PWI Maluku Utara Tekankan Kepatuhan **Etika Jurnalis Konflik** di Halmahera Tengah

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Maluku Utara mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap **etika jurnalis konflik** bagi wartawan yang meliput di Halmahera Tengah, demi pemberitaan yang berimbang dan tidak memicu eskalasi.

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Maluku Utara menegaskan bahwa wartawan yang meliput konflik sosial di Desa Banemo dan Desa Sibenpopo, Kecamatan Patani Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, wajib mematuhi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Penekanan ini muncul menyusul adanya konflik di wilayah tersebut yang memerlukan pemberitaan yang bertanggung jawab dan tidak memihak. Ketua PWI Maluku Utara, Asri Fabanyo, menyampaikan bahwa kepatuhan terhadap regulasi ini sangat krusial untuk menjaga integritas jurnalisme.

Asri Fabanyo di Ternate, pada hari Sabtu, menyatakan bahwa wartawan harus menjaga independensi dengan tidak berpihak pada salah satu pihak yang berkonflik. Hal ini bertujuan agar pemberitaan tetap berimbang dan tidak memicu eskalasi situasi di lapangan. Berita yang dihasilkan harus berdasarkan fakta objektif, bukan asumsi semata, serta memberikan kesempatan setara kepada semua pihak yang terlibat konflik untuk memberikan keterangan (cover both side).

Peliputan di daerah konflik memiliki risiko tinggi, baik bagi keselamatan jurnalis maupun dampak pemberitaan terhadap situasi di lapangan. Oleh karena itu, UU Pers dan KEJ menjadi rambu penting untuk mencegah eskalasi kekerasan melalui pemberitaan yang tidak akurat atau provokatif. PWI Maluku Utara berharap para jurnalis dapat menjalankan tugasnya dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalistik damai.

Pentingnya Independensi dan Objektivitas dalam Peliputan Konflik

PWI Maluku Utara, melalui Ketua Asri Fabanyo, secara tegas mengingatkan seluruh wartawan untuk menjunjung tinggi independensi dalam setiap peliputan konflik. Independensi ini berarti tidak memihak kepada salah satu kubu yang bertikai, memastikan bahwa informasi yang disampaikan adalah murni berdasarkan fakta. Dengan demikian, berita yang disajikan kepada publik akan tetap berimbang dan tidak akan memperkeruh suasana yang sudah tegang.

Asri Fabanyo menekankan bahwa setiap berita harus didasarkan pada fakta objektif, bukan spekulasi atau asumsi pribadi. Prinsip cover both side harus diterapkan secara konsisten, memberikan ruang yang sama bagi semua pihak yang terlibat konflik untuk menyampaikan perspektif mereka. Hal ini penting untuk memastikan keadilan informasi dan menghindari bias dalam pemberitaan.

Peliputan di daerah konflik memiliki tingkat risiko yang sangat tinggi, baik dari segi keamanan fisik jurnalis maupun potensi dampak sosial dari pemberitaan itu sendiri. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) menjadi sangat vital. Regulasi ini berfungsi sebagai panduan dan perlindungan bagi wartawan, sekaligus mencegah pemberitaan yang dapat memperburuk situasi konflik.

Menghindari Provokasi dan Mengedepankan Jurnalisme Damai

Wartawan diingatkan untuk tidak menulis berita yang didasarkan pada prasangka Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA). Pemberitaan semacam ini sangat berpotensi memicu perpecahan dan memperdalam jurang konflik di masyarakat. PWI Maluku Utara menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan melalui pemberitaan yang bijaksana.

Dalam situasi konflik, Asri Fabanyo menyarankan wartawan untuk menggunakan pendekatan jurnalisme damai. Pendekatan ini berfokus pada upaya menurunkan potensi konflik, bukan sekadar melaporkan kekerasan yang terjadi. Jurnalisme damai bertujuan untuk mencari solusi dan mempromosikan rekonsiliasi, bukan hanya sensasi konflik.

Penggunaan bahasa yang netral juga dinilai sangat penting guna menghindari kata-kata provokatif atau pelabelan terhadap pihak tertentu. Pemilihan diksi yang hati-hati dapat mencegah kesalahpahaman dan mengurangi tensi di antara pihak-pihak yang bertikai. Wartawan yang patuh terhadap UU Pers dan KEJ berperan sebagai penyampai informasi yang akurat sekaligus menjaga tanggung jawab sosial agar tidak memperparah situasi konflik.

Situasi Terkini dan Peran Aparat Keamanan

Sementara itu, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku Utara, Irjen Pol Waris Agono, menyatakan bahwa pihaknya telah menerjunkan personel gabungan TNI/Polri ke lokasi konflik. Berkat upaya ini, situasi di kedua desa, Banemo dan Sibenpopo, dilaporkan berangsur kondusif. Kehadiran aparat keamanan bertujuan untuk memulihkan ketertiban dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Aparat juga melakukan pendekatan persuasif kepada warga Desa Sibenpopo yang sempat mengungsi ke hutan. Mereka diimbau untuk kembali ke rumah masing-masing karena kondisi dinilai sudah terkendali. Pendekatan ini menunjukkan komitmen aparat untuk mengembalikan kehidupan normal bagi warga yang terdampak konflik.

Selain upaya pemulihan keamanan, kepolisian tengah menyelidiki kasus kematian korban yang memicu konflik. Proses hukum terhadap pelaku akan dilakukan tanpa memandang latar belakang suku maupun agama, demi menegakkan keadilan. Konflik ini dipicu dugaan pembunuhan terhadap seorang warga Desa Bobane Jaya, Ali Abas (65), yang ditemukan meninggal dunia di kebun pada Kamis (2/4) malam dengan sejumlah luka akibat senjata tajam.

Sumber: AntaraNews