Peternakan

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan menggencarkan Program Inseminasi Buatan (IB) guna mengatasi penurunan populasi sapi pasca-wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta memastikan ketahanan pangan dan kebutuhan hewan kurban terpenuhi.

Tiga mahasiswa asing berprestasi dari Fapet UGM sukses meraih gelar pascasarjana, memperkuat reputasi global universitas dan berkontribusi pada pengembangan peternakan dunia. Simak kisah inspiratif mereka!

Ketua TP PKK Provinsi Banten Tinawati Andra Soni membidik adaptasi sistem pertanian terpadu Sitandu ke tingkat keluarga, memanfaatkan pekarangan rumah untuk penguatan ekonomi dan gizi anak.

Komite II DPD RI memberikan dukungan penuh kepada Kementan dalam program Penguatan Inseminasi Buatan demi meningkatkan mutu genetik ternak dan menjaga ketahanan pangan nasional berkelanjutan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menekankan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sebagai kunci utama penguatan Ketahanan Pangan Nasional. Strategi ini penting untuk membangun sistem pangan yang inklusif dan berkelanjut

Kebijakan tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip keberlanjutan karena berpotensi mempercepat kerusakan lingkungan, hilangnya keanekaragaman hayati.

Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu meminta kontraktor Orang Asli Papua (OAP) untuk melakukan diversifikasi usaha, tidak hanya bergantung pada proyek pemerintah demi kemandirian ekonomi.

Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Dinas Pertanian OKU mengintensifkan program vaksinasi PMK gratis untuk memastikan hewan kurban bebas penyakit dan aman dikonsumsi masyarakat.

Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakan) Magetan meluncurkan layanan pusat panggilan untuk vaksinasi PMK Magetan, mempermudah peternak mendapatkan vaksin bagi ternak sapi atau kambing mereka. Inovasi ini diharapkan mampu menekan penyebaran penyakit menje

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi motor penggerak ekonomi desa, berpotensi menciptakan perputaran ratusan triliun rupiah dan menggerakkan sektor pangan dari hulu hingga hilir.

Badan Karantina Indonesia (Barantin) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman PPR Domba Babel yang berpotensi mematikan ternak dan merugikan ekonomi.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menekankan pentingnya industri pakan ternak berdaya saing melalui pengelolaan bahan baku lokal, demi stabilitas pangan dan kesejahteraan petani.

Universitas Hasanuddin (Unhas) dan University of Arkansas, Amerika Serikat, memperkuat kolaborasi riset unggas untuk meningkatkan inovasi dan kapasitas keilmuan, khususnya dalam penanganan penyakit Lameness pada ayam broiler.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur melaporkan **NTP Kaltim Desember 2025** mengalami penurunan 0,30 persen, dipicu kenaikan biaya yang dibayar petani yang lebih tinggi.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) optimis Rumah Sakit Hewan Sumbar dapat menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Rp2,4 miliar, didorong peningkatan kepercayaan publik dan kolaborasi strategis.

Pemerintah pusat melalui Kementan bergerak cepat menyalurkan Bantuan Obat LSD Sapi Jembrana guna menekan penyebaran penyakit Lumpy Skin Disease pada sapi di Bali. Simak upaya kolaboratif ini.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) serius memperkuat kemandirian pangan daerah melalui program hilirisasi unggas terintegrasi, mengurangi ketergantungan pasokan dari luar dan memastikan ketersediaan pangan lokal.

Pemerintah Kabupaten Sidrap mendistribusikan 80 ton telur untuk perkuat ketahanan pangan nasional dan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini wujud komitmen menyejahterakan peternak lokal.

Investasi sektor pertanian di Kalimantan Timur (Kaltim) menembus angka Rp8,97 triliun hingga triwulan III-2025, menunjukkan potensi besar di subsektor tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan. Angka fantastis ini menegaskan peran strategis Investasi Per

Badan Bank Tanah menyelenggarakan pelatihan pertanian dan peternakan terintegrasi di Cianjur, Jawa Barat, untuk mendorong pemanfaatan lahan secara optimal dan memperkuat implementasi Reforma Agraria bagi warga penerima Hak Pengelolaan Lahan (HPL).