Fraksi Partai Golkar di DPR terbelah usai Setya Novanto menyatakan mundri sebagai Ketua DPR dan menunjuk Aziz Syamsuddin sebagai penggantinya. Ketegangan terjadi antara kubu yang pro dan kontra atas keputusan Setnov saat rapat Badan Musyawarah membahas dua surat dari Fraksi Partai Golkar.Dua surat dari Fraksi Partai Golkar dikirim ke pimpinan DPR. Pertama surat dari fraksi yang ditandatangani Ketua Fraksi Robert J Kardinal tanpa Sekretaris dan Wakil Ketua Fraksi berisi pemberhentian dirinya dan usulan penunjukkan Aziz sebagai Ketua DPR. Di lain pihak, kubu yang menolak mengirimkan surat pernyataan berisi permintaan untuk membatalkan pergantian Ketua DPR dari Setnov kepada Aziz. Surat pernyataan itu mendapat dukungan oleh 56 anggota Fraksi Partai Golkar. Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar Ridwan Hisjam menceritakan kronologis ketegangan antara Aziz sebagai kubu mendukung usulan Setnov dan dirinya sebagai kubu kontra. "Intinya ada dua surat itu. Kalau satu surat yang membatalkan tidak ada pendukungnya, yang meminta itu pendukungnya banyak. Itu terjadilah perdebatan semua fraksi menyampaikan pendapat," kata Ridwan saat dihubungi, Selasa (12/12).Dalam rapat itu, semua fraksi sepakat agar masalah ini diselesaikan di internal Fraksi Partai Golkar. Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang memimpin rapat Bamus memutuskan menskorsing rapat agar anggota fraksi Golkar melakukan lobi. "Maka diminta Fadli Zon agar Fraksi Partai Golkar yang ada dua pendapat ini untuk dikumpul di ruang sebelah, lobi-lobi lah. Nah, waktu itu kita lobi-lobi, nggak ada orang lain, Golkar semua. Ada juga dari DPP Golkar yang hadir di situ, ada Pak Freddy Latuhamina," ujarnya. Saat forum lobi ini, perdebatan lebih keras terjadi. Ridwan mempertanyakan Aziz soal keputusan sepihak yang dilakukan Setnov, Sekjen Idrus Marham serta Robert Kardinal di tingkat fraksi yang menyetujui penunjukkannya sebagai Ketua DPR. "Nah, itu saya sampaikan saya sudah bilang Pak Aziz, kenapa kok proses ini yang ditempuh," tutur Ridwan. Aziz balik menjawab bahwa tidak ada yang salah dari keputusan menunjuknya sebagai Ketua DPR. Ridwan menegaskan penunjukkan Aziz jelas menyalahi prosedur karena tidak diputuskan melalui rapat pleno DPP Partai Golkar. Ridwan menjelaskan, sistem di DPP Golkar dijalankan berdasarkan prinsip kolektif kolegial. Sehingga segala kebijakan strategis, termasuk pergantian Ketua DPR tidak bisa hanya diputuskan oleh Ketum dan Sekjen. "Ya salah saya bilang gitu. Karena yang namanya DPP Golkar itu bukan ketum dan sekjen, saya bilang gitu," ungkapnya bercerita. Perdebatan itu, lanjut Ridwan, membuat emosi dirinya dan Aziz tidak terbendung. Nada bicara keduanya mulai meninggi saat beradu argumentasi. "Membuat Pak Aziz tegang sama saya lah terus terjadilah kata kata yang mengajak kemarahan karena suaranya sama-sama keras, kan," ucapnya. Namun dia memastikan perdebatan itu tak berujung saling pukul. Ketua DPP Partai Golkar Aziz Sumual yang hadir dalam forum lobi itu pun melerai. Setelah forum lobi selesai, rapat bamus kembali dilanjutkan. Ridwan berujar tak ada lagi perdebatan dalam rapat Bamus di antara fraksi-fraksi partai. Rapat memutuskan pembahasan pergantian Ketua DPR akan dikaji lagi di internal Partai Golkar. "Setelah itu kita rapat intern lagi antara pimpinan dan Fraksi Golkar dan pengurus dan kesetjenan dan didapat kesepakatan terus dibawa ke Bamus dan selesai. Waktu di bamus enggak ada pendapat pendapat, langsung diputuskan, hasilnya ditulis semuanya," tandasnya. "Tetapi saya termasuk memberikan apresiasi ke Ketua Fraksi Robert Kardinal yang dapat menjaga keutuhan. Dia menyerahkan kepada Forum dan semuanya forum pada waktu itu bilang penggantian ini harus diserahkan ke PG yang sesuai mekanisme," sambung Ridwan.
Rapat Golkar bahas ketua DPR panas, Aziz Syamsuddin & Ridwan Hisjam bersitegang
Rapat Golkar bahas ketua DPR panas, Aziz Syamsuddin & Ridwan Hisjam bersitegang. Saat forum lobi ini, perdebatan lebih keras terjadi. Ridwan mempertanyakan Aziz soal keputusan sepihak yang dilakukan Setnov, Sekjen Idrus Marham serta Robert Kardinal di tingkat fraksi yang menyetujui penunjukkannya sebagai Ketua DPR.
Advertisement
Rekomendasi