Demo BEM UI di Bundaran HI, Hindari Ruas Jalan Ini

Sejumlah elemen masyarakat kembali menggelar aksi demonstrasi di Jakarta pada Rabu (28/10/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda.

Salah satu aksi digelar mahasiswa Universitas Indonesia (UI) di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat. Mereka membawa sejumlah tuntutan terkait kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas akibat aksi tersebut, kepolisian menyiapkan rekayasa arus kendaraan secara situasional di sejumlah titik, meliputi kawasan DPR/MPR RI, Bundaran HI, Monas, dan Tugu Tani, Jakarta Pusat.

"Sehubungan dengan adanya aksi penyampaian pendapat pada Rabu, 28 Oktober 2026, pukul 10.00 WIB hingga selesai, di kawasan DPR/MPR RI, Bundaran HI, Monas, dan Tugu Tani, Jakarta Pusat, diperkirakan terjadi kepadatan lalu lintas dan rekayasa arus secara situasional," tulis akun Instagram @tmcpoldametro.

Masyarakat diimbau menghindari kawasan tersebut jika tidak memiliki keperluan mendesak. Pengendara juga disarankan memilih rute alternatif, menyesuaikan waktu perjalanan, serta mematuhi arahan petugas kepolisian di lapangan.

"Pantau informasi terkini mengenai kondisi lalu lintas melalui akun media sosial @tmcpoldametrojaya," tulis akun tersebut.

Jalan yang Berpotensi Terdampak:

• Kawasan Bundaran HI yang menjadi salah satu lokasi aksi.
• Jalan Medan Merdeka.
• Jalan Jenderal Sudirman.
• Jalan Imam Bonjol.
• Jalan MH Thamrin.
• Jalan KH Mas Mansyur.
• Jalan Gatot Subroto.

Tuntutan BEM UI

Dalam aksi ini, BEM UI membawa lima tuntutan utama: penanganan kebakaran hutan dan lahan, pembenahan kebijakan ekonomi, penurunan biaya pendidikan, pemberantasan korupsi, serta perlindungan kebebasan berpendapat.

BEM UI mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional untuk kebakaran hutan dan lahan serta bencana ekologis lainnya. "Kita tidak mengerti kenapa pemerintah tidak kunjung menetapkan sebagai status bencana nasonal. Padahal, parameter hukum sudah jelas, benefitnya sudah jelas, mungkin pemerintah dengan egonya itu masih menolak untuk mengakui," ujar Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI 2026, Namora Siahaan.

Pada aspek ekonomi, mereka menyoroti agar penggunaan APBN lebih berpihak kepada masyarakat. Pemerintah diminta menghentikan pemborosan anggaran untuk kepentingan politik melalui program populis, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Mahasiswa juga menuntut penurunan biaya pendidikan dan pemerataan akses terhadap layanan dasar di seluruh wilayah.

Di ranah hukum dan tata kelola, BEM UI meminta penghentian penyalahgunaan hukum untuk kepentingan kekuasaan serta penguatan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Mereka turut menyoroti regulasi yang dinilai bermasalah, seperti UU TNI, KUHP, dan UU P2SK. "Jelas sekali itu bentuk autocratic legalism atau legalisasi untuk kekuasaan," tegas Namora.

Adapun pada isu HAM dan demokrasi, BEM UI mendesak perlindungan kebebasan berpendapat serta menyoroti dugaan kriminalisasi terhadap masyarakat yang menyampaikan kritik. "Ada ribuan teman kami yang sampai sekarang masih menjadi tahanan politik, ada ratusan teman kami yang menjadi korban kriminalisasi, dan ada puluhan desa dan kota menjadi korban dari militerisasi yang masuk ruang sipil," ucap Namora.