DPRD Jatim Apresiasi Pemkot Malang Dorong ASN Bersepeda, Solusi Hemat Energi dan Atasi Macet

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur menyuarakan apresiasi terhadap langkah inovatif Pemerintah Kota Malang. Kebijakan ini mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menggunakan sepeda saat berangkat kerja sebagai upaya penghematan energi dan peningkatan kualitas lingkungan.

Apresiasi tersebut disampaikan oleh Puguh Wiji Pamungkas, seorang anggota DPRD Jawa Timur, dalam keterangan yang diterima di Surabaya pada Senin, 30 Maret 2026. Ia menegaskan bahwa gagasan ASN bersepeda ini tidak hanya berkontribusi pada penghematan energi, namun juga memberikan manfaat kesehatan yang signifikan bagi para pegawai.

Kebijakan Pemkot Malang ini diharapkan tidak hanya menjadi simbolik, tetapi juga menjadi pemicu untuk solusi jangka panjang. Terutama dalam menghadapi tantangan perkotaan seperti kemacetan. Kota Malang, sebagai wilayah yang terus berkembang, menghadapi persoalan serius terkait peningkatan jumlah kendaraan yang tidak sebanding dengan kapasitas jalan.

Strategi Komprehensif Atasi Kemacetan Kota Malang

Puguh Wiji Pamungkas menyoroti bahwa kebijakan penggunaan sepeda oleh ASN perlu diarahkan secara lebih strategis. Tujuannya adalah untuk memberikan dampak yang lebih luas, khususnya dalam mengatasi persoalan kemacetan di Kota Malang. Kota ini menghadapi tantangan serius dengan jumlah kendaraan yang terus bertambah.

Ruas jalan yang terbatas di Kota Malang tidak sebanding dengan laju pertumbuhan kendaraan. Situasi ini menciptakan kemacetan yang menjadi permasalahan utama. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang lebih komprehensif dan terintegrasi untuk mengatasi isu transportasi ini.

Momentum penghematan energi melalui bersepeda seharusnya tidak berhenti pada aktivitas fisik semata. Sebaliknya, ini harus menjadi pintu masuk untuk memperkuat budaya penggunaan transportasi publik. ASN diharapkan dapat menjadi pelopor dalam memanfaatkan moda transportasi umum yang tersedia.

Moda transportasi umum seperti bus Trans Jatim maupun angkutan kota dapat menjadi pilihan utama. Dengan demikian, akan tercipta perubahan budaya mobilitas yang lebih berkelanjutan. Kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi.

Dorong Transportasi Publik dan Hindari Beban Baru ASN

Anggota DPRD Jatim tersebut juga mengingatkan agar kebijakan bersepeda tidak menimbulkan beban baru bagi ASN. Terutama bagi mereka yang belum memiliki fasilitas pendukung seperti sepeda pribadi. Jika diwajibkan tanpa pertimbangan matang, kebijakan ini justru berpotensi menambah kesulitan bagi sebagian pegawai.

Penguatan transportasi publik dinilai dapat memberikan dampak berlapis yang positif. Dampak tersebut meliputi penghematan energi, pengurangan tingkat kemacetan, hingga perubahan budaya mobilitas masyarakat secara keseluruhan. Ini adalah solusi yang lebih holistik.

Pemerintah daerah diharapkan dapat merancang kebijakan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Kebijakan ini tidak hanya bersifat simbolik, melainkan mampu menjadi solusi jangka panjang bagi persoalan transportasi di Kota Malang. Perencanaan yang matang sangat diperlukan.

Dengan demikian, upaya hemat energi dan penanganan kemacetan dapat berjalan seiring. Serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan lingkungan. Kolaborasi antarpihak menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan ini.

Sumber: AntaraNews