Ganjar Harap Tak Ada Politisasi Pembagian Bansos saat Kampanye
Ganjar menegaskan tidak akan menghentikan program tersebut.
ganjar pranowo-mahfud md
Ganjar menegaskan tidak akan menghentikan program tersebut.
Ganjar Harap Tak Ada Politisasi Pembagian Bansos saat Kampanye
Calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo mengamini bantuan sosial atau bansos kerap dipolitisasi saat masa kampanye. Bahkan Ganjar menyebut bansos kini sudah menjadi komoditas berbau politik.
"Ya sekarang (masa kampanye) bansos sudah menjadi komoditas yang baunya politik ya," kata Ganjar saat mengunjungi Pasar Kebon Agung, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (30/12).
- Presiden Diklaim Buntuti Kampanye Ganjar, TPN: Enggak Lah, Pak Jokowi Sayang Mas Ganjar
- Ganjar Dua Kali Pamer Kehebatan Susi Pudjiastuti saat Kampanye di Jawa Tengah
- Ganjar Tanggapi Isu Pemakzulan Presiden Jokowi: Apa Pelanggaran yang Dilakukan?
- Diminta Mundur dari Menteri, Mahfud MD: Ganjar Calon Presiden yang Pro Rakyat
- Makna Kalimat Tarji dan Lafaznya, Tenangkan Hati di Tengah Duka
- Muhibah Budaya Jalur Rempah KRI Dewaruci Singgah di Melaka, Perkuat Hubungan Indonesia-Malaysia
Ganjar mengaku pernah menjadi sasaran kampanye hitam terkait bansos. Kabar sumbang itu mengatakan, Ganjar dituding akan menghentikan pemberian bansos kepada rakyat pra sejahtera jika terpilih menjadi presiden 2024.
"Dulu ada yang menyampaikan 'jangan pilih ganjar, nanti dia akan menghentikan bansos'. yang statement seperti itu rasanya tidak ngerti aturan gitu," ujar Ganjar.
Ganjar menjelaskan, bansos adalah program pemerintah yang sudah disetujui oleh DPR yang menjadi usulan pemerintah dan secara sektoral Kementerian Sosial sudah menyiapkan secara rutin.
Karena sudah berjalan baik, Ganjar menegaskan tidak akan menghentikan program tersebut. Justru bersama Mahfud, Ganjar akan menambah porsinya sesuai kebutuhan masyarakat jika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia di 2024.
"Jadi ada bantuan tambahan karena kondisi kemasyarakatan, ya itu situasi yang memang membutuhkan respons dari pemerintah," kata Ganjar.
Ganjar mewanti-wanti dalam tahun politik memang rentan aksi saling klaim untuk mendapat perhatian masyarakat demi menarik suara.
Ganjar berharap, masyarakat bisa teredukasi jika bansos adalah hak masyarakat pra sejahtera yang wajin diperoleh terlepas pilihan politiknya.
"Masyarakat perlu tahu bahwa memang bansos itu hak mereka, tinggal penyalurannya saja yang diperbaiki," kata Ganjar.
Sebagai informasi pertanyaan soal isu bansos muncul usai Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis berpandangan pembagian bansos oleh pemerintah sangat rentan dicurigai dan disalahgunakan demi kepentingan politik. Maka dari itu, Todung berpendapat sebaiknya pemberian Bansos bisa ditunda sementara di masa Pemilu 2024.
"Sebaiknya, usul saya pejabat pemerintah menunda pembagian Bansos sampai selesai Pilpres, agar tidak menimbulkan kecurigaan," ucap Todung saat konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 29 Desember 2023.
