Pejabat Pemkot Mataram Wajib Bersepeda ke Kantor, Wujudkan Efisiensi BBM dan Lingkungan Hijau

Pemerintah Kota Mataram mengambil langkah progresif dalam upaya efisiensi anggaran dan pelestarian lingkungan. Mulai Senin, 6 April, seluruh pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemkot Mataram diwajibkan menggunakan sepeda saat berangkat menuju kantor. Kebijakan ini bertujuan untuk mendukung penghematan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) secara signifikan.

Inisiatif ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang Pemkot Mataram untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan bermotor dinas. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, H Lalu Alwan Basri, menegaskan bahwa kebijakan ini adalah upaya konkret dalam efisiensi anggaran operasional.

Lalu Alwan Basri menjelaskan, kebebasan diberikan kepada para pejabat untuk memilih jenis sepeda yang akan digunakan. Baik sepeda listrik maupun sepeda konvensional, keduanya diperbolehkan selama dapat menunjang tujuan efisiensi dan ramah lingkungan.

Pemerintah Kota Mataram telah mengatur secara rinci implementasi kebijakan bersepeda ini, termasuk jenis sepeda yang dapat digunakan. Pejabat memiliki keleluasaan untuk memilih antara sepeda listrik atau sepeda kayuh konvensional, asalkan pilihan tersebut mendukung tujuan efisiensi dan kelestarian lingkungan.

Selain itu, Pemkot Mataram juga menetapkan batasan jarak atau radius tempat tinggal pejabat dari kantor yang terkena kebijakan ini. Pejabat yang berdomisili maksimal 5 kilometer dari kantor wajib menggunakan sepeda sebagai moda transportasi utama.

Untuk memastikan pelaksanaan optimal, Pemerintah Kota Mataram telah menerbitkan surat edaran resmi yang mengatur maksimal jarak rumah pejabat yang harus bersepeda. Hasil identifikasi awal menunjukkan bahwa rata-rata pejabat eselon II memiliki rumah tinggal di tengah kota, atau masih dalam radius 5 kilometer dari kantor.

Kebijakan Pejabat Mataram Bersepeda Hemat BBM ini secara langsung bertujuan untuk mencapai efisiensi anggaran dalam penggunaan bahan bakar minyak untuk kendaraan dinas. Dengan mengurangi frekuensi penggunaan kendaraan bermotor, Pemkot Mataram berharap dapat mengalokasikan dana tersebut untuk program-program pembangunan lainnya.

Di samping aspek finansial, inisiatif ini juga membawa manfaat signifikan bagi lingkungan. Penggunaan sepeda secara massal oleh pejabat akan berkontribusi pada penurunan emisi gas buang, sehingga menciptakan udara yang lebih bersih dan lingkungan kota yang lebih sehat. Ini sejalan dengan upaya global untuk mengurangi jejak karbon.

Langkah ini juga diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat luas untuk beralih ke moda transportasi yang lebih berkelanjutan. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya berdampak pada internal pemerintahan, tetapi juga berpotensi menginspirasi gaya hidup ramah lingkungan di seluruh Kota Mataram.

Sekda Lalu Alwan Basri menyatakan bahwa kebijakan penggunaan sepeda yang dimulai pekan depan ini masih dalam tahap uji coba dan khusus diberlakukan untuk kalangan pejabat. Tahap awal ini akan menjadi evaluasi penting sebelum mempertimbangkan langkah selanjutnya.

Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa kebijakan ini akan diperluas untuk mencakup seluruh pegawai lainnya di lingkungan Pemkot Mataram. Untuk itu, Pemerintah Kota Mataram masih menunggu hasil kajian dan opsi-opsi lain yang akan disampaikan oleh Dinas Perhubungan.

Salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan untuk pegawai dengan jarak tempuh lebih jauh adalah penggunaan kendaraan atau bus khusus ASN. Hal ini menunjukkan komitmen Pemkot Mataram untuk mencari solusi transportasi yang efisien dan berkelanjutan bagi seluruh aparatur sipil negara.

Sumber: AntaraNews