Home Video Menu
Home Prev Next Menu
Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Giliran Sivitas Akademika, Keluarga Besar dan Alumni Unair Keluarkan Manifesto Kritik Pemerintah

Giliran Sivitas Akademika, Keluarga Besar dan Alumni Unair Keluarkan Manifesto Kritik Pemerintah
universitas airlangga (unair)

Giliran Sivitas Akademika, Keluarga Besar dan Alumni Unair Keluarkan Manifesto Kritik Pemerintah

 Rencananya isi dari manifesto itu akan dibacakan di Kampus Unair pada Senin (5/2) pekan depan.

Sejumlah sivitas akademika, keluarga besar dan alumni Universitas Airlangga (Unair) mengeluarkan manifesto yang isinya mengkritik kebijakan pemerintah. Rencananya isi dari manifesto itu akan dibacakan di Kampus Unair pada Senin (5/2) pekan depan.


Kabar ini muncul setelah selebaran beredar dengan tulisan 'Unair Memanggil: ajakan terbuka dalam pernyataan sikap, menegakkan demokrasi menjaga republik'.

Dosen Politik FISIP UNAIR, sekaligus salah satu pemrakarsa manifesto, Airlangga Pribadi mengatakan, membenarkan manifesto itu akan dibacakan awal pekan depan oleh sejumlah sivitas akademika, keluarga besar, alumni UNAIR, dan kolega, pada Senin pekan depan.


"Benar, Senin depan," ujarnya dikonfirmasi merdeka.com, Sabtu (3/2).

Giliran Sivitas Akademika, Keluarga Besar dan Alumni Unair Keluarkan Manifesto Kritik Pemerintah

Dia menjelaskan latar belakang manifesto ini. Salah satunya, saat memerdekakan Indonesia, para pendiri bersepakat untuk memilih bentuk republik sebagai sistem kenegaraan Indonesia, bukan monarkhi dan bukan pula kerajaan.

"Maknanya Republik Indonesia adalah milik semua bukan milik sekelompok kaum bangsawan maupun golongan kaya saja. Indonesia adalah milik semua warga yang diperlakukan setara," katanya.


Pilihan terhadap republik artinya Republik Indonesia memiliki tujuan bernegara yang menempatkan kekuasaan di bawah konstitusi. Hal itu menegaskan dirinya sebagai negara hukum, rule of law bukan rule by the law.

Memilih sistem republik artinya dalam Republik Indonesia tidak diperkenankan seorang presiden maupun segenap penyelenggara negara memanfaatkan akses kekuasaan dan sumber daya negara untuk kepentingan privat, keluarga maupun kepentingan-kepentingan personal apapun tujuan dan caranya.


"Sementara itu kita menyaksikan berbagai pemelencengan-pemelencengan terhadap prinsip-prinsip republik ini tengah berlangsung dalam beberapa waktu terakhir demi kepentingan personal kekuasaan," ungkapnya.

Kamu sudah membaca beberapa halaman, Berikut rekomendasi
berita untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.

Dia merinci. Mulai dari upaya untuk memanfaatkan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengubah aturan syarat mendaftar capres maupun cawapres sebagai celah hukum yang memberi jalan kepada Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres. Kemudian, indikasi penggunaan fasilitas negara maupun aparat negara demi kepentingan politik partisan elektoral, sampai ketidaktegasan kepemimpinan pemerintah untuk menunjukkan netralitas dalam ucapan dan tindakan dalam pilpres 2024.


"Memiliki kecenderungan membela paslon tertentu yang memiliki hubungan kekeluargaan. Hal ini menunjukkan tidak adanya keteladanan etis republik yang seharusnya dicontohkan oleh pemimpin republik," ujarnya menambahkan.

Menurutnya, dalam perjalanan Republik Indonesia perjuangan menegakkan demokrasi semenjak tahun 1998 dengan jatuhnya Suharto telah membawa korban-korban luar biasa.

Semenjak itu pelan-pelan seluruh warga Indonesia dan bangunan kelembagaan Republik Indonesia perlahan-lahan melangkah menuju tatanan demokrasi yang diperkuat dan diikat oleh TAP MPR tahun 1999 perihal Penyelenggaran Negara yang bersih dan anti KKN.

"Menegaskan ikrar kita terhadap tegaknya etika republik dalam bernegara. Atas dasar itulah kita sebagai bagian dari entitas masyarakat sipil tidak menghendaki Republik Indonesia untuk jatuh kembali pada situasi kegelapan yang mengkhianati jati dirinya sebagai negara Republik, sekaligus negara demokrasi," tegasnya.



"Oleh karena itu kami menyerukan secara tegas kepada Presiden Republik Indonesia untuk tidak meninggalkan prinsip republik yang menjadi nilai-nilai etis Pancasila, amanat reformasi berkaitan dengan demokrasi dan bebas KKN untuk tidak memihak kepada salah satu paslon dalam Pilpres 2024, apalagi paslon yang bersangkutan terindikasi bertabrakan dengan prinsip republik, amanah reformasi dan demokrasi," tambahnya.

Hal yang perlu diingat oleh Presiden bahwa legitimasi maupun dukungan rakyat kepada pemerintahannya semenjak 9 tahun lalu tidak bisa dilepaskan dari harapan bahwa Presiden akan menjalankan etika republik dan merawat demokrasi maupun pemerintahan yang bebas KKN. Hendaknya demikian pula saat akan mengakhiri pemerintahannya Presiden seharusnya mengambil sikap yang tidak menodai prinsip-prinsip utama tersebut.


Ia menyebut, sudah ada 80 sivitas akademika, keluarga besar, alumni dan rekan sejawat UNAIR yang telah turut menandatangani manifesto ini. Di antaranya:

1. Prof Dr Ramlan Surbakti (Professor Ilmu Politik Universitas Airlangga).
2. Haryadi (Warga Negara, keluarga besar Departemen Politik Fisip Universitas Airlangga).
3. Dr Airlangga Pribadi Kusman (Pengajar Departemen Politik FISIP Universitas Airlangga Surabaya).
4. Dr Dede Oetomo, Pengajar Ilmu Sosial Kritis di beberapa universitas di Surabaya)
5. Muhammad Yunus MA ( Pengajar Departemen Hubungan Internasional FISIP Universitas Airlangga).

6. Febby R Widjayanto MA, Pengajar Departemen Politik FISIP Universitas Airlangga).
7. Dr Kris Nugroho ( Pengajar Departemen Politik FISIP Universitas Airlangga).
8. Dr Tuti Rahayu (Pengajar Departemen Sosiologi FISIP Universitas Airlangga).
9. ⁠Joko Susanto MSc (Pengajar Departemen Hubungan Internasional FISIP Universitas Airlangga).
10. ⁠Dr.Dwi Windyastuti Budi Hendrarti, Dosen Ilmu Politik Fisip Unair.

11. ⁠Agie Nugroho Soegiono (Pengajar Departemen AP FISIP Universitas Airlangga.
12. ⁠Irfa Puspitasari, MA, Pengajar HI Universitas Airlangga.
13. ⁠Dr Vinsensio Dugis, Pengajar Hubungan Internasional Universitas Airlangga
14. ⁠Puspa Cibtanya Djatmiko, Dosen Ilmu Politik Fisip Universitas Airlangga.
15. ⁠Prof. Dr Hotman Siahaan, Gurubesar Sosiologi Fisip Unversitas Airlangga.
16. Kalimah Wasis Lestari, Dosen Ilmu Politik, FISIP, Universitas Airlangga.
17. Dr Liestianingsih D, pengajar Komunikasi di FISIP UNAIR.
18. ⁠Radityo Dharmaputera, Pengakar Hubungan Internasional Fisip Universitas Airlangga.

19. Bambang Rukminto, pengamat kepolisian, alumni Ilmu Politik Unair.
20. ⁠Dr Baiq Wardhani, Pengajar Departemen HI Universitas Airlangga
21. Rachmat Hidayat SIP, Msos, Alumni Ilmu Politik Univ Airlangga
22. Dr. Hananto Widodo, SH, MH, dosen FH Unesa Surabaya
23. Arif Supriyono, alumnus FISIP Unair, tenaga ahli Dewan Pers
24. Ucu Martanto, Pengajar Departemen Politik Universitas Airlangga.
25. Dr. A. Safril Mubah (Pengajar Departemen Hubungan Internasional, Universitas Airlangga)
26. Dr. Sarah Anabarja (Pengajar Departemen Hubungan Internasional, Universitas Airlangga)

27. Irfa'i Afham (Pengajar Ilmu Politik Universitas Airlangga)
28. Prof Dr Drs.H Henri Subiakto SH MSi. Guru besar ilmu komunikasi FISIP Unair
29. Dr. Umar Sholahudin, M.Sosio (Dosen Fisip UWK Surabaya)
30. Rizki Daniarto (alumni FISIP Universitas Airlangga).
31. Dr Faisal Mahrawa (Alumni Departemen Politik Fisip Unair)
32. Galang Geraldy (Mahasiswa S3 Unair)
33. Bernardus Dody Widhiarto (Alumni Ilmu Politik FISIP Unair)
34. Priyatmoko Dirdjosuseno (Keluarga Besar Dep Politik Fisip Unair).
35. Nusantara HK Mulkan (alumni Ilmu Politik Unair)

36.Soka Handinah Katjasungkana (Alumnus FISIP UNAIR, Humanitarian Action and Resilience YAPPIKA-ActionAid)
37. Yusuf Ernawan (Pengajar Dept. Antropologi FISIP Unair)
38. Nur Syamsiyah (Pengajar Departemen Sosiologi FISIP Unair)
39. Agastya Wardhana (Pengajar Departemen Hubungan Internasional FISIP Unair)
40. Zaqiah Darojad (Alumnus FH Unair)
41. Rani Sukma Ayu Suteja (dosen departemen komunikasi fisip unair)
42. Dr Pinky Saptandari Wisjnubroto (Dosen Departemen Anthropologi Fisip Unair).
43. Pietra Widiadi (Alumni Fisip Unair, Petani kopi).

44. Dandik Katjasungkana (Alumni Sosiologi Fisip Unair)
45. Wisnu Pramutanto P (Keluarga Besar Departemen Politik Unair).
46. I Basis Susilo, MA, keluarga besar Departemen Hubungan Internasional FISIP Universitas Airlangga.
47. Dr A Zainul IA, M.IP (Alumni Universitas Airlangga).
48. Dr Drs Muhammad Adib MA (Dosen Anthropologi Fisip Universitas Airlangga).
49. Dr.Bintoro Wardiyanto ,(Pengajar Departemen Administrasi Publik, FISIP Universitas Airlangga).
50. Agustinus Eko Rahardjo M.Ikom - (alumnus Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Airlangga).

51. Adri Supardi (Keluarga besar Departemen Fisika, FST Unair).
52. Dr Dina Listiorini M.Si (Alumni Prodi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Airlangga).
53. Drs Dadang Wahyu Darminto Apt alumnus Fakultas Farmasi Unair.
54. Fadjar Mulya (Pengajar Departemen Teknik FTMM Unair).
55. Lintang Aisha Rachman SE, alumnus FE Unair.
56. Dwi Purnamaningrat Apt, alumnus FF Unair
57. Fadhila Inas Pratiwi (Dosen Departemen Hubungan Internasional, Unair)
58. Dr. Sarkawi B. Husain M.Hum ( Dept. Ilmu Sejarah, FIB, UA).
59. Dr. Muhammad Badaruddin (Alumnus Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Airlangga)

60. Pujo Sakti Nur Cahyo (Pengajar Departemen Bahasa dan Sastra Inggris FIB Unair).
61. Aribowo (Fisip Unair)
62. Dr. Radian Salman, S.H.,LL.M (Dosen Magister Sains Hukum Dan Pembangunan SPS UNAIR).
63. Idea KW SE AK MM CIRBD (Praktisi Ekis, Alumni FEB UA).
64. Dr. Siswanto, Dept Fisika, FST UNAIR.
65. Dr Phil. Siti R Susanto (Dosen Hubungan Internasional FISIP Unair).
66. Tri Joko Sri Haryono (Dosen Anthropologi FISIP Universitas Airlangga).
67. Samian S.Si, M.Si Dept FISIKA, FST, UA.
68. Kemas Iskandar Z. SIP MSi (alumni Departemen Politik FISIP Unair).

69. Mgr. Lalu Ary Kurniawan H., S.IP (Pengajar Departemen Politik Unair, Asisten Riset Instytut Studiów Politycznych PAN)
70. Bambang Budiono (Staf Pengajar Departemen Anthropologi FISIP Universitas Airlangga).
71. Citra Hennida, MA (dosen HI FISIP, unair)
72. Rosdiansyah SH MA (Peneliti senior The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi)
73. Pudjio Santoso (Alumni Sosiologi Fisip Unair angkatan 1980)
74. Danu Rudiono (Alumni Sosiologi Fisip Unair angkatan 1980).
75. Prof. Thomas Santoso (Alumni Sosiologi Fisip Unair Angkatan 1980).

76. Noor Saadah D (Alumni Sosiologi Fisip Unair Angkatan 1980).
77. Herryanto Prabowo (Alumni Sosiologi Fisip Unair Angkatan 1980).
78. Agus B Handoko (Alumni Sosiologi Fisip Unair Angkatan 1980).
79. Azam Tri Wahyudi alumni sosiologi fisip 80
80. Yuswati Kastulina (alumni sosiologi fisip angkt 1980).

Giliran Sivitas Akademika, Keluarga Besar dan Alumni Unair Keluarkan Manifesto Kritik Pemerintah

Artikel ini ditulis oleh
LIa Harahap
Editor LIa Harahap

Rencananya isi dari manifesto itu akan dibacakan di Kampus Unair pada Senin (5/2) pekan depan.

Topik Terkait
Reporter
  • Erwin Yohanes
Susul UGM dan UII, Unand Juga Kritik Penyimpangan di Era Pemerintahan Jokowi
Pemerintah Jokowi Susul UGM dan UII, Unand Juga Kritik Penyimpangan di Era Pemerintahan Jokowi

Civitas akademika Universitas Andalas (Unand) mengkritik penyimpangan di era pemerintahan Jokowi dengan menyampaikan manifesto bertajuk penyelamatan bangsa.

Baca Selengkapnya
Giliran Guru Besar hingga Alumni Unpad buat Petisi Kritik Pemerintah
Universitas Padjajaran Giliran Guru Besar hingga Alumni Unpad buat Petisi Kritik Pemerintah

Peristiwa sosial, politik, ekonomi dan hukum belakangan ini sebuah rangkaian dari menurunya kualitas demokrasi selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Baca Selengkapnya
Sivitas Akademika UIN Jakarta Sampaikan Petisi, Minta Presiden Jokowi hingga KPU Netral di Pemilu
Pemilu 2024 Sivitas Akademika UIN Jakarta Sampaikan Petisi, Minta Presiden Jokowi hingga KPU Netral di Pemilu

Pernyataan sivitas akademika dan alumni UIN dilakukan setelah menimbang dan memperhatikan perkembangan penyelenggaraan pemilu/pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Unair Memanggil, Guru Besar dan Akademisi Minta Jokowi Hentikan Politik Kekeluargaan
Presiden Jokowi Unair Memanggil, Guru Besar dan Akademisi Minta Jokowi Hentikan Politik Kekeluargaan

Saat akan mengakhiri pemerintahannya, Presiden bisa mengambil sikap yang tidak menodai prinsip-prinsip utama.

Baca Selengkapnya
Ramai-Ramai Sivitas Akademika Kritik Pemerintah, Puan: Biarkan Rakyat Memilih Pemimpin, Tanpa Intimidasi
Puan Maharani Ramai-Ramai Sivitas Akademika Kritik Pemerintah, Puan: Biarkan Rakyat Memilih Pemimpin, Tanpa Intimidasi

Puan juga mempersilakan masyarakat memberikan penilaian dan menyuarakan aspirasi sesuai yang nuraninya.

Baca Selengkapnya
Giliran Alumni Unas Bikin Petisi Selamatkan Demokrasi, ASN, TNI-Polri dan KPU Diminta Netral di Pemilu
Demokrasi Giliran Alumni Unas Bikin Petisi Selamatkan Demokrasi, ASN, TNI-Polri dan KPU Diminta Netral di Pemilu

Alumni Unas mendesak agar lembaga negara netral dalam pemilu 2024

Baca Selengkapnya
Civitas Akademika UGM Gelar Kampus Menggugat, Serukan Tegaknya Etika dan Konstitusi
Universitas Gadjah Mada (UGM) Civitas Akademika UGM Gelar Kampus Menggugat, Serukan Tegaknya Etika dan Konstitusi

Lewat Kampus Menggugat ini, civitas akademika UGM menyerukan untuk bersama-sama mengembalikan etika dan konstitusi di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Sivitas Akademika Unipdu Jombang Serukan Pemilu Damai dan Tolak Politik Praktis
Pemilu 2024 Sivitas Akademika Unipdu Jombang Serukan Pemilu Damai dan Tolak Politik Praktis

Mahasiswa juga menyuarakan agar ASN, TNI dan Polri tetap netral dan bekerja sesuai dengan porsinya.

Baca Selengkapnya
Ramai-Ramai Guru Besar dan Sivitas Akademika Kritik Pemerintah, Sandiaga: Masukan Positif, Sikapi dengan Bijak
Sandiaga uno Ramai-Ramai Guru Besar dan Sivitas Akademika Kritik Pemerintah, Sandiaga: Masukan Positif, Sikapi dengan Bijak

Sandiaga menilai apa yang disampaikan sivitas akademika merupakan realita demokrasi yang harus dihormati.

Baca Selengkapnya