Kenaikan Harga Pangan Jadi Pemicu Utama Inflasi NTB Maret 2026

Badan Pusat Statistik (BPS) Nusa Tenggara Barat mencatat kenaikan harga komoditas pangan, terutama cabai dan tomat, menjadi pemicu utama inflasi NTB Maret 2026, meskipun ada upaya intervensi pasar.

Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat inflasi bulanan pada Maret 2026, dengan kenaikan harga komoditas pangan sebagai pemicu utamanya. Fenomena ini terjadi seiring dengan momen Ramadhan dan Lebaran yang secara historis seringkali disertai peningkatan permintaan. Badan Pusat Statistik (BPS) NTB mengumumkan bahwa kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau memberikan andil signifikan terhadap angka inflasi.

Kepala BPS NTB, Wahyudin, menjelaskan bahwa kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi sebesar 1,92 persen. Kontribusi atau share kelompok ini terhadap inflasi bulanan mencapai 0,72 persen, menunjukkan dominasinya dalam mendorong kenaikan harga secara keseluruhan. Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Inflasi bulanan di NTB pada Maret 2026 tercatat sebesar 0,81 persen, sedikit lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 0,84 persen. Meskipun demikian, angka inflasi tahun kalender NTB mencapai 1,93 persen dan inflasi tahunan sebesar 4,09 persen, yang mana keduanya lebih tinggi dari laju inflasi nasional.

Lonjakan Harga Cabai dan Tomat Picu Inflasi Pangan

Penyebab utama lonjakan inflasi bulanan di NTB adalah kenaikan harga cabai dan tomat yang signifikan. Wahyudin mengungkapkan bahwa gangguan produksi akibat musim hujan, ditambah dengan peningkatan permintaan selama periode Ramadhan dan Lebaran, menjadi faktor pendorong utama. Harga cabai rawit sempat mencapai Rp150 ribu hingga Rp160 ribu per kilogram sebelum akhirnya turun berkat intervensi.

Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) NTB bertindak cepat merespons kenaikan harga cabai rawit yang drastis. TPID mendatangkan pasokan cabai dari Enrekang, Sulawesi Selatan, yang secara efektif menekan harga di pasaran. Langkah ini berhasil menurunkan harga cabai rawit ke kisaran Rp60 ribu per kilogram, menunjukkan efektivitas intervensi dalam menstabilkan harga komoditas penting.

BPS NTB merinci lima komoditas yang menjadi penyumbang inflasi bulanan terbesar. Cabai rawit memiliki andil sebesar 0,14 persen, diikuti oleh kol putih atau kubis dengan 0,12 persen. Daging ayam ras menyumbang 0,09 persen, tomat 0,05 persen, dan terong 0,04 persen. Data ini menggarisbawahi pentingnya menjaga stabilitas pasokan dan harga komoditas-komoditas tersebut.

Upaya Pengendalian Inflasi dan Perbandingan Nasional

Meskipun inflasi bulanan NTB lebih tinggi dari nasional, laju inflasi secara keseluruhan tertahan oleh deflasi pada kelompok transportasi. Kelompok ini mengalami deflasi sebesar 0,13 persen dengan andil minus 0,01 persen. Penurunan ini dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang memberikan subsidi atau potongan harga untuk angkutan udara dan laut, membantu meringankan beban masyarakat.

Wahyudin menyatakan optimisme bahwa inflasi akan terus menurun pada April 2026, sehingga inflasi tahunan maupun tahun kalender dapat berada dalam rentang target pemerintah. Harapan ini didasarkan pada upaya berkelanjutan dan intervensi yang dilakukan oleh berbagai pihak terkait. Pengawasan pasar dan stabilisasi harga tetap menjadi prioritas utama.

Analis Kebijakan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTB, Nana Oktutiana, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mengendalikan laju inflasi. Berbagai kebijakan sedang disiapkan untuk mencegah dampak negatif terhadap perekonomian daerah. Salah satu inisiatif yang menarik adalah penggalakan penanaman cabai di setiap sekolah.

Kebijakan penanaman cabai di sekolah diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang untuk menstabilkan harga cabai di masa mendatang. Dengan adanya pasokan lokal yang lebih mandiri, diharapkan ketergantungan pada pasokan dari luar daerah dapat berkurang, sehingga fluktuasi harga akibat gangguan produksi atau distribusi dapat diminimalisir. Ini menunjukkan pendekatan proaktif pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga.

Sumber: AntaraNews