Rencana Prabowo Tambah Kursi Kabinet Dikritik, Dianggap Tidak Berpengaruh

Puan mengatakan PDIP tetap mendukung jalannya pemerintahan Prabowo, meski tidak menempatkan kader di kabinet.

Ada 101 anggota DPR RI dari PDIP yang siap bermitra dengan Prabowo dan seluruh menteri-menterinya.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, buka suara terkait jumlah kementerian di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Muzani mengungkapkan jumlahnya akan lebih banyak ketimbang pemerintahan sebelumnya, karena fokus ke satu bidang tertentu.

Pengamat menilai menilai jumlah kementerian di kabinet Prabowo Subianto nanti dianggap terlalu besar dan tidak ada jaminan akan bekerja secara efektif.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menanggapi isu yang menyebut PDI Perjuangan (PDIP) masuk ke dalam kabinet Presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Muzani juga memastikan akan ada penambahan jumlah kementerian di kabinet Prabowo mendatang.

Menurut Said, mengenai jumlah kementerian merupakan hak dari Presiden yang dalam posisi ini sebagai pimpinan kabinet.

Dave menyebut, penambahan kementerian berasal dari pecahan kementerian yang sudah ada saat ini.

Dasco belum bisa memberikan bocoran terkait nomenklatur kementerian di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Penambahan jumlah kementerian ini jadi hak prerogatif Prabowo saat memimpin negara.

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN, Guspardi Gaus menyinggung rencana revisi revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Dukungan pemerintah terhadap peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru merupakan langkah penting dalam memajukan dunia pendidikan di Indonesia.

Nur Aini mengatakan bahwa program MBG membuat dia tidak lagi direpotkan dengan menyiapkan bekal setiap hari.

Dia mengingatkan bahwa perlengkapan yang digunakan oleh Polri saat menjalankan tugasnya berasal dari dana yang dibiayai oleh masyarakat.

Pesan itu disampaikan Prabowo saat memimpin upacara peringatan HUT ke-80 Bhayangkara di Satlat Brimob Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/7/2026).

Setelah dilakukan perhitungan dan dilaporkan kepada Presiden, pemerintah memutuskan menetapkan harga lebih rendah yakni USD 13 per MMBTU.

Karena itu, pemerintah harus berani mengakui kekurangan dan bekerja keras mencari jalan keluar.

Formappi mendesak evaluasi menyeluruh sebelum Revisi UU Polri dibahas DPR, khawatir kualitas RUU terancam jika prosesnya terburu-buru dan tanpa partisipasi publik.

Selama empat hari massa mendatangi kompleks parlemen, tak sekalipun DPR sebagai lembaga menjumpai massa.

Karir pria kelahiran Palembang 4 Juli 1970 ini di Korps Bhayangkara terbilang moncer.

Sebab, menurut peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus pelantikan Irjen Iqbal bermasalah dari sisi regulasi dan etis.

Kehadiran anggota DPR dalam rapat paripurna (Rapur) selalu saja mengundang tanda tanya