Tom Lembong Usai Sidang Perdana: Kerugian Negara dalam Perkara Saya Semakin Tidak Jelas

Menurut Tom Lembong, dalam surat dakwaan, Jaksa juga tidak menjelaskan terjadinya korupsi.

Mantan Menteri Perdagangan (Mendag), Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong menyatakan dakwaan kasus korupsi impor gula oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak jelas. Menurutnya dalam dakwaan tersebut, Jaksa tidak menjelaskan terjadinya korupsi.

"Ya secara umum, saya melihat dakwaan tidak mencerminkan dengan akurat realita yang berlaku pada saat itu ya, di saat masa-masa yang diperkarakan," kata Lembong usai sidang, Kamis (6/3).

Lembong bahkan mengaku kecewa dengan tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Dia menyinggung soal kerugian negara yang diakibatkan kasus korupsi impor gula itu.

"Di mana soal kerugian negara dalam perkara saya semakin tidak jelas, tidak ada lampiran audit BPKP yang menguraikan dasar perhitungan kerugian negara tersebut, seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya," ujar Tom.

Padahal semestinya, kata dia, Kejakasaan Agung (Kejagung) terbuka dalam perkera ini khususnya pada perhitungan kerugian negara.

Tom Lembong Didakwa Rugikan Negara Rp578 Miliar

Tom Lembong didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan meloloskan importasi gula yang dilakukan oleh 10 pihak swasta. Perbuatan Lembong dianggap memperkaya 10 pihak swasta dan telah membuat negara rugi senilai Rp578 miliar.

Pihak swasta yang dimaksud adalah Tony Wijaya melalui PT Angels Product, Then Surianto Eka Prasetyo melalui PT Makassar Tene, Hansen Setiawan melalui PT Sentra Usahatama Jaya, Indra Suryaningrat melalui PT Medan Sugar Industry, dan Eka Sapanca melalui PT Permata Dunia Sukses Utama.

Kemudian Wisnu Hendraningrat melalui PT Andalan Furnindo, Hendrogiarto A Tiwow melalui PT Duta Sugar International, Hans Falita Hutama melalui PT Berkah Manis Makmur, Ali Sandjaja Boedidarmo melalui PT Kebun Tebu Mas, dan Ramakrishna Prasad Venkatesha Murthy melalui PT Dharmapala Usaha Sukses.

Jaksa menyebut, kasus korupsi ini bermula saat Tom Lembong mengeluarkan surat persetujuan impor gula kristal mentah (GKM) periode 2015-2016 kepada 10 pihak swasta.

Persetujuan impor itu pun diberikan tanpa adanya rapat koordinasi bersama kementerian, termasuk rekomendasi dari Kemenperin. Tom Lembong juga memberikan persetujuan impor Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih terhadap delapan perusahaan swasta, mulai dari PT Angels Product hingga PT Berkah Manis Makmur.

Pada 2015, Tom Lembong memberikan surat pengakuan importir produsen Gula Kristal Mentah kepada Tony Wijaya Ng melalui PT Angels Products untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih, di saat produksi gula dalam negeri mencukupi dan realisasi impor Gula Kristal Mentah tersebut terjadi pada musim giling.

Tom Lembong juga tidak menunjuk perusahaan BUMN sebagai pengendalian ketersediaan dan stabilisasi harga gula, namun malah memilih Induk Koperasi Kartika (Inkopkar), Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Inkoppol), Pusat Koperasi Kepolisian Republik Indonesia (PUSKOPOL), dan Satuan Koperasi Kesejahteraan Pegawai (SKKP) TNI-Polri sebagai pengendalian dan stabilisasi harga gula.

Selanjutnya, Tom Lembong juga telah memberikan penugasan kepada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) untuk melakukan pengadaan Gula Kristal Putih lewat bekerja sama dengan produsen gula rafinasi.

Perbuatan tersebut dilakukan lantaran sebelumnya mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI Charles Sitorus bersama-sama dengan sembilan pihak swasta lainnya telah bersepakat soal pengaturan harga jual gula.

"Kesepakatan itu berkaitan dengan pengaturan harga jual gula dari produsen kepada PT PPI dan pengaturan harga jual dari PT PPI kepada distributor diatas Harga Patokan Petani," terang jaksa.

Tom Lembong dianggap melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahaan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.