Jokowi-JK

Satu hari lagi, pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla akan berakhir. Namun, tercatat masih terdapat beberapa program pembangunan dicetuskan Jokowi yang belum berjalan optimal. Direktur Riset Core Indonesia, Piter Abdullah, menilai masih banyak program Jokowi yang belum berjalan sesuai harapan.

Moeldoko Beberkan Keberhasilan Jokowi Bangun Papua dan Papua Barat. Dia berharap, pondasi yang telah diletakkan bersama-sama dalam lima tahun pemerintahan Jokowi-JK kiranya dapat membangkitkan optimisme seluruh elemen bangsa.

Momen Indah Perpisahan Jokowi dengan Menteri Kabinet Kerja. Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla mengumpulkan jajaran Kabinet Kerja I dalam pertemuan silaturahmi sekaligus perpisahan di Istana Negara.

Dalam silaturahmi tersebut diisi dengan santap siang dan beberapa penampilan dari menteri kabinet kerja yang bernyanyi, Staf Khusus Presiden Sukardi Rinakit dan penyanyi keroncong Endah Laras berdendang.

Elek Yo Band tampil untuk terakhir kalinya dalam acara perpisahan Kabinet Kerja Jokowi-JK. Band yang diisi para menteri itu tampil membawakan lagu 'My Way' milik Frank Sinatra.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Piter Abdullah, mencatat torehan keberhasilan Pemerintahan Jokowi-JK selama lima tahun memimpin. Menurutnya, salah satu keberhasilan besar era Jokowi-JK adalah pembangunan infrastruktur secara masif.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Didik J Rachbini, memberikan masukan Presiden Jokowi untuk tidak hanya melakukan blusukan di pasar saja. Sebab, menurut dia masih banyak sektor-sektor lain yang perlu ditinjau langsung oleh Presiden Jokowi. Salah satunya adalah sektor industri.

"Radikalisme adalah cikal bakal terwujudnya Terrorisme. Menurut survey yang dilakukan BNPT (2017) 39% mahasiswa di 15 provinsi tertarik dengan faham Radikalisme. Laporan Global Terrorism Index (GTI) 2018, menempatkan Indonesia pada posisi ke-42 dari 138 negara. Posisi Indonesia cukup rawan," imbuhnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menjadi pembicara dalam acara Apindo Investment & Trade Summit, di Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta, Selasa (15/10). Dalam kesempatan itu, Menko Darmin membanggakan capaian lima tahun Pemerintahan Jokowi-JK.

Pemerintahan Jokowi-JK tinggal menyisakan hitungan hari. Namun rupanya beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN) yang telah dikebut dalam 5 tahun terakhir ini masih belum rampung dan menyisakan banyak PR.

Di akun media sosialnya, Presiden Jokowi berbagi terkait perkembangan beberapa proyek infrastruktur khususnya jalan yang sedang di kerjakan Pemerintah.

Menurut Eko Sulistyo, dalam konteks politik nasional saat ini, adanya pandangan politik yang berbeda itu adalah keniscayaan dalam era demokrasi. Tapi kemudian tidak bisa mengatasnamakan kebebasan berekspresi dengan menyampaikan ujaran kebencian dan informasi hoaks.

Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan Mahfud MD mengajak seluruh anak bangsa untuk tetap membawa semangat kebersamaan meski beda dukungan di Pilpres 2019.

Belum ada informasi lebih lanjut terkait apa yang dibicarakan antara Jokowi dan JK, apakah membahas masalah-masalah untuk kemajuan Republik Indonesia atau masalah lainnya.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla sudah empat tahun memimpin Indonesia. Selama kepemimpinannya, Jokowi-JK dinilai sudah bekerja keras demi membangun Indonesia.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyempatkan diri berkunjung ke kediaman Wakil Presiden Jusuf Kalla di sela-sela kunjungan kerjanya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam kunjungannya ini, Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi.

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) akan membuka 400 ribu hektare rawa menjadi lahan pertanian produktif. Hal tersebut dilakukan melalui gerakan Selamatkan Rawa, Sejahterakan Petani (Serasi).

Menhub Budi Karya dan Mendikbud Muhadjir berusaha menjelaskan posisi utang pemerintahan Jokowi yang banyak menjadi pembicaraan tersebut. "Perbandingan rasio utang Indonesia sebesar 29 persen, bandingkan dengan Malaysia sebesar 68 persen, Thailand sebesar 35 persen. Turki sebesar 207 persen dan Brasil 281 persen."

Pemerintah mewacanakan membentuk lembaga khusus yang menangani peraturan perundang-undangan. Ini disampaikan Sekretaris Kabinet Pramono Anung seusai Seminar Nasional Reformasi Hukum: Menuju Peraturan Perundang-undangan yang Efektif dan Efisien.

Dalam empat tahun terakhir Kejaksaan Agung juga membentuk inovasi hukum dalam mencegah dan memberantas korupsi. Salah satunya pembentukan Tim Pengawal Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4).