LIVE

Ketua Komisi II DPR Geram Semua Komisioner KPU di Luar Negeri: DKPP Ini Melanggar Etik Tidak?

"DKPP ini pelanggaran etik tidak? Etik manajemen pekerjaan ya enggak pal? Masa kantor ditinggal semuanya," Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli

kpu ri
Ketua Komisi II DPR Geram Semua Komisioner KPU di Luar Negeri: DKPP Ini Melanggar Etik Tidak?
Ketua Komisi II DPR Geram Semua Komisioner KPU di Luar Negeri: DKPP Ini Melanggar Etik Tidak? (merdeka.com)

Komisi II DPR RI merasa geram dengan Komisioner KPU. Sebab, seluruh anggota KPU hingga para Sekjen tengah berada di luar negeri. 

Rapat Komisi II Bersama KPU
Rapat Komisi II Bersama KPU © 2023 maverick

Ketua Komisi II DPR Geram Semua Komisioner KPU di Luar Negeri: DKPP Ini Melanggar Etik Tidak?

Padahal, pada Senin (20/11) diagendakan rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI, Bawaslu, Dirjen Polpum Kemendagri dan DKPP.

Rapat Komisi II Bersama KPU
Rapat Komisi II Bersama KPU © 2023 maverick

Mulanya, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia, membacakan surat yang diberikan KPU kepada Komisi II DPR pada tanggal 6 November 2023. 

Surat tersebut berisikan permohonan untuk mengadakan konsultasi perihal konsultasi peraturan KPU berdasarkan putusan MA.

Namun, saat rapat diagendakan untuk membahas PKPU para komisioner KPU tak ada satu pun yang hadir di DPR RI. 

"Nah biasanya pada saat kita membahas atau adanya permohonan konsultasi rancangan peraturan baik itu KPU, Bawaslu semuanya lengkap hadir terutama DKPP, ini tapi hari ini dari KPU tidak ada satu pun yang hadir," kata Doli. 

Rapat Komisi II Bersama KPU
Rapat Komisi II Bersama KPU © 2023 maverick

Doli mengatakan, pihaknya baru mendapatkan surat permohonan penundaan rapat konsultasi dari KPU pada Minggu (19/11). Penundaan tersebut, lantaran Komisioner KPU hingga para Sekjen KPU tengah berada di luar negeri.

Hal tersebut, membuat Doli dan anggota Komisi II DPR RI lainnya geram dan menjadi tanda tanya siapa yang bertanggung jawab untuk menjaga di dalam negeri.

Rapat Komisi II Bersama KPU
Rapat Komisi II Bersama KPU © 2023 maverick

"Jadi kami baru menerima surat terimanya hari Minggu permohonan penundaan karena semuanya sedang berada di luar negeri saya enggak tau ya gimana tata cara pengelolaan kantor bisa tidak ada satu pun komisioner termasuk sekjennya enggak ada di dalam negeri," tegas Doli. 

Doli pun bertanya kepada DKPP yang hadir dalam rapat apakah agenda komisioner dan sekjen KPU ke luar negeri dapat dilaporkan ke DKPP atau tidak.

Kemudian, apakah sikap komisioner dan sekjen yang tengah berada di luar negeri dapat dianggap melanggar etik atau tidak.

"Kami saja di sini yang sekarang sibuk dengan urusan dapil ya terpaksa harus ada yang datang satu pun. Saya enggak tau ini harus dilaporkan apa gimana sama DKPP ini. Terus yang urusin kantor di sini siapa, siapa penangungjwabnya ya kan. Padahal mereka mengirimkan surat permohonan sifatnya penting," ucap dia. 

"Jadi ini menjadi catatan kita sebelum kita mulai terutama DKPP ini pelanggaran etik tidak? Etik manajemen pekerjaan ya enggak pal? Masa kantor ditinggal semuanya pergi sesekjen sekjennya pergi semua," 

imbuh Doli. 

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Syifa Hanifah
Editor Syifa Hanifah
A
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
KA Bandara Tertemper Motor, KRL Bekasi/Cikarang Sempat Terlambat

{{caption}}
Selamatkan Teman di Sungai Way Sekampung, 2 Remaja Tenggelam

{{caption}}
Kebakaran Rumah di Palmerah Jakarta Barat, 20 Unit Damkar Dikerahkan

{{caption}}
25 Orang Tewas Akibat Gelombang Panas Ekstrem di AS

{{caption}}
Tegur Mobil Halangi Jalan, Pengemudi Ojol Dibacok

{{caption}}
Sumur Minyak di Aceh Timur Meledak

Topik Terkait
{{caption}}
Buntut Sewa Jet Pribadi, Ketua dan Komisioner KPU RI Bakal Berhadapan dengan Komisi II

Seluruh penggunaan anggaran belanja dan pendapatan negara (APBN) harus bisa dipertanggungjawabkan dan digunakan secara cermat.

Ketua KPU RI
{{caption}}
Koalisi Sipil Desak Presiden-DPR Rekomendasikan Pemecatan Anggota KPU: Ada Apa dengan Kinerja Penyelenggara Pemilu?

Koalisi masyarakat sipil mendesak Presiden dan DPR untuk merekomendasikan pemecatan Anggota KPU RI periode 2022-2027 kepada DKPP, menyoroti kinerja dan etika yang bermasalah.

