DPRD Jatim Desak Pemprov Siapkan Solusi Permanen Atasi Kekeringan Jawa Timur

DPRD Jawa Timur mendesak pemerintah provinsi untuk segera menyiapkan solusi permanen guna mengatasi persoalan Kekeringan Jawa Timur yang berulang setiap tahun, demi menjamin ketersediaan air bersih dan ketahanan pangan.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk segera menyusun solusi permanen. Desakan ini muncul guna mengatasi permasalahan Kekeringan Jawa Timur yang terus berulang setiap musim kemarau. Puguh menekankan pentingnya kebijakan jangka panjang agar masyarakat tidak lagi khawatir menghadapi datangnya musim kering.

Pernyataan ini disampaikan di Surabaya pada hari Rabu, menyoroti urgensi penanganan kekeringan yang berkelanjutan. Solusi yang diusulkan diharapkan dapat memberikan jaminan ketersediaan air bersih bagi warga. Selain itu, langkah mitigasi yang komprehensif juga diperlukan untuk menjaga sektor pertanian di tengah ketidakpastian global.

Inisiatif ini bertujuan untuk mengakhiri 'drama tahunan' kekeringan yang selama ini kerap menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Dengan adanya kebijakan permanen, diharapkan dampak negatif kekeringan dapat diminimalisir secara signifikan. Hal ini akan menciptakan kondisi yang lebih stabil dan aman bagi seluruh warga Jawa Timur.

Solusi Permanen Kekeringan Jawa Timur Mendesak Direalisasikan

Puguh Wiji Pamungkas mengusulkan beberapa langkah konkret yang dapat diambil oleh pemerintah provinsi untuk mengatasi Kekeringan Jawa Timur. Salah satu usulan utama adalah pembangunan sumur bawah tanah atau sumur artesis di wilayah-wilayah yang rawan kekeringan. Meskipun membutuhkan anggaran yang besar, pembangunan sumur artesis dianggap sebagai investasi krusial untuk menjamin pasokan air bersih yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Selain itu, penguatan infrastruktur pipanisasi air juga dinilai sebagai solusi yang efektif, terutama di daerah-daah yang memiliki sumber mata air namun belum terdistribusi dengan baik. Sistem pipanisasi yang memadai akan memastikan bahwa air dapat disalurkan secara merata ke seluruh wilayah yang membutuhkan. Dengan demikian, masalah kekurangan air dapat diminimalisir secara signifikan.

Langkah-langkah ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap warga memiliki akses terhadap air bersih, terlepas dari kondisi musim. Investasi dalam infrastruktur air akan memberikan manfaat jangka panjang, mengurangi ketergantungan pada curah hujan musiman. Ini juga akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah terdampak.

Mitigasi Pertanian dan Sinergi Lintas Instansi

Politisi PKS tersebut juga mengingatkan bahwa mitigasi di sektor pertanian harus menjadi prioritas utama pemerintah provinsi. Hal ini krusial untuk menjaga ketahanan pangan, terutama mengingat dinamika global yang tidak menentu. Ketersediaan air yang cukup sangat vital bagi keberlangsungan pertanian, yang merupakan tulang punggung ekonomi banyak daerah di Jawa Timur.

Oleh karena itu, Puguh mendorong adanya sinergi lintas instansi di lingkungan Pemprov Jawa Timur untuk mengantisipasi dampak kemarau panjang secara komprehensif. Kolaborasi antarlembaga akan memungkinkan perencanaan dan pelaksanaan program mitigasi yang lebih terpadu dan efektif. Pendekatan ini akan mencakup berbagai aspek, mulai dari pengelolaan sumber daya air hingga dukungan bagi petani.

Dengan langkah mitigasi yang tepat dan kebijakan yang berkelanjutan, diharapkan Jawa Timur tidak lagi menghadapi “drama tahunan” kekeringan. Sinergi yang kuat antarinstansi akan menjadi kunci untuk menciptakan sistem yang lebih tangguh. Ini akan melindungi masyarakat dari dampak buruk Kekeringan Jawa Timur.

Prediksi BMKG dan Potensi Dampak Kekeringan

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah mengeluarkan prakiraan terkait musim kemarau di Jawa Timur. Periode Maret hingga April saat ini merupakan masa pancaroba.

BMKG memprediksi sekitar 56,9 persen wilayah Jawa Timur akan mulai memasuki musim kemarau pada Mei 2026. Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus 2026, yang akan mencakup sekitar 70,9 persen wilayah provinsi.

Kondisi ini berpotensi memicu Kekeringan Jawa Timur di ratusan desa, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki keterbatasan sumber air. Oleh karena itu, kesiapsiagaan dan implementasi solusi permanen menjadi semakin mendesak. Pemprov Jatim sendiri telah menyiapkan 3.800 sumur bor untuk mengantisipasi kekeringan.

Sumber: AntaraNews