ppkm mikro darurat

Perpanjangan PPKM di luar Jawa-Bali itu berdasarkan hasil rapat dilakukan hari ini.

Penerapan level 2 PPKM ini diterapkan sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 33 Tahun 2022 tentang penerapan PPKM Level 2 dan 1 di Jawa dan Bali.

Untuk restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko atau area terbuka diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat. Dengan kapasitas maksimal 100 persen dan wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi.

Restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi di dalam gedung/toko atau area terbuka baik pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mal diizinkan buka sampai pukul 22.00 waktu setempat.

Kegiatan di area publik, taman umum, tempat wisata umum juga diizinkan dibuka dengan kapasitas maksimal 100 persen dengan menerapkan protokol kesehatan. Serta menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai.

Berdasarkan Inmendagri ditandatangani Mendagri Tito Karnavian pada Senin (9/5) itu, kegiatan perkantoran non essential di Jakarta diberlakukan WFO dengan kapasitas maksimal 75 persen.

Jumlah daerah pada Level 1 mengalami peningkatan. Sebelumnya 20 daerah menjadi 29 daerah. Sementara penurunan daerah level 2 semula 99 daerah menjadi 97 daerah. Begitu juga level 3 dari yang semula 9 daerah hanya menjadi 2 daerah.

Hal itu tertera dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2022 yang mengatur khusus perpanjangan PPKM wilayah Jawa dan Bali.

Luhut merinci sebanyak 93% kabupaten/kota Jawa-Bali sudah berada pada level 1 dan 2. Tetapi masih ada 9 kabupaten/kota yang menduduki level 3.

Selama kebijakan tersebut berlaku, daerah yang berstatus PPKM level 3, 2 , 1 dapat melaksanakan resepsi pernikahan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat tanpa menyediakan tempat prasmanan makanan.

Pemerintah mengizinkan kegiatan beribadah saat Ramadhan seperti tarawih dan tadarus untuk dilakukan di Masjid dan musala untuk daerah pada level PPKM level 1, 100 persen aktivitas, level 2 sebesar 75 persen, dan level 3 hanya 50 persen saja.

Perlu diketahui dalam Inmendagri 19/2022 mengatur kategori PPKM setiap daerah di luar Jawa-Bali. Di mana dalam Inmendagri 19/2022 dan tidak ada tertera daerah yang berada di PPKM level 4.

Dalam instruksi tersebut, tertuang aturan tentang penerapan kapasitas beribadah di Masjid, Musala, Gereja, Pura dan Vihara serta tempat ibadah lainnya yang berbeda-beda sesuai level PPKM di daerahnya masing-masing.

Izin itu diberikan setelah Kota Depok kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2 Covid-19 hingga 21 Maret 2022.

Status PPKM di daerah Jawa-Bali itu sesuai instruksi dikeluarkan Mendagri Tito Karnavian Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4,3,2 dan 1 Covid-19. Dalam aturan terbaru ini tak ada daerah berstatus PPKM level 1.

Sementara daerah PPKM level 3 mengalami penurunan. Dalam periode sepekan daerah berstatus PPKM level 3 menurun dari semula 84 menjadi 66.

Penerapan perpanjangan PPKM itu tertera dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2022 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4,3,2, dan 1 Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali.

Selama 8-14 Maret 2022, Kota Depok kembali menerapkan PPKM Level 2. Untuk itu, Pemkot Depok mengeluarkan keputusan Wali Kota Depok Nomor 443/150/Kpts/Satgas/Huk/2022.

Pelonggaran syarat selama perjalanan dikatakan Riza sudah dilakukan di negara-negara lain. Bahkan, untuk aktivitas harian, hampir kebanyakan warga negara asing tidak lagi mengenakan masker.

Pemerintah didorong untuk terus menggencarkan vaksinasi di masa transisi aktivitas normal. Berdasarkan data statistik, 60-70 persen yang meninggal karena belum disuntik vaksin lengkap dan komorbid.