Penjelasan Lengkap Manajemen GWK soal Polemik Pagar Tembok Halangi Akses Warga

Pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Gubernur Provinsi Bali dan Bupati Badung beserta Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Senin malam (30/9).

Pihak manajemen Garuda Wisnu Kencana (GWK), angkat bicara soal polemik pagar tembok GWK yang menutup akses warga di Banjar Giri Dharma, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, yang kini telah dibongkar.

Komisaris Utama PT. Garuda Adhimatra Indonesia (PT. GAIN) Sang Nyoman Suwisma mengatakan, terkait dinamika permasalahan pagar pembatas perimeter yang didirikan di atas tanah dan jalan milik GWK yang menjadi permasalahan saat ini, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Gubernur Provinsi Bali dan Bupati Badung beserta Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Senin malam (30/9).

Kemudian, PT GAIN selaku pengelola Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana, memutuskan untuk menggeser beberapa titik tembok pembatas di sisi selatan pintu masuk kawasan GWK. Keputusan ini, merupakan tindak lanjut atas pertemuan dengan Gubernur Bali, I Wayan Koster, dan Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, yang meminta agar akses jalan bagi masyarakat kembali dibuka untuk menghormati nilai-nilai kearifan lokal. Hal tersebut, menurutnya selaras dengan komitmen Taman Budaya GWK.

"Tanah yang berada dalam kawasan GWK secara sah adalah milik perusahaan. Namun demikian, GWK memahami adanya kebutuhan masyarakat terhadap akses jalan tersebut. Untuk itu, atas kebijaksanaan dari perusahaan, kami membuka kembali pembatas perimeter tersebut," kata Suwisma, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (1/10).

"GWK berkomitmen menjaga keberlangsungan kawasan. Namun harus selaras dan harmonis dengan masyarakat setempat," imbuhnya.

Ia menyebutkan, sebagai destinasi budaya dan pariwisata berskala internasional, GWK menegaskan bahwa keberadaannya tidak hanya untuk mendukung pariwisata dan ekonomi, tetapi juga untuk membangun kebersamaan dengan masyarakat lokal, menjaga harmoni, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal Bali.

Tak Hanya Ikon Pariwisata

Kemudian, sejak awal berdirinya, GWK Cultural Park tidak hanya menjadi ikon pariwisata, tetapi juga rumah bagi ratusan pekerja yang sebagian besar berasal dari lokal Bali. Saat ini ada ratusan pekerja yang berkontribusi dalam keberlangsungan operasional kawasan. Kehadiran mereka bukan sekadar bekerja, melainkan ikut menjaga kelestarian budaya Bali melalui peran sehari-hari, baik di panggung seni, operasional lapangan, hingga pelayanan kepada pengunjung.

"Tidak hanya pekerja, dengan keberadaan Taman Budaya GWK saat ini membawa dampak ekonomi yang positif dan menjadi wadah tumbuhnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di area sekitar Taman Budaya GWK," ujarnya.

Bahkan, menurutnya sejak tahun 2023, GWK konsisten melakukan program CSR bertajuk Literasi Budaya Anak Bangsa yang ditujukan untuk anak-anak sekolah dasar sekitar GWK. Sudah lebih dari 10.000 siswa usia

Sekolah Dasar (SD) diundang untuk mempelajari budaya dan berwisata di Taman Budaya GWK. Program ini lahir dari komitmen GWK untuk mendukung literasi budaya sekaligus menanamkan rasa cinta terhadap warisan bangsa sejak usia dini.

Selain itu, berbagai program budaya seperti Festival Ogoh-Ogoh, Festival Penjor telah menjadi kegiatan tahunan GWK untuk mendukung Budaya. GWK Cultural Park menjadi simbol dan kebanggaan bangsa Indonesia dalam mempromosikan kebudayaan Indonesia terutama Bali.

"Beberapa perhelatan internasional telah dilaksanakan, antara lain terselenggaranya Welcoming Dinner G20 pada November 2022 serta Welcoming Dinner World Water Forum pada Bulan Mei 2024," ujarnya.

Warga Nilai Pagar Harus Dibongkar

Sementara, salah satu warga di Banjar Giri Dharma, Desa Ungasan, I Nyoman Tirtayasa mengatakan, bahwa pembongkaran tembok ini memang wajib harus dilakukan pihak GWK.

"Karena dari pihak GWK yang menutup akses kita selaku warga lokal warga setempat, khususnya di wilayah Banjar Adat Giri Dharma dan umumnya di Desa Adat Ungasan," ucap Tirtayasa.

"Jadi, saya selaku warga yang terdampak secara langsung dengan adanya penutupan akses saya keluar masuk, baik keluar rumah, maupun menuju rumah, jadi saya sangat merasa terpukul. Dengan adanya situasi dan kondisi seperti ini, kita sudah dibuka pintu keluar masuknya kita," lanjutnya.

Namun demikian, pihaknya mengucapkan terimakasih kepada pihak GWK, karena telah membongkar akses yang menutup akses ke rumah warga. Tetapi dia berharap semua pagar tembok harus dibuka atau dibongkar karena di sana ada fasilitas publik.

"Yang pertama kita memang berterimakasih akan tetapi saya masih mohon dengan sangat hormat untuk semua tembok pagar ini harus dibuka. Karena apa, ini berarti kan fasilitas umum yang menjadi milik pemerintah dan milik kita selaku masyarakat secara umum, secara luas ini kan berarti sepertinya masih dibawah kekuasaan dari manajemen GWK itu sendiri," ujarnya.

"Jadi harapan saya ini perimeter tembok ini dipindahkan keluar dari pada jalan masyarakatnya itu baru kita merasakan lebih aman di situ. Saya takutnya kedepannya ketika ini masih sebagian saja dibongkar, hanya pintu keluar kita, kedepannya kita hanya masih sulit seperti itu. Jadi sekali kerja, semestinya ini bisa dibongkar semua sesuai rekomendasi dari DPRD Provinsi Bali, saya juga ikut hadir di tanggal 22 September kemarin ini," ujarnya.

"Jadi harapan saya sekali lagi semua tembok ini dibuka, dipindahkan oleh manajemen GWK atau siapa yang berwenang di situ. Saya tidak tau sampai ke pusat dan lain sebagainya, itu yang menjadi sangat terhormat untuk manajemen GWK," ujarnya.

"Karena kita seharusnya dengan investor ini bersinergi untuk memajukan taraf kehidupan perekonomian, untuk kita bisa berkembang. Next-nya dikemudian hari, anak cucu kita, supaya tidak terbelenggu oleh masalah-masalah seperti ini," jelasnya.

Ia juga menyampaikan, kalau persoalan pagar tembok ini bisa diselesaikan dengan cepat itu lebih baik dan kedepannya masyarakat dan pihak GWK bisa hidup berdampingan.

"Kalau memang betul-betul dari pihak GWK itu sendiri mau hidup berdampingan dengan masyarakat lokal itu sendiri. Jadi konsepnya, dulu kita akan diajak berkoordinasi, diajak bersinergi untuk sama-sama memajukan taraf hidup dan perekonomian kita secara bersama-sama," ujarnya.

"Tidak hanya investor saja tetapi kita juga selaku masyarakat lokal, merasakan terutama rasa kenyamanan. Satu nyaman aman, tertib. Dari dulu kita tidak pernah bikin huru-hara selalu menghargai dan selalu menghormati bagaimana perkembangan daripada GWK itu sendiri," lanjutnya.

Ia juga menyatakan, bahwa warga di sini tidak pernah menghambat perkembangan GWK sejak dari dulu.

"Jadi per hari ini mohon dibantu kiranya masyarakat kita, saya khususnya di lokal di area ini, bisa hidup merasa nyaman seterusnya, selamanya tidak lagi ada hal-hal penutupan seperti ini," ujarnya.

Kata Gubernur Koster

Sebelumnya, Gubernur Bali Wayan Koster bersama Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa memanggil manajemen Garuda Wisnu Kencana (GWK). Pertemuan ini membahas polemik pagar tembok GWK yang menutup akses warga Banjar Giri Dharma, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Koster didampingi pejabat terkait dan dari pihak GWK hadir jajaran direksi, komisaris, dan staf pemanggilan itu dilakukan pada Selasa (30/9) malam sekitar pukul 22:30 WITA di

Ruang Rapat Kertha Sabha, Jaya Sabha, Rumah Jabatan Gubernur Bali.

Gubernur Koster, memerintahkan agar manajemen GWK segera membongkar tembok yang menghalangi akses warga, sesuai tuntutan masyarakat dan rekomendasi DPRD Bali. Instruksi Koster selaras dengan Bupati Adi Arnawa, yaitu kepentingan rakyat diatas segalanya.

"Pembongkaran harus dimulai 1 Oktober 2025 (hari ini) agar warga bisa kembali menggunakan jalan yang sejak lama menjadi akses mereka. Supaya aktivitas warga kembali normal," kata Koster dalam keterangan tertulisnya, Rabu (1/10).

Instruksi tegas Gubernur Koster mendapat dukungan penuh Bupati Badung Adi Arnawa. Keduanya sepakat agar proses pembongkaran diselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya, demi mengembalikan kenyamanan aktivitas warga.

Koster juga mengingatkan manajemen GWK untuk bersikap ramah, terbuka dan membangun hubungan harmonis dengan masyarakat setempat.

"GWK tidak boleh eksklusif, jangan memusuhi warga, melainkan warga harus dijadikan ekosistem yang mendukung keberadaan warga agar aktivitas pariwisata dan citra GWK terjaga dengan baik," ujarnya.

Pembongkaran tembok sudah mulai dilakukan oleh pihak GWK yang menutup akses warga di Banjar Giri Dharma, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, pada Rabu (1/10).

Pembongkaran yang dilakukan sekitar pukul 08.00 WITA. Sejumlah pekerja mulai membongkar tembok yang menghalangi akses rumah warga dan tembok yang dibongkar sudah ditandai dengan tanda silang biru.