Jokowi vs DPR

"Jangan terlalu lama juga energi politik presiden dihabiskan untuk urusan DPR," kata Hanta.

Melalui interpelasi, pemerintah ditantang memberi jawaban yang berargumentasi kuat soal kenaikan BBM.

Penggalangan tanda tangan untuk interpelasi sudah mencapai 202 orang.

Presiden Jokowi meminta agar para menteri dan pejabat setingkatnya menunda pertemuan dengan DPR.

Perintah tak menghadiri undangan DPR itu datang langsung dari Presiden Jokowi.

Larangan terpaksa dilakukan agar penjelasan yang disampaikan menteri tidak ditanggapi keliru.

Menurut Lucky Jokowi kembali melanggar aturan dengan mengeluarkan keputusan agar para menterinya tidak menghadiri di DPR

Menko Perekonomian menuturkan, instruksi Presiden Jokowi itu tidak mengganggu perekonomian nasional.

"Hak DPR itu tidak bisa ditunda walaupun hanya 1 detik apalagi 1 bulan. Itu dijamin konstitusi," katanya.

"Ya karena kan di DPR ini masih ada dua kubu, kalau yang satu ngundang, entar yang satunya ngundang juga," kata Ferry.

Presiden Jokowi telah melarang menterinya rapat dengan DPR karena masih terjadi kekisruhan di dewan.

Menurutnya, DPR bisa saja memanggil para menteri jika masalah internal di DPR sudah selesai.

"Baru sebulan kerja dipanggil-panggil, apa sih?" sahut Jokowi.

Hari ini Menkum HAM tak menghadiri rapat konsultasi antara Pansel KPK dengan Komisi III DPR.

Komisi sudah sah mengundang mitra kerja. Sehingga, jika tak datang komisi berhak panggil paksa pemerintah.

Sejumlah menteri mitra Komisi VI sudah diundang, tapi semua menteri tak hadir dengan beragam alasan.