Puan Usul Perluasan Forum Parlemen Bela Palestina hingga Eropa dan Amerika Latin

Ketua DPR RI Puan Maharani mengusulkan perluasan Forum Parlemen Bela Palestina hingga ke kawasan Eropa dan Amerika Latin.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengusulkan perluasan Forum Parlemen Bela Palestina hingga ke kawasan Eropa dan Amerika Latin guna memperkuat dukungan global memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Hal itu disampaikan dalam pertemuan The Group of Parliaments in Support of Palestine.

Pada pertemuan tersebut menghasilkan deklarasi bersama yang menyerukan tindakan nyata parlemen dunia demi mewujudkan keadilan bagi rakyat Palestina.

“Kami telah membahas panjang lebar tentang pentingnya kolaborasi dalam mendukung perjuangan Palestina. Saya menekankan bahwa kata-kata dan komitmen ini harus segera diwujudkan dalam tindakan,” kata Puan di Turki, Sabtu (19/4).

Dalam forum antar-pimpinan itu pun disepakati bahwa dukungan terhadap perjuangan Palestina perlu diintegrasikan dalam kerja parlemen regional dan internasional. Deklarasi juga memuat seruan kepada parlemen dunia untuk mendorong pemerintah mereka memberikan dukungan politik, hukum, dan keuangan kepada UNRWA sebagai penstabil kawasan.

“Sudah saatnya untuk melangkah lebih jauh dari sekadar pernyataan. Sudah saatnya kita mengambil langkah-langkah kolektif yang konkret yang secara langsung berkontribusi pada perjuangan rakyat Palestina,” tegas Puan.

Kelompok ini juga menuntut Israel menghormati hak-hak rakyat Palestina dan mencabut semua undang-undang yang bertentangan dengan hukum internasional. Selain itu, mereka mendesak penghentian agresi militer di Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza, serta menyerukan gencatan senjata permanen dan akses tanpa hambatan bagi bantuan kemanusiaan.

Kepada PBB, kelompok parlemen ini menyerukan agar semua resolusi terkait Palestina dijalankan secara efektif, termasuk sanksi terhadap kegiatan ilegal Israel di wilayah pendudukan.

“Memperkuat koordinasi antar-parlemen adalah krusial. Kita harus bersatu di forum parlemen internasional, berbicara dengan satu suara, dan mengambil tindakan terkoordinasi,” tutur Puan.

Puan mengatakan bahwa forum ini juga menyambut baik rencana pemulihan dan rekonstruksi awal Jalur Gaza yang diajukan Mesir, serta mendukung penuh hak Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB.

Puan punmenekankan pentingnya memperluas basis dukungan internasional.

“Saya juga menekankan perlunya memperluas jangkauan forum ini. Kita harus berupaya untuk melibatkan lebih banyak negara terutama dari Eropa dan Amerika Latin sehingga kita dapat memperluas pengakuan global terhadap Palestina di luar 149 negara saat ini,” ucapnya.

“Koalisi yang lebih besar dan lebih inklusif akan memperkuat pengaruh dan memperbesar posisi dalam mengadvokasi keadilan dan perdamaian di Palestina,” lanjutnya.

Puan juga turut menginformasikan bahwa DPR RI akan menjadi tuan rumah pertemuan Persatuan Parlemen Negara-negara Anggota OKI (PUIC) di Jakarta pada 12–15 Mei 2025. “Ini akan menjadi kesempatan yang berharga untuk meningkatkan koordinasi kita, dan memajukan agenda kolektif kita,” terang Puan.

Ia juga mengusulkan agar pertemuan berikutnya fokus pada isu-isu tematik yang bisa ditindaklanjuti seperti pengembangan kapasitas Otoritas dan Parlemen Palestina, kesehatan dan pendidikan masyarakat, serta rekonstruksi Gaza.

“Kita harus bertindak pada dua sisi, menghentikan agresi dan memberdayakan rakyat Palestina untuk membangun masa depan yang stabil dan mandiri,” tegasnya.

“Bersama melalui persatuan, strategi, dan upaya yang gigih, saya yakin bahwa kita dapat memberikan kontribusi nyata bagi perjuangan Palestina,” imbuh Puan.

Sebelum forum dimulai, Puan bersama pimpinan parlemen lainnya sempat bertemu Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan mengadakan pertemuan khusus dengan Ketua Parlemen Palestina.

Forum tersebut diketahui dipimpin oleh Ketua Parlemen Turki Numan Kurtulmuş dan dihadiri para pimpinan parlemen dari sejumlah negara, termasuk Bahrain, Uni Emirat Arab, Qatar, Malaysia, Pakistan, Yordania, Senegal, Palestina, hingga perwakilan dari Aljazair, Azerbaijan, dan Mesir.