Respons DPR Soal Kasus Perundungan PPDS Unsri

Kasus tersebut mencuat setelah adanya laporan tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh sejumlah senior kepada dokter junior.

Agar tak terulang kembali, Kemenkes akan melakukan beberapa langkah yang harus dijalani Rumah Sakit (RS) Pendidikan.

Rektor Unsri Palembang Taufiq Marwa mengakui telah menerima surat tembusan Kemenkes.

Para pelaku ternyata tak cuma satu, melainkan beberapa orang.

Kemenkes meminta PPDS Unsri segera menghentikan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan perundungan dan menindak tegas para pelaku.

Dekan FK Undip mengakui memang ada perundungan pada PPDS Anestesi.

DPR berharap dengan adanya permintaan maaf ini, pihak-pihak terkait akan lebih fokus dalam memperbaiki sistem agar mencegah perundungan.

Menurut Irma, lulusan PPDS yang menjadi pelaku perundungan akan memunculkan pola pragmatis yang berdampak terhadap pasien.

Jangka waktu hukuman bagi yang bersangkutan adalah antara enam bulan sampai satu tahun jika diterapkan sanksi berat.

Kemenkes akan memberikan sanksi berupa pencabutan surat izin praktik (SIP) dan surat tanda registrasi (STR) pelaku perundungan pada PPDS

IDI Jabar memastikan praktik itu bukanlah tradisi yang seharusnya ada.

Pihak Unpad juga sedang memproses pemberian sanksi berat kepada seorang dosen pelaku bullying.

Perundungan dan pemerasan dialami korban berupa pemaksaan untuk membiayai hidup mewah pribadi seniornya.

Uya Kuya, anggota Komisi XI Fraksi PAN mengadukan tindakan bullying yang dilakukan dokter senior terhadap juniornya.

DPR menegaskan putusan MK soal status Jakarta harus jadi acuan pemindahan IKN. Jakarta masih ibu kota hingga Keppres diterbitkan.

Romy menilai, putusan MK tersebut justru memberikan ruang yang lebih sehat & realistis bagi pemerintah dalam mempersiapkan proses transisi secara bertahap.

Dalam kunjungan tersebut, DPR RI meminta pelayanan kepada JCH setara dengan hotel bintang tiga.

Ia menyampaikan bahwa dalam pembahasan RUU tersebut, DPR akan menekankan sejumlah poin krusial.

Pemerintah diingatkan untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan guru honorer.

Anggota DPR RI mendorong Kabupaten Siak menjadi wajah wisata budaya Melayu di Indonesia, menyoroti kekuatan sejarah dan peradaban Melayu yang unik untuk penguatan branding pariwisata nasional.