Sofyan Djalil bela Jokowi soal larangan menteri rapat dengan DPR

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil angkat bicara soal instruksi dari Presiden Joko Widodo melarang menteri dan pejabat setingkat untuk datang dan mengikuti rapat bersama DPR.

Sofyan mendukung penuh kebijakan Presiden Jokowi. Bahkan dia menjelaskan maksud dari adanya instruksi tersebut. Bahkan dia menyebut instruksi itu sama sekali tidak mengganggu perekonomian nasional.

"Bukan melarang tetapi kita beri kesempatan untuk DPR menyelesaikan dulu, yang ada masalah dualisme," ujar Sofyan singkat di Hotel Ritz Carlton, Pasific Place, Jakarta, Selasa (25/11).

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengeluarkan surat keputusan presiden yang mengimbau jajaran menteri Kabinet Kerja untuk tidak hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Larangan tersebut diterbitkan bersamaan dengan masih kisruhnya pembagian Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui adanya imbauan tersebut. Larangan terpaksa dilakukan agar penjelasan yang disampaikan menteri tidak ditanggapi keliru.

"Iya dong, kalau nanti kita dateng ke sini keliru, datang ke sini keliru. Lihat di sana apakah sudah rampung, baru selesai," ujar Jokowi kepada wartawan di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (24/11).

Jokowi mengaku merasa aneh dengan panggilan yang dilakukan DPR terhadap beberapa menterinya, apalagi kerja pemerintah belum juga berjalan lebih dari setahun.

"Baru sebulan kerja dipanggil-panggil, apa sih?" sahutnya.

Tak hanya itu, Jokowi nampak santai meski pemerintahannya terancam diinterpelasi oleh DPR pasca menaikkan harga BBM bersubsidi.

"Berapa puluh kali kita naikkan BBM, apa pernah interpelasi itu?" tutupnya.