Satu Tahun Pemerintahan Dedie Rachim: Fokus Harmonisasi Pusat-Daerah dan Pembangunan Bogor

Genap satu tahun memimpin Kota Bogor, pemerintahan Dedie Rachim dan Jenal Mutaqin berfokus pada harmonisasi kepentingan pusat-daerah serta percepatan pembangunan di berbagai sektor.

Wali Kota Bogor Dedie A Rachim bersama Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin genap satu tahun memimpin Kota Bogor pada Jumat, 20 Februari 2026. Pasangan ini dilantik serentak bersama ratusan kepala daerah lainnya di Istana Merdeka, Jakarta, pada 20 Februari 2025.

Dalam setahun kepemimpinannya, Dedie A Rachim menekankan pentingnya menyelaraskan kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai pembangunan yang optimal. Pendekatan awal dilakukan melalui rangkaian proses Astacita hingga implementasinya di Kota Bogor.

Pemerintahan Dedie-Jenal juga menetapkan prioritas utama pada bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan infrastruktur sebagai pilar pembangunan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta fasilitas publik di Kota Bogor.

Perjalanan Setahun Kepemimpinan Dedie-Jenal

Dedie A Rachim dan Jenal Mutaqin secara resmi memulai masa jabatan mereka setelah dilantik oleh Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta. Pelantikan tersebut merupakan bagian dari pelantikan serentak 961 kepala daerah se-Indonesia yang terdiri dari 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, serta 85 wali kota dan 85 wakil wali kota.

Setelah pelantikan, para kepala daerah termasuk Dedie-Jenal mengikuti pembekalan intensif atau retret yang dipusatkan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, selama beberapa hari. Pembekalan ini menjadi fondasi penting dalam menyamakan visi dan misi pembangunan daerah dengan arah kebijakan nasional.

Wali Kota Dedie Rachim menegaskan bahwa salah satu fokus utama adalah menyelaraskan kepentingan pusat dan daerah, sebagaimana informasi yang diperoleh dari Diskominfo Kota Bogor. Proses Astacita menjadi panduan awal dalam merumuskan kebijakan dan program yang relevan bagi kemajuan Kota Bogor.

Transformasi Birokrasi dan Prioritas Pembangunan

Menjelang satu tahun pemerintahan Dedie Rachim, dilakukan perombakan besar-besaran terhadap 245 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Perombakan ini meliputi pejabat tinggi pratama, administrator, pengawas, fungsional, kepala sekolah, hingga kepala puskesmas.

Langkah penyegaran birokrasi ini dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi. Dedie Rachim menyatakan bahwa penyegaran diperlukan, terutama bagi mereka yang telah lama menduduki posisi jabatan tertentu, guna mendorong inovasi dan produktivitas.

Beberapa target pembangunan juga menjadi prioritas, termasuk penyelesaian akses jalur Bogor Selatan yang menghubungkan empat kelurahan yang sebelumnya terdampak longsor. Proyek ini akan terealisasi melalui pembebasan lahan dan pembangunan trase baru.

Pemerintah Kota Bogor juga berkomitmen mengoptimalkan penerapan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023. Perda ini mengatur pembatasan usia teknis angkutan kota (angkot) maksimal 20 tahun, bertujuan mengurangi potensi kemacetan yang selama ini diakibatkan oleh kelebihan jumlah angkot.

Tugas Khusus Presiden dan Tantangan Kota

Dalam rapat koordinasi nasional beberapa waktu lalu, Presiden Prabowo memberikan tugas khusus kepada kepala daerah, termasuk Dedie Rachim, untuk menjaga lingkungan dan kebersihan. Mandat ini menjadi fokus penting dalam upaya menciptakan Kota Bogor yang lebih hijau dan sehat.

Selain itu, penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) serta pembenahan dan penataan transportasi masih menjadi pekerjaan rumah bersama yang harus diselesaikan. Kedua isu ini memerlukan pendekatan komprehensif untuk menciptakan ketertiban dan kenyamanan kota.

Dedie Rachim juga menekankan pentingnya peran lurah untuk lebih mengenal warganya secara mendetail dan mendalam. Lurah diharapkan dapat mengidentifikasi warga yang membutuhkan bantuan, sakit, atau pertolongan, serta berkoordinasi dengan puskesmas setempat.

Dengan pendekatan yang lebih personal dan responsif dari tingkat kelurahan, diharapkan masyarakat dapat merasakan kehadiran pemerintah secara langsung. Hal ini akan memperkuat ikatan antara pemerintah dan warga, dari tingkat kota hingga lingkungan terkecil.

Sumber: AntaraNews