Momen Istri Mendagri Suapi Anak Stunting di Lebak

Polda Banten Dukung Program MBG dengan membangun 70 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Banten, menargetkan ratusan ribu penerima manfaat dan menekan angka stunting.

Tri mengapresiasi Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang dinilai aktif mendorong implementasi Posyandu enam SPM di daerah.

Tri juga menekankan pentingnya mempersiapkan generasi muda yang sehat, terdidik, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.

Kabupaten Pasaman Barat kini memiliki enam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis, termasuk di Bunuik, sebagai langkah strategis menuju generasi emas 2045.

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat terus menguatkan transformasi Posyandu melalui pendampingan dan pembinaan kader, fokus pada enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) demi peningkatan kesejahteraan keluarga dan tumbuh kembang balita, serta mendekatkan layanan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh SPPG Polres Pasaman Barat telah menjangkau ribuan penerima manfaat. Simak detail penyaluran dan rencana perluasan jangkauan program ini.

Ketua Tim Pembina Posyandu Pusat, Tri Tito Karnavian, memimpin sosialisasi dan pembinaan Posyandu 6 SPM di Palangka Raya. Langkah ini menandai transformasi signifikan Posyandu dalam menyediakan layanan terpadu, dari kesehatan hingga pendidikan, untuk kese

Tri menegaskan, tujuan digelarnya Rakornas ini adalah untuk memantapkan implementasi dan memperkuat kelembagaan Posyandu.

Pemerintah Kota Kediri mengawasi ketat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG Kediri) Banjaran yang menyalurkan ribuan porsi makanan sehat, demi gizi optimal dan menekan angka stunting.

Tri Tito Karnavian menekankan, pentingnya pelaksanaan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai konsep baru Posyandu.

Kemendagri dan Tim Pembina Posyandu Pusat, memberikan bantuan pemerintah untuk renovasi gedung Posyandu Baroena Gampong Ujung Kareung.

Tri mengatakan, dari sisi pendanaan, Posyandu tidak hanya bersumber dari APBDes, tapi juga APBN dan APBD

Gubernur Papua Matius D. Fakhiri menyerukan Pembenahan Infrastruktur Puskesmas Mamberamo Raya untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan dasar, terutama bagi ibu hamil, anak-anak, dan penanganan penyakit menular.

Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan Kaltim menargetkan 5.669 Orang Tua Asuh Stunting pada 2026. Ini langkah strategis turunkan prevalensi stunting dari 22,2% menjadi 18,4%.

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melaporkan pembangunan 1.376 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) oleh Polri. Inisiatif ini mendukung Program Makan Bergizi Gratis Presiden Prabowo Subianto untuk tingkatkan gizi masyarakat.

DPRD Batang menilai Program Makan Bergizi Gratis memiliki potensi besar untuk menekan angka stunting dan meningkatkan gizi warga, asalkan dilaksanakan secara profesional dan tepat sasaran.

Universitas Hasanuddin (Unhas) meluncurkan Aplikasi SEHATI, sebuah terobosan digital untuk membantu ibu balita di Bulukumba memantau tumbuh kembang anak dan mencegah stunting secara mandiri dan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus menggalakkan program Aksi Bergizi untuk mencegah stunting, menargetkan penurunan prevalensi hingga 19,38% pada 2029. Simak strategi lengkapnya!

Dinas Pendidikan Aceh menuai pujian dari Mendagri terkait kebijakan pembatasan gawai SMA Aceh, yang dinilai sangat aplikatif dan menjadi praktik terbaik nasional.

Pembentukan Satgas di tingkat provinsi akan menjadi kunci dalam memastikan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya Kompetisi Kepala Daerah sebagai kunci peningkatan kinerja pemerintah daerah, yang secara langsung berdampak pada pencapaian nasional dan kemajuan negara.

Tito Karnavian menegaskan, sebagai negara dengan jumlah pemerintah daerah yang banyak dan beragam, peningkatan kinerja daerah menjadi tantangan tersendiri.

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, memperkuat Solidaritas Perantau Sumbagsel melalui Halalbihalal, bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menekankan urgensi Peningkatan Pelayanan Publik Daerah di seluruh Indonesia, mendorong reformasi menyeluruh demi efektivitas kebijakan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.