Sahroni: Semua Partai Pendukung yang Menang Quick Count, kalau Dukung Hak Angket itu Jempolan

Partai NasDem tengah berkomunikasi dengan PDIP sebagai partai yang menginisiator hak angket.

Keberadaan fungsi pengawasan ini untuk memastikan kekuasaan tidak disalahgunakan dan berjalan sesuai dengan konstitusi dan undang-undang.

Wacana hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 masih bergulir.

Cak Imin tak menjawab kapan hak angket bakal diusulkan secara resmi.

NasDem, kata dia menghargai usulan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Anies menyatakan tidak bergeser pun pada visi perubahan.

Kubu paslon Capres-Cawapres Anies-Cak Imin dan Ganjar-Mahfud kompak menyoroti dugaan kecurangan Pilpres 2024.

Jadi kelihatannya yang nantinya akan mengajukan hak angket dari Koalisi Perubahan PKS, atau nanti PDIP dari koalisi 03,” kata Ujang Komarudin

Anies sepakat dengan Ganjar untuk dorong hak angket usut dugaan kecurangan di pemilihan umum (Pemilu) 2024

Jika tren angka 51,8 persen Prabowo-Gibran terus naik maka potensi satu putaran cenderung meningkat.

Dia mengatakan Seskab memang bertugas menyampaikan komentar ataupun meluruskan isu yang simpang siur terkait pemerintahan.

Polisi periksa lima saksi kasus penjarahan rumah Ahmad Sahroni di Tanjung Priok.

Seorang konten kreator mainan bernama Medy Renaldy membuat sebuah unggahan yang secara khusus membahas harga dari dua patung tersebut.

Sejumlah barang mulai dari sepatu juga diambil. Namun, tidak terlihat adanya penjagaan dari aparat keamanan.

Ahmad Sahroni merespons soal pembakaran mobil polisi di Harjamukti, Cimanggis, Depok

"Wah ini jangan-jangan Pak Jokowi masih post power syndrome," ujar Sahroni

Egi menjelaskan Partai NasDem yang menjadi rumah bagi Sahroni sebagai politisi telah gagal menjalankan peran kaderisasi anggota.

Fokus utama seluruh pihak adalah memastikan proses pemulihan berjalan dengan baik, tanpa terganggu oleh berbagai narasi di ruang publik.

Paloh menuturkan, pihaknya menghormati keputusan yang telah ditetapkan oleh MKD. Menurutnya, MKD telah melakukan proses yang telah diatur.

Sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran kode etik digelar Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Selain itu, MKD DPR juga memutuskan para pelanggar kode etik, tidak akan mendapat tunjangan.

Lima anggota non aktif tersebut yaitu Adies Kadir, Nafa Urbach, Surya Utama, Eko Hendro Purnomo, dan Ahmad Sahroni.