Kendaraan Dinas

Selain membatasi kendaraan dinas, pemerintah juga mendorong penggunaan transportasi umum sebagai bagian dari transformasi budaya kerja di seluruh negeri.

Bupati Kotawaringin Timur, Halikinnor, mengeluarkan instruksi tegas melarang ASN Kotim menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan mudik Lebaran, dengan sanksi disipliner menanti bagi pelanggar.

Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainnah mengingatkan seluruh ASN Jakarta Barat untuk tidak memakai kendaraan dinas saat mudik Lebaran 2026, demi menjaga integritas dan akuntabilitas aset negara.

Pemerintah Kota Depok resmi melarang penggunaan kendaraan dinas untuk mudik Lebaran 2026. Kebijakan ini bertujuan mencegah penyalahgunaan fasilitas negara dan didasari oleh aturan KPK.

Pemerintah Kota Mataram kembali mengeluarkan larangan penggunaan kendaraan dinas untuk mudik Lebaran Idul Fitri 1447 H, menegaskan komitmen menjaga integritas ASN dan status kota anti-korupsi.

Pemerintah Kabupaten Bantul kembali menegaskan larangan penggunaan mobil dinas untuk mudik Lebaran 2026 bagi ASN dan pejabat. Kebijakan ini sudah berlaku bertahun-tahun demi memastikan aset negara tidak disalahgunakan.

Polda Jambi menyerahkan kendaraan dinas baru kepada Polresta Jambi, langkah strategis untuk memperkuat satuan Pamapta dan mengoptimalkan pelayanan respons cepat 110 bagi masyarakat.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, menanggapi polemik pengadaan mobil dinas Kaltim senilai Rp 8,5 miliar, menegaskan bahwa pembelian tersebut adalah kebutuhan vital untuk kinerja kepala daerah.

Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap 152 unit kendaraan dinas Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) untuk memastikan kesesuaian fisik dan penggunaan anggaran pemeliharaan.

Hasil Uji Emisi Jakarta Pusat mengejutkan, puluhan kendaraan, termasuk dinas, tidak memenuhi standar. Apa dampaknya bagi kualitas udara dan bagaimana sanksinya?