Biaya Penyelenggaraan Pilgub Jabar Mencapai Rp1,1 Triliun

Pencairan tahun 2023 sebesar 40 persen dan Tahun 2024 sebesar 60 persen.

Jumlah anggaran tersebut akan dicairkan secara bertahap.

Biaya Penyelenggaraan Pilgub Jabar Mencapai Rp1,1 Triliun

Anggaran untuk penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2024 mendatang mencapai Rp 1,1 triliun. Jumlah anggaran tersebut akan dicairkan secara bertahap.

Hal itu terungkap dalam penandatanganan Berita Acara (BA) kesepakatan yang ditandatangani oleh Ketua KPU Jawa Barat, Ummi Wahyuni dengan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jawa Barat, Mohammad Taufiq Budi Santoso di Ruang Ciremai, Gedung sate, Kota Bandung belum lama ini. 

Anggaran itu merupakan hasil perhitungan antara Provinsi Jawa Barat dengan KPU Jawa Barat. Pencairan tahun 2023 sebesar 40 persen dan Tahun 2024 sebesar 60 persen.

Ummi Wahyuni menyampaikan, penandatanganan ini menjadi awal perhelatan Pilkada Serentak di Jawa Barat tahun 2024 mendatang.

Semua proses sebelum ada kesepakatan ini tidak mudah sebab butuh pencermatan dan pembahasan ekstra untuk bisa menciptakan kesepakatan atau titik temu.

"Hari ini sungguh luar biasa setelah melewati proses yang panjang. Tapi itu bukan masalah sebab bagi kami, suksesnya sebuah pesta atau hajatan demokrasi berawal dari perencanaan anggaran yang baik."

Kata Ummi melalui siaran pers yang diterima, Rabu (8/11).

@merdeka.com

Menurut dia, KPU tidak bisa bergerak dan bekerja sendiri dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2024. 

"Sebagaimana kita ketahui, Jawa Barat merupakan daerah dengan jumlah pemilih terbanyak di Indonesia yang mencapai lebih 35 juta. Makanya kami butuh masukan dari berbagai pihak," ucap dia.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Bedi Budiman mengungkapkan, jika nilai dalam kesepakatan tersebut sudah objektif dan akuntabel.

"Kami anggap bahwa anggaran nilai itu memang memberikan keluasan tapi juga bisa dipertanggungjawabkan. Dengan catatan juga tanpa meninggalkan kualitas demokrasi kita," papar Bedi Budiman. 

Pada kesempatan sama, Mohammad Taufiq Budi Santoso yang juga Pj. Sekda Provinsi Jawa Barat mengingatkan tiga hal penting agar penyelenggaraan Pemilu berjalan lancar.

"Pertama sukses pelaksanaan dalam hal ini penyelenggara, kedua adalah sukses administrasi dan sesuai tata kelola, serta ketiga adalah sukses pertanggungjawaban."

Kata Taufiq.

@merdeka.com

Usai penandatanganan, akan diagendakan penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) serentak antara KPU Provinsi, Kabupaten dan Kota dengan Pemerintah Daerah se Jawa Barat.