Ratusan kendaraan dinas Pemkab Tangerang diduga menunggak pajak kendaraan bermotor (PKB) lebih dari dua tahun. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tangerang masih melakukan rekonsiliasi data ratusan data kendaraan dinas itu.

Ratusan kendaraan dinas yang menunggak pajak daerah itu seluruhnya bernilai Rp500 juta.

Pemerintah akan mempercepat penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai di lingkungan kementerian/lembaga. Hal ini sebagai upaya menurunkan emisi karbon di udara. Apalagi, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan Pemerintah memiliki banyak kendaraan dinas berupa motor.

Pemerintah Kota Kendari Sulawesi Tenggara bakal memasang alat pelacak atau global positioning system (GPS) di setiap kendaraan dinas, termasuk ambulans dan mobil pemadam kebakaran. Pergerakan aset negara itu akan terus dipantau sehingga tidak disalahgunakan.

Gubernur Sumatra Utara berencana akan membeli bus yang akan digunakan sebagai kendaraannya saat melakukan perjalanan dinas agar menghemat biaya bahan bakar dan mengurangi iring-iringan mobil.

Penampakan Bangkai Kendaraan Dinas di Kramat Jati. Selain termakan usia, puluhan kendaraan dinas tidak layak pakai tersebut juga ada yang bekas kecelakaan.

Iwan mengungkapkan, jika kendaraan operasional dinas dipelihara dan dirawat dengan baik. Seharusnya, dia menjelaskan, tidak ada kendaraan rusak berat atau setidaknya tetap laik jalan.

Dari 1.207 kendaraan plat merah tersebut yang menunggak diantaranya kendaraan roda empat yakni. 1 Sedan, 8 Jeep, 143 Minibus, 8 Microbus, 15 Light Truck, 35 Pick Up dan 36 Ambulance. Sementara itu, untuk roda 2 dan 3 tercatat sebanyak 961 unit.

"Kita sudah kerjasama dengan KPK untuk menindaklanjuti kendaraan dinas yang belum dikembalikan ke Pemprov Sumsel," ungkap Deru.

Pemerintah setempat menelusuri PNS pengguna sepeda motor itu. Sanksi berat menunggu bila terbukti ada persekongkolan.