Prabowo Tegaskan Misi Pasukan Perdamaian RI ke Gaza Bukan untuk Lucuti Hamas
Presiden Prabowo Subianto menegaskan rencana pengiriman Pasukan Perdamaian Gaza dari Indonesia bukan untuk melucuti senjata Hamas, melainkan menjaga warga sipil. Simak detail penundaan misi ini.
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kembali menegaskan posisi Indonesia terkait rencana pengiriman pasukan perdamaian ke Jalur Gaza. Pernyataan ini disampaikan pada Jumat (20/3) di Jakarta, menyoroti tujuan utama misi kemanusiaan tersebut.
Prabowo secara lugas menyatakan bahwa pasukan perdamaian Indonesia tidak akan terlibat dalam upaya pelucutan senjata kelompok Hamas. Misi ini semata-mata berfokus pada perlindungan warga sipil dari berbagai bentuk serangan.
Penegasan ini mencerminkan komitmen konsisten bangsa Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina yang telah lama diperjuangkan. Namun, rencana pengiriman pasukan saat ini masih dalam status penundaan.
Komitmen Indonesia: Melindungi Sipil, Bukan Melucuti Senjata
Presiden Prabowo menjelaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian di Gaza adalah wujud nyata perjuangan konsisten bangsa. Indonesia sejak dulu selalu membela kemerdekaan Palestina.
Dalam tayangan "Presiden Prabowo Menjawab", beliau menekankan bahwa Indonesia tidak akan ikut serta dalam upaya "deweaponization" Hamas. Fokus utama adalah menjaga rakyat sipil dari serangan apa pun.
Prabowo menambahkan, Indonesia siap mengirim pasukan dalam kerangka Board of Peace (BoP) jika semua pihak menyetujui keterlibatan tersebut. Mekanisme BoP menghormati "national caveats" atau batasan nasional setiap negara anggota.
Terkait batasan ini, Prabowo memastikan Indonesia mengambil posisi tegas untuk tidak melakukan konfrontasi bersenjata. "Kita tegas, kita tidak mau terlibat dalam aksi militer terhadap Hamas," ujarnya.
Syarat Mutlak dan Dukungan Internasional untuk Misi Perdamaian Gaza
Kepala Negara menggarisbawahi bahwa persetujuan dari para tokoh Palestina dan negara-negara mayoritas Muslim menjadi syarat mutlak. Negara-negara tersebut meliputi Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, Turki, Pakistan, Qatar, dan Mesir.
Selain dukungan negara kawasan, Prabowo juga menekankan pentingnya penerimaan dari pihak de facto di lapangan, yaitu Hamas. "Hamas harus menerima kita. Itu saya sampaikan. Karena we want to be a peacekeeping force," kata Presiden.
Persetujuan dari berbagai pihak ini krusial untuk memastikan efektivitas dan keberterimaan misi perdamaian. Tanpa persetujuan tersebut, kehadiran pasukan perdamaian dapat menimbulkan kompleksitas baru.
Indonesia berupaya memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam misi Pasukan Perdamaian Gaza ini didasarkan pada konsensus dan dukungan luas. Hal ini untuk mencapai tujuan kemanusiaan yang optimal.
Penundaan Misi dan Kesiapan Personel TNI
Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa rencana pengiriman pasukan saat ini sedang ditangguhkan atau dalam status "on hold". Keputusan ini diambil menyusul eskalasi konflik antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran.
Penangguhan dilakukan setelah pemerintah melakukan serangkaian konsultasi dengan berbagai pihak terkait situasi geopolitik yang belum kondusif. "Setelah terjadi perang begini, kita konsultasi, tapi de facto-nya adalah everything on hold. Ya, saya sudah umumkan," tutur Presiden.
Sedianya, Indonesia berencana mengirim hingga 8.000 personel TNI untuk misi stabilisasi kemanusiaan dan bergabung dengan International Stabilization Force (ISF). Persiapan internal TNI telah berjalan.
Namun, pemberangkatan tetap menunggu mandat resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan situasi keamanan yang memungkinkan. Kesiapan personel menunjukkan keseriusan Indonesia dalam misi Pasukan Perdamaian Gaza.
Sumber: AntaraNews