Kendaraan Dinas
-
News •Penyelamatan Aset Bone Bolango: Kejari dan Pemkab Amankan Kendaraan Dinas Senilai Rp1,67 MiliarKejaksaan Negeri dan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango berhasil melakukan Penyelamatan Aset Bone Bolango berupa kendaraan dinas senilai Rp1,67 miliar melalui jalur bantuan hukum non litigasi, memastikan tata kelola transparan dan pelayanan publik optimal.
-
News •Belasan Kendaraan Dinas Pemkot Jakbar Gagal Uji Emisi, Soroti Kualitas Udara JakartaSebanyak 14 kendaraan dinas operasional (KDO) Pemerintah Kota Jakarta Barat tidak lolos dalam Uji Emisi Kendaraan Dinas, menyoroti pentingnya perawatan kendaraan untuk menekan polusi udara dan menjaga kualitas udara Ibu Kota.
-
News •Pengadaan Kendaraan Dinas Pemprov Sulsel: Efisiensi Aset dan Optimalisasi Kinerja PemerintahPemprov Sulsel menegaskan pengadaan kendaraan dinas, termasuk Lexus LM, adalah bagian dari kebijakan efisiensi aset dan optimalisasi kinerja pemerintah, menanggapi sorotan publik.
-
News •Pemkab Sumedang Batasi Kendaraan Dinas, Dorong Efisiensi Energi di Tengah Krisis GlobalPemerintah Kabupaten Sumedang mengambil langkah proaktif membatasi penggunaan kendaraan dinas dan menerapkan WFH untuk Efisiensi Energi Sumedang, merespons krisis global dan menghemat anggaran.
-
Ekonomi •Pejabat Pemkot Mataram Wajib Bersepeda ke Kantor, Wujudkan Efisiensi BBM dan Lingkungan HijauKebijakan baru Pemkot Mataram mewajibkan pejabat bersepeda ke kantor. Langkah ini jadi inovasi Pejabat Mataram Bersepeda Hemat BBM, sekaligus wujudkan lingkungan lebih hijau.
-
Ekonomi •Demi Efisiensi dan Hemat Energi, Pemerintah Kurangi Penggunaan Kendaraan Dinas hingga 50%Selain membatasi kendaraan dinas, pemerintah juga mendorong penggunaan transportasi umum sebagai bagian dari transformasi budaya kerja di seluruh negeri.
-
Politik •ASN Kotim Dilarang Mudik Pakai Kendaraan Dinas, Bupati Halikinnor Tegaskan Sanksi MenantiBupati Kotawaringin Timur, Halikinnor, mengeluarkan instruksi tegas melarang ASN Kotim menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan mudik Lebaran, dengan sanksi disipliner menanti bagi pelanggar.
-
News •Wali Kota Jakbar Tegaskan Larangan ASN Gunakan Kendaraan Dinas untuk Mudik Lebaran 2026Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainnah mengingatkan seluruh ASN Jakarta Barat untuk tidak memakai kendaraan dinas saat mudik Lebaran 2026, demi menjaga integritas dan akuntabilitas aset negara.
-
News •Pemkot Depok Tegaskan Larangan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran, Ini AlasannyaPemerintah Kota Depok resmi melarang penggunaan kendaraan dinas untuk mudik Lebaran 2026. Kebijakan ini bertujuan mencegah penyalahgunaan fasilitas negara dan didasari oleh aturan KPK.
-
Politik •Pemkot Mataram Tegaskan Larangan Kendaraan Dinas untuk Mudik Lebaran Idul Fitri 1447 HPemerintah Kota Mataram kembali mengeluarkan larangan penggunaan kendaraan dinas untuk mudik Lebaran Idul Fitri 1447 H, menegaskan komitmen menjaga integritas ASN dan status kota anti-korupsi.
-
Politik •Pemkab Bantul Tegaskan Larangan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran 2026Pemerintah Kabupaten Bantul kembali menegaskan larangan penggunaan mobil dinas untuk mudik Lebaran 2026 bagi ASN dan pejabat. Kebijakan ini sudah berlaku bertahun-tahun demi memastikan aset negara tidak disalahgunakan.
-
News •Polda Jambi Perkuat Polresta dengan Kendaraan Dinas, Optimalkan Pelayanan Respon Cepat 110Polda Jambi menyerahkan kendaraan dinas baru kepada Polresta Jambi, langkah strategis untuk memperkuat satuan Pamapta dan mengoptimalkan pelayanan respons cepat 110 bagi masyarakat.
-
News •BPK Audit Ratusan Kendaraan Dinas Pemkab Kotim, Pastikan Anggaran Terpakai TepatTim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap 152 unit kendaraan dinas Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) untuk memastikan kesesuaian fisik dan penggunaan anggaran pemeliharaan.
-
News •Puluhan Kendaraan di Jakarta Pusat Gagal Uji Emisi, Termasuk Armada Dinas: Sorotan Serius Kualitas Udara Ibu KotaHasil Uji Emisi Jakarta Pusat mengejutkan, puluhan kendaraan, termasuk dinas, tidak memenuhi standar. Apa dampaknya bagi kualitas udara dan bagaimana sanksinya?
-
News •Pemkab Sumenep Tegas Larang Pejabat Gunakan Kendaraan Dinas Saat Libur Tahun Baru 2026Pemerintah Kabupaten Sumenep mengeluarkan kebijakan tegas melarang penggunaan kendaraan dinas bagi pejabat selama libur Tahun Baru 2026, demi menjaga etika dan kepercayaan publik.
-
News •Polres Tarakan Cek Kendaraan Dinas Jelang Nataru 2026, Pastikan Kesiapan Pengamanan OptimalPolres Tarakan Cek Kendaraan Dinas jelang Natal dan Tahun Baru 2026 untuk memastikan kesiapan personel dan sarana pendukung dalam menjaga kamtibmas di wilayah hukumnya.
-
News •Ratusan Kendaraan Dinas Tunggak Pajak, Pemkab Tangerang Perbaiki DataRatusan kendaraan dinas Pemkab Tangerang diduga menunggak pajak kendaraan bermotor (PKB) lebih dari dua tahun. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tangerang masih melakukan rekonsiliasi data ratusan data kendaraan dinas itu.
-
News •400 Kendaraan Dinas Pemprov Banten Tunggak Pajak, Total Tunggakan Ratusan JutaRatusan kendaraan dinas yang menunggak pajak daerah itu seluruhnya bernilai Rp500 juta.
-
Ekonomi •Ratusan Kendaraan Dinas Nunggak Pajak, Nilainya Capai Rp500 JutaDari data yang telah dilaporkan kendaraan dinas baik roda empat maupun roda dua di lingkup pemerintah Kabupaten Tangerang ada sekitar 1.600 unit. Namun, dari jumlah tersebut 400 unitnya diketahui belum dilakukan pembayaran pajak
-
Ekonomi •Mobil dan Motor Dinas Kementerian Lembaga Bakal Diganti Kendaraan ListrikPemerintah akan mempercepat penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai di lingkungan kementerian/lembaga. Hal ini sebagai upaya menurunkan emisi karbon di udara. Apalagi, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan Pemerintah memiliki banyak kendaraan dinas berupa motor.