Komisi VII DPR Soroti Kesenjangan Produksi Susu Nasional untuk Program MBG

Kesenjangan produksi susu nasional dengan kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan Komisi VII DPR RI, memicu pertanyaan tentang langkah konkret pemerintah selanjutnya.

Komisi VII DPR RI menyoroti kesenjangan signifikan antara produksi susu nasional dan kebutuhan untuk memenuhi program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Sorotan ini muncul saat kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke PT. Frisian Flag Indonesia-Plant Cikarang, kawasan industri GIIC Kabupaten Bekasi.

Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan, produksi susu perlu terus ditingkatkan. Hal ini penting terutama dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi bergizi utama bagi peningkatan kecerdasan anak-anak Indonesia.

Dari hasil temuan, terdapat jarak cukup besar antara kebutuhan masyarakat dengan kemampuan produksi perusahaan. Kebutuhan susu nasional untuk program MBG diperkirakan mencapai 66 juta orang, sementara produksi dalam negeri baru mampu memenuhi 20 juta, menyisakan selisih sekitar 40 juta yang harus dikejar pemerintah.

Tantangan Pemenuhan Kebutuhan Susu Nasional

Kesenjangan produksi susu yang mencapai 40 juta orang berdampak langsung pada distribusi susu dalam program MBG. Saat ini, distribusi belum bisa dilakukan setiap hari dan masih terbatas sekitar tiga kali dalam sepekan, menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah.

DPR akan membawa isu ini untuk mencari langkah konkret bersama pemerintah. Opsi yang dipertimbangkan meliputi mendatangkan investor baru, memperluas kapasitas industri yang ada, atau melakukan impor susu dalam jumlah besar untuk menutup kekurangan.

Momentum ini juga dilihat sebagai peluang untuk membuka lapangan kerja lebih luas, khususnya bagi peternak sapi perah. Namun, peternakan sapi perah di Indonesia masih belum dikelola secara profesional, sehingga kualitas susu yang dihasilkan sering kali belum memenuhi standar spesifikasi industri.

Peran Pemerintah dan Inovasi Industri

Pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian (Kemenperin), memiliki peran penting dalam memberikan pendidikan dan pendampingan. Hal ini bertujuan agar peternak lokal menjadi lebih profesional dan mampu memenuhi spesifikasi industri.

Plt. Dirjen Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika menyatakan pemerintah fokus menjaga dan meningkatkan kualitas susu dari peternak maupun koperasi. Beragam insentif telah disediakan, mulai dari digitalisasi, bantuan investasi mesin dan peralatan dengan pengembalian hingga 35 persen untuk produk dalam negeri, hingga diskon bunga pinjaman bank sebesar lima persen.

Dari sisi industri, Legal and Regulatory Affairs Director PT. Frisian Flag Indonesia Frida Chalid menyampaikan perusahaan aktif melakukan edukasi gizi dan berpartisipasi dalam program MBG. Frisian Flag berencana mengimpor sapi perah dan mesin baru untuk meningkatkan populasi sapi serta kapasitas produksi, dengan harapan adanya insentif fiskal dari pemerintah.

Solusi Geografis dan Peningkatan Kapasitas

Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menilai tantangan pemenuhan susu nasional turut membuka peluang besar. Hal ini mengingat jumlah permintaan yang terus meningkat dari program MBG.

Produksi susu sapi perah secara ideal dilakukan di wilayah dengan suhu sekitar 15-16 derajat Celsius atau di dataran tinggi. Namun, luas dataran tinggi di Indonesia serta jumlah peternak lokal di wilayah tersebut masih terbatas.

Sebagai solusi, muncul wacana pengembangan budi daya sapi perah di dataran rendah dengan penyesuaian teknologi. Penggunaan blower dan peralatan pendukung lain dapat membantu agar produksi susu di dataran rendah tetap optimal, sehingga peternak lokal juga dapat dimampukan melalui bantuan peralatan.

Sumber: AntaraNews