jumlah tersebut dibagi menjadi 4 rombongan belajar (rombel).
Usulan itu sempat jadi pembahasan saat rapat Komisi II DPR dan Kemendagri.
Astrid mengaku belum membahas mengenai wacana 'Daerah Istimewa Surakarta' termasuk dengan Wali Kota Solo, Respati Ahmad Ardianto.
Surakarta pernah menjadi Daerah Istimewa antara 1945-1946.
Istana mewanti-wanti jangan gegabah dalam memutuskan usulan tersebut.
Pengadilan Negeri Surakarta (PN Solo) akan menggelar sidang perdana gugatan terkait ijazah milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Kamis (24/4).
Komisi II DPR menilai belum ada urgensi untuk memberikan status tersebut karena bukan sebagai sesuatu hal yang mendesak.