Merdeka.com - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, yakin jika PPKM dilonggarkan setelah 25 Juli, rumah sakit akan kembali menanggung beban berat. Menurutnya, kondisi di lapangan saat ini dianggap masih belum cukup aman untuk dilakukan pelonggaran.

"Kalau nanti, hari ini kondisi seperti ini tidak diperpanjang lagi, rumah sakit penuh," ucap Ganjar dalam diskusi virtual, Sabtu (24/7).

Ganjar menambahkan, untuk menentukan apakah PPKM di satu wilayah harus diperpanjang atau tidak, ada beberapa hal yang harus diamati. Misalnya, bagaimana hasil pembatasan mobilitas yang dilakukan, diikuti kepatuhan masyarakatnya dalam menerapkan protokol kesehatan.

Ganjar menuturkan, agar wilayahnya dapat ideal melonggarkan pembatasan, personel Satpol PP harus diberdayakan sebagai edukator. Satpol PP tidak lagi bertindak yang menimbulkan gesekan di masyarakat. Seperti sejak pukul 4 pagi menyebar ke pasar-pasar sambil membawa alat informasi untuk mengingatkan warga pentingnya menjaga protokol kesehatan.

"Kalau sudah sosialisasi, langkah kedua adalah peringatan. Jadi, enggak bisa kita baik-baik, rumah sakit penuh oksigen kurang dan seterusnya, tapi kalau Satpol PP-nya nempeleng, mukul itu tidak dibenarkan, makanya kita revisi," jelasnya.

Menanggapi pernyataan Ganjar, Dosen di Departemen Politik Pemerintahan Universitas Gajah Mada, Bayu Dardias Kurniadi, mendorong agar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memunculkan inovasi bentuk sanksi. Sebab sanksi denda dan kurungan sudah tidak relevan untuk meningkatkan kesadaran warga.

"Pola hukumannya itu menurut saya terlalu standar, denda dan kurungan saya enggak yakin apakah ada efek ke sana," ucap Bayu.

Contoh variasi hukuman yang disampaikan Bayu yaitu turut serta kegiatan pemulasaran jenazah pasien Covid-19 atau turut menggali kubur bagi pemakaman dengan Protap Covid.

"Jadi saya kira perlu ada terobosan baru karena situasinya sangat darurat," pungkasnya.