Mendagri Harapkan Peran Satpol PP dan Satlinmas Dukung Ketertiban Umum dan Kebersihan Lingkungan

Selain menjaga ketertiban, Mendagri menyoroti peran Satpol PP dan Satlinmas dalam mendukung GNIB dan pengelolaan sampah.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengharapkan peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam menjaga ketertiban umum dan kebersihan lingkungan. Hal itu ia sampaikan saat membuka Rapat Penguatan Kapasitas Satpol PP di Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terkait Gerakan Nasional Indonesia Bersih (GNIB) dan Pengelolaan Sampah, serta Peningkatan Peran Satlinmas.

Dalam arahannya, Mendagri menegaskan bahwa Satpol PP telah memegang peran penting sejak pertama kali dibentuk pada 1948 di Yogyakarta. Data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjukkan saat ini terdapat 122.610 personel Satpol PP yang diperkuat oleh 1.253.758 anggota Satlinmas. Kekuatan besar ini, bila dikelola dengan baik, diyakini mampu menopang stabilitas keamanan nasional.

"Kekuatannya hampir 1,3 juta lebih, hampir 1,4 juta, gabungan antara Satpol PP dan Satlinmas ini kekuatan yang luar biasa untuk dapat memberikan dampak terhadap situasi keamanan, ketertiban masyarakat di Indonesia," katanya secara virtual dari Jakarta, Kamis (18/9/2025).

Mendagri juga menekankan pentingnya mengaktifkan kembali sistem keamanan swakarsa di masyarakat, seperti Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling). Menurutnya, pencegahan jauh lebih penting dibandingkan penindakan, sehingga keamanan harus dijaga mulai dari lingkup terkecil, yakni di tingkat RT/RW.

"Sehingga ketika ada masyarakat yang sakit, ada yang lagi stres, itu kemudian ada yang mengadukan kepada pos, kemudian Pos Kamling bisa membantu membawa ke rumah sakit. Itu adalah salah satu bentuk kegotongroyongan kita. Dan di Indonesia sangat terkenal dengan keguyubannya," ungkapnya.

Selain menjaga ketertiban, Mendagri menyoroti peran Satpol PP dan Satlinmas dalam mendukung GNIB dan pengelolaan sampah. Terlebih, Indonesia termasuk salah satu negara penghasil sampah terbesar di dunia, terutama sampah plastik yang berdampak buruk bagi ekosistem laut. Karena itu, pemerintah daerah (Pemda) bersama Satpol PP diminta aktif menegakkan aturan kebersihan, termasuk penataan baliho dan spanduk yang kerap merusak keindahan kota.

"Dibuat baliho-baliho, spanduk, yang rapi seperti di Jepang, di New York. Dibuat baliho, dipasang tempat-tempat baliho. Saya sudah sampaikan arahan ini kepada seluruh daerah. Enggak ada, enggak ada di negara-negara maju yang seperti seenak-enaknya orang memasang spanduk segala macam. Sehingga saya minta kepada kepala daerah, buat peraturan," imbuhnya.

Lebih lanjut, Mendagri menekankan Satpol PP harus menjadi garda terdepan dalam pengelolaan sampah. Ia menyebut dua strategi utama yang dapat dijalankan, yakni Waste-to-Energy (WtE) melalui teknologi pembakaran sampah, serta pengelolaan sampah dari hulu ke hilir dengan melibatkan masyarakat.

Jika metode pertama mengandalkan peralatan khusus, maka metode kedua menitikberatkan pada partisipasi masyarakat sejak pemilahan di rumah tangga hingga pemanfaatan kembali, sehingga timbunan sampah dapat berkurang.

"Itu membuat timbunan sampah di TPA-nya menjadi berkurang, pekerjaan menjadi berkurang. Saya melihat banyak contoh-contoh yang bagus, di Balikpapan juga bagus," tambahnya.

Tak hanya itu, Mendagri turut menekankan pentingnya penyediaan toilet publik yang bersih dan layak sebagai indikator daerah yang tertib dan nyaman. Toilet publik, katanya, harus bersih, kering, tidak bau, serta memiliki air yang selalu mengalir sebagai standar pelayanan dasar. Fasilitas sederhana ini menjadi wajah daerah di mata masyarakat maupun wisatawan, sehingga perlu mendapat perhatian serius dari Pemda bersama Satpol PP.

"Kalau ingin melihat suatu daerah, suatu kota, suatu kantor, gedung, rapi atau tidak, lihat toiletnya harus bersih," tandasnya.

Sebagai informasi, acara ini berlangsung di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, dengan peserta para Kepala Satpol PP dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota se-Indonesia.