Kunjungan yang Membawa Berkah Bagi Warga Kabupaten Probolinggo

Sebanyak 104.280 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Provinsi Bengkulu telah menerima Bantuan PKH senilai Rp75,46 miliar hingga awal Maret 2026, sebuah upaya pemerintah dalam perlindungan sosial.

Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyalurkan Bansos Khofifah Gresik senilai Rp7,6 miliar untuk memperkuat ekonomi dan perlindungan sosial masyarakat rentan di Kabupaten Gresik, memicu rasa penasaran akan dampak positifnya.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyalurkan berbagai macam bantuan sosial senilai Rp17,49 miliar di Madiun, menegaskan komitmen Pemprov Jatim dalam memperkuat bantalan sosial dan ekonomi bagi masyarakat, terutama kelompok rentan.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menggelar "Sapa Bansos" di Kediri, menyalurkan Bantuan Sosial senilai lebih dari Rp15 miliar untuk kelompok rentan. Simak detail program dan dampaknya bagi warga Kediri.

Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyalurkan Bantuan Sosial Khofifah Banyuwangi senilai Rp5,26 miliar untuk masyarakat rentan dan pelaku usaha, memperkuat program pengentasan kemiskinan di tengah bulan Ramadhan.

Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyalurkan Bantuan Sosial Khofifah senilai lebih dari Rp7 miliar kepada ribuan penerima manfaat di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Minggu, guna menguatkan kemandirian ekonomi masyarakat.

Pemprov Jatim menyalurkan bansos Rp7,73 miliar di Kabupaten Pasuruan, menegaskan komitmen pengentasan kemiskinan ekstrem dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong kemandirian ekonomi.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat telah menyalurkan **Bantuan Sosial Pasaman Barat** kepada puluhan ribu KK. Simak rincian program dan jumlah penerimanya di sini.

Kementerian Keuangan melaporkan **Realisasi Perlinsos NTT** mencapai Rp1,49 triliun hingga Agustus 2025. Penasaran bagaimana dana ini membantu jutaan warga di Nusa Tenggara Timur?

Mensos Gus Ipul menegaskan kualitas data sangat menentukan efektivitas kebijakan pemerintah.

Mensos menjelaskan, kebijakan sosial pemerintah berlandaskan amanat Pasal 34 UUD 1945, di mana negara bertanggung jawab memelihara fakir miskin & anak terlantar

Sebanyak 9 Siswa Sekolah Rakyat dari SRMP 10 Bogor bersama para guru juga menyaksikan dan mencoba duduk di instalasi pameran tersebut.

Pemutakhiran ini untuk memastikan ketepatan penerima bantuan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk disalurkan BLTS kepada 35,04 juta KPM.

Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kapasitas pendamping dalam memberikan perawatan sosial yang layak, aman, dan berkelanjutan bagi lanjut usia dan disabilitas

Gus Ipul berharap dengan bersama-sama mendoakan Presiden, menjadi bagian agar Indonesia semakin makmur dengan hadirnya Presiden bersama masyarakat.

pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen pada 2026. Untuk mendukung target tersebut, 88 kabupaten/kota akan menjadi fokus lintas kementerian.

Menurut Gus Ipul, langkah tersebut dilakukan agar bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang berhak dan membutuhkan.

Menteri Sosial menyoroti urgensi Pemutakhiran Data Bansos di Pamekasan demi memastikan bantuan sosial seperti Sekolah Rakyat dan PKH tepat sasaran. Temukan mengapa data akurat krusial bagi kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menambah 470.000 keluarga baru sebagai penerima Pembaruan Data Bantuan Sosial di kuartal kedua 2026, menyusul pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional (DTSEN).

Anda dapat memeriksa status bansos PKH dan BPNT 2026 secara online dengan mengunjungi situs dan aplikasi resmi dari Kementerian Sosial.

Kementerian Sosial memastikan setiap tiga bulan akan melakukan pemutakhiran data penerima bansos.