Rencana Prabowo Tambah Kursi Kabinet Dikritik, Dianggap Tidak Berpengaruh
Hal ini menanggapi kabar Presiden terpilih Prabowo Subianto akan menambah nomenklatur kementerian menjadi 40.
prabowo
Rencana Prabowo Tambah Kursi Kabinet Dikritik, Dianggap Tidak Berpengaruh
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai, bahwa tidak ada kaitannya menambah jumlah kementerian dengan meningkatkan produktivitas kinerja pemerintah.
Hal ini menanggapi kabar Presiden terpilih Prabowo Subianto akan menambah nomenklatur kementerian menjadi 40.
- Ditanya soal Kabinet Baru, AHY: Saya Sudah Menghadap Pak Prabowo
- Prabowo Terus Terima Masukan Pembentukan Kabinet Pemerintahan Baru
- Wacana Kabinet Prabowo Diisi 40 Menteri, Ganjar Ingatkan ‘Politik Akomodasi’ Tak Langgar UU
- Prabowo Mengaku Sedang Dilatih Jokowi Jadi Presiden: Supaya Nanti Enggak Terlalu Kaget
- Sosok Ellyas Pical Juara Dunia Tinju Pertama dari Indonesia, Dulu Sempat Dilarang Orang Tua Jadi Petinju
- Menko Polhukam Ungkap Hubungan Kapolri dan Jaksa Agung usai Isu Jampidsus Dikuntit Densus 88
"Menambah kursi kabinet saya kira tidak ada urusan dengan meningkatkan kinerja, karena akan semakin banyak bidang pekerjaan yang dilakukan," kata Lucius di Kantor Formappi, Jakarta, Senin (13/5).
Menurut Lucius, wacana yang muncul menggambarkan adanya keinginan Prabowo untuk memastikan semua kelompok terlibat dalam kabinet mendatang. Tetapi, ada keterbatasan kursi menteri sesuai undang-undang kementerian negara yaitu hanya 34.
"Karena ada begitu banyak parpol sementara kursi terbatas, jadi munculah wacana untuk menambah kursi kabinet itu," ujarnya.
Lucius menyebut, wacana tersebut semata hanya ditujukan untuk berbagi jatah kekuasaan agar program-program pemerintah nantinya bisa mulus di parlemen.
"Dan kalau semuanya sudah mendapatkan jatah kekuasaan mudah, kemudian memastikan dukungan yang solid di parlemen untuk berbagai kebijakan yang dimiliki presiden dan wakil presiden terpilih mendatang," ucapnya.
Lucius menambahkan, setiap presiden dan wakil presiden terpilih selalu punya kepentingan untuk memastikan koalisi pendukung di parlemen itu mayoritas atau dominan.
Menurutnya, hal itu seperti dilakukan oleh Presiden Jokowi di periode 2019-2024 yang mengajak rivalnya Prabowo Subianto bergabung di koalisi.
"Itu juga akan dilakukan oleh Pak Prabowo, apalagi belum apa-apa Pak Prabowo sudah mengatakan rekonsiliasi dan lain sebagainya, saya kira rekonsiliasi mungkin hanya bahasa politis dari keinginan presiden terpilih untuk memastikan mereka tidak mendapatkan hambatan parlemen saat mereka mengajukan program-program unggulannya di lima tahun mendatang," pungkasnya.