Prabowo Subianto
{{caption}}
DPR Sentil KPU-Bawaslu Rajin Bikin Rapat ke Luar Kota: Jarang di Jakarta, Rata-Rata Agak Jauh

Komisi II DPR RI menyinggung KPU-Bawaslu RI sering membuat rapat koordinasi nasional ke luar negeri.

KPU
{{caption}}
Punya Wewenang Baru, Komisi II Langsung Evaluasi DKPP secara Tertutup soal Pemilu 2024

Komisi II DPR RI melakukan evaluasi terhadap pimpinan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) dengan wewenang baru dengan Tatib DPR.

DPR
{{caption}}
Respons KPU Dituding DPR 70 Persen Komisioner Tak Layak

Sebelumnya Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menyebut 70 persen komisioner KPU se-Indonesia tidak layak.

KPU RI
{{caption}}
Politikus Demokrat: Independensi KPU sebagai Penyelenggara Pemilu Hanya Cerita Kosong

Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Demokrat, Ongku Hasibuan, mengaku tidak yakin dengan independensi KPU sebagai penyelenggara Pemilu.

KPU
{{caption}}
Komisi Informasi Pusat Putuskan Ijazah Jokowi informasi Terbuka untuk Publik

Kini, KPU RI wajib menyerahkan salinan ijazah sarjana Jokowi yang digunakan sebagai syarat pencalonan pada Pilpres 2014-2019 dan 2019-2024.

berita update
{{caption}}
Fakta Unik: Hanya 2 Provinsi Capai Level Involvement, KPU Sebut Indeks Partisipasi Pemilu Acuan Revisi Sistem Pemilu

KPU RI menegaskan Indeks Partisipasi Pemilu (IPP) dapat menjadi landasan penting bagi DPR dalam merevisi sistem pemilu, menunjukkan data partisipasi yang tak dimiliki pihak lain.

august mellaz
{{caption}}
Tahukah Anda? KPU Rilis Indeks Partisipasi Pilkada: 4 Provinsi Ini Paling Partisipatif!

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merilis Indeks Partisipasi Pilkada (IPP) 2024, mengungkap empat provinsi dengan tingkat partisipasi tertinggi. Apa saja daerah yang paling aktif menyalurkan hak suaranya?

demokrasi indonesia
{{caption}}
VIDEO: Terungkap Hubungan Prabowo-Gibran & Kondisi di Kabinet Usai Geger Tuntutan Pensiunan Jenderal TNI

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menegaskan pihaknya mengikuti keputusan dari KPU RI bahwa Presiden dan Wakil Presiden adalah Prabowo Subianto dan Gibran

berita update
{{caption}}
Prabowo Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD, Begini Respons KPU

Usulan Prabowo ini lantaran biaya politik di Indonesia sangat mahal.

berita update
{{caption}}
Anggota Komisi II Cecar KPU Gunakan Mobil Maung: Uang Rakyat Jangan Dipakai Hal Tidak Penting

Rezka mempetanyakan alasan KPU menggunakan kendaraan taktis tersebut.

kpu
{{caption}}
DPR Dorong Pemberdayaan Perempuan UMKM Jadi Motor Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan

Anggota Komisi IX DPR RI menyerukan penguatan kapasitas Pemberdayaan Perempuan UMKM untuk menggerakkan ekonomi daerah, menekankan peran strategis mereka dalam menciptakan aktivitas ekonomi produktif dan berkelanjutan.

apkasi
{{caption}}
Siti Zuhro Desak Pembahasan RUU Pemilu Demi Pemilu 2029 Berkualitas

Peneliti Utama Politik BRIN, Prof. Siti Zuhro, mendesak pembahasan RUU Pemilu dipercepat untuk mewujudkan Pemilu 2029 berkualitas, mengingat tahapan sudah akan dimulai.

brin
{{caption}}
Anggota DPR Soroti Peran Relawan Pancasila dalam Memperkuat Persatuan Bangsa

Anggota DPR RI Maruli Siahaan menekankan Peran Relawan Pancasila sangat strategis untuk memperkuat pemahaman nilai-nilai Pancasila di masyarakat, menjaga persatuan, dan mencegah intoleransi.

deli serdang
{{caption}}
Sinergi Komunikasi Kabinet Topang Kepercayaan Publik Terhadap Pemerintahan Prabowo

Anggota DPR RI Rizki Faisal menyoroti pentingnya sinergi komunikasi kabinet untuk menopang kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo Subianto, berdasarkan sentimen positif hasil monitoring digital.

bahlil lahadalia
{{caption}}
DPR RI Tegas Dukung UMKM Korban TikTok Shop, Desak Pengembalian Dana Rp3 Triliun

Anggota DPR RI menyuarakan dukungan penuh bagi UMKM yang menjadi korban dugaan pelanggaran TikTok Shop. Dana hasil bisnis UMKM senilai Rp3 triliun dilaporkan tertahan, memicu desakan DPR untuk penyelesaian.

dana tertahan
{{caption}}
DPR Ingatkan Potensi Kenaikan Biaya Haji 2027, Efisiensi Layanan Jadi Kunci

Komisi VIII DPR RI menyoroti potensi kenaikan Biaya Haji 2027 akibat berbagai faktor, mendesak evaluasi menyeluruh dan efisiensi layanan demi meringankan beban jamaah.

biaya haji 2027