Kritik Prabowo, PDIP Minta Hemat Anggaran Jangan sampai Picu PHK dan Ganggu Pelayanan Publik
Dolfie Othniel Frederic Palit mengatakan, efisiensi anggaran belanja negara yang diperintahkan Prabowo jangan sampai mengganggu pelayanan publik.
Presiden Prabowo Subianto memotong besar-besaran anggaran negara hingga lebih dari Rp300 triliun. Namun upaya berhemat pemerintahan Prabowo ini dikritik oleh Anggota Banggar DPR dari Fraksi PDIP.
Dolfie Othniel Frederic Palit mengatakan, efisiensi anggaran belanja negara yang diperintahkan Prabowo jangan sampai mengganggu pelayanan publik.
Menurut Dolfie, anggaran belanja negara adalah cara pemerintah bergerak untuk memberi pelayanan kepada publik, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan membangun ekonomi nasional.
Maka dari itu, jika saat ini dilakukan efisiensi, maka diharapkan alokasinya harus tepat sasaran.
Tujuan Efisiensi
"Efisiensi anggaran ditujukan untuk membuat cara kerja APBN lebih tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat cara kerja karena APBN merupakan instrumen untuk menyelenggarakan pemerintahan negara yang bertujuan untuk memberikan pelayanan," kata Dolfie melalui pesan singkat diterima, Selasa (11/2).
Dolfie melanjutkan, penyusunan APBN sejatinya disusun berdasarkan pada kemampuan keuangan negara. Artinya, saat diperlukan efisiensi maka anggaran yang dipangkas akan teralokasi ke dalam hal yang lebih positif.
"Oleh hal-hal tersebut, maka efisiensi anggaran dalam rangka mengoptimalkan kemampuan keuangan negara tentu merupakan hal positif," jelas dia.
Jangan sampai Picu PHK
Namun saat ditanya bagaimana efisiensi tersebut justru memangkas anggaran kegiatan operasional dan lebih parahnya lagi pemutusan hubungan kerja (PHK), Dolfie mengaku tidak sepakat.
Sebab sejatinya, efisiensi anggaran tidak boleh diarahkan kepada hal yang berpengaruh pada pelayanan masyarakat dan kesejahteraan.
"Seharusnya efisiensi diarahkan pada belanja yang tidak mempengaruhi pelayanan umum dan upaya kesejahteraan rakyat," tegas dia.
Berbicara soal sikap partai yang tidak masuk barisan koalisi Indonesia Maju (KIM), Dolfie menyatakan, efisiensi bukan soal pro ke pemerintah atau pun tidak lagi di barisan oposisi. Namun bagaimana partainya menjalani Undang-Undang Keuangan Negara.
Perlu Lebih Detil
Dia menambahkan, efisiensi dan efektivitas anggaran merupakan norma dalam pengelolaan keuangan negara. Diatur dalam UU Keuangan Negara.
Jadi, kata Dolfie, efisiensi merupakan amanat Undang-Undang (UU) dan melaksanakan amanat UU adalah kewajiban semua pihak. Prabowo sebagai presiden sudah semestinya melakukan penghematan anggaran demi pelayanan masyarakat.
Dia pun berharap, dalam penghematan anggaran ini ada penjelasan lebih detil dari pemerintah.
"Oleh karena itu perlu penajaman efisiensi lebih lanjut dan pemerintah yang akan mempertajam hal itu," tegas dia.