Gaji Pemain Liga Indonesia Tersendat, Masalah Klasik Hantui Sepak Bola Nasional

Masalah gaji pemain Liga Indonesia yang tersendat kembali mencuat, menghantui klub-klub peserta BRI Super League 2025/2026. Simak akar masalah dan solusi yang diharapkan untuk mengatasi krisis ini.

BRI Super League 2025/2026 kembali diwarnai isu klasik penundaan gaji pemain, sebuah masalah yang terus menghantui kancah sepak bola nasional. Kasus terbaru menimpa PSBS Biak, salah satu kontestan liga tertinggi Indonesia. Keluhan ini mencuat melalui surat anonim yang beredar di kalangan pewarta sepak bola, mengungkap kondisi finansial klub yang mengkhawatirkan.

Surat tersebut, yang kemudian sempat diunggah oleh pemain PSBS Biak, Pablo Andrade, menyoroti belum dibayarkannya gaji pemain selama dua setengah hingga tiga bulan. Lebih jauh, fasilitas dasar seperti air minum, makanan, kendaraan, dan tempat tinggal juga disebut tidak terpenuhi, menunjukkan krisis yang mendalam. Unggahan story Instagram tersebut telah hilang karena batas waktu 24 jam.

Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) telah mengonfirmasi laporan ini dan tengah menindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Situasi ini bukan hanya merugikan para pemain secara finansial, tetapi juga berpotensi mengancam integritas kompetisi sepak bola di Indonesia secara keseluruhan.

Gaji Pemain Liga Indonesia: Masalah Klasik yang Terus Berulang

Isu keterlambatan gaji bagi para pemain di Liga Indonesia bukanlah hal baru, melainkan ancaman lama yang terus menghantui. Publik sepak bola tentu masih ingat keluhan Bernardo Tavares, mantan pelatih PSM Makassar yang kini pindah ke Persebaya Surabaya, pada September tahun lalu mengenai masalah serupa. Tavares secara terbuka menyampaikan kekecewaannya menjelang pertandingan penting melawan Persija Jakarta.

Bahkan sebelum dimulainya Super League 2025/2026, beberapa klub peserta sudah diketahui menunggak gaji para pemainnya. Achmad Jufriyanto dari APPI pernah mengungkapkan bahwa ada 15 pemain dari empat klub berbeda yang upahnya belum dibayarkan. Total tunggakan gaji pemain Liga Indonesia tersebut mencapai Rp4,3 miliar.

Kasus paling tragis yang menjadi pengingat pahit adalah wafatnya Diego Mendieta, pemain asing asal Paraguay, pada tahun 2012. Mendieta tidak dapat memperoleh perawatan medis yang layak karena gajinya selama empat bulan belum dibayarkan oleh klub Persis Solo. Ini menunjukkan dampak fatal dari penundaan gaji pemain.

Masalah penundaan gaji pemain Liga Indonesia tidak hanya terjadi di strata tertinggi, tetapi juga diyakini lebih banyak terjadi di klub-klub divisi Championship atau liga yang lebih rendah. Namun, kasus-kasus ini jarang terungkap ke publik karena para pemain cenderung enggan untuk mengadukannya secara terbuka.

Akar Permasalahan Tunggakan Gaji Pemain di Klub Sepak Bola

Permasalahan penundaan gaji pemain Liga Indonesia seringkali berakar pada pengelolaan keuangan klub yang kurang matang dan tidak profesional. Banyak klub cenderung melakukan pengeluaran besar di awal musim tanpa perhitungan jangka panjang, yang berujung pada krisis finansial di tengah kompetisi. Ambisi besar untuk menjadi juara seringkali tidak diimbangi dengan kemampuan finansial yang memadai.

Untuk mencapai gelar juara, klub membutuhkan pelatih berkualitas, pemain-pemain bintang, serta staf pendukung yang kompeten, yang semuanya memerlukan biaya besar. Situasi semakin rumit jika klub memutuskan untuk merombak tim di tengah musim. Hal ini berarti klub harus mengeluarkan pesangon dan mendatangkan personel baru dengan biaya tambahan yang tidak sedikit.

Ketergantungan klub-klub sepak bola Indonesia pada pemilik dan manajer untuk pendanaan masih sangat tinggi. Pemasukan dari sponsor seringkali hanya didapatkan oleh klub dengan basis penggemar besar. Sementara itu, klub lain mengandalkan rekanan pemilik atau manajemen. Hal ini menciptakan ketimpangan finansial antar klub.

Pendapatan lain seperti tiket pertandingan, penjualan merchandise, dan hak siar memang membantu, namun kontribusinya bervariasi. Klub dengan basis penggemar besar dan stadion yang selalu penuh akan mendapatkan pemasukan lebih signifikan dibandingkan klub dengan basis penggemar kecil. Ditambah lagi, biaya operasional untuk mengarungi satu musim Super League sangat besar, seperti pengeluaran untuk perjalanan tandang yang bisa mencapai ratusan juta rupiah per pertandingan.

Peran Operator Liga, PSSI, dan Solusi untuk Integritas Kompetisi

Untuk mencegah terulangnya masalah gaji pemain Liga Indonesia yang tersendat, operator liga, ILeague, harus lebih tegas dalam menerapkan persyaratan lisensi klub. Penilaian lisensi mencakup lima kriteria utama: olahraga, infrastruktur, personalia, administrasi, hukum, dan keuangan. Kepatuhan terhadap kriteria ini sangat krusial.

Menjelang musim 2025/2026, ILeague telah mengumumkan bahwa enam klub lolos dengan status granted penuh. Sementara itu, 12 klub lainnya, termasuk PSBS Biak, lolos dengan status catatan perbaikan (granted with sanction). Fakta bahwa PSBS Biak lolos dengan catatan menunjukkan adanya potensi masalah yang seharusnya sudah diantisipasi.

Dari sisi PSSI, federasi sepak bola ini memiliki payung hukum berupa National Dispute Resolution Chamber (NDRC) yang telah diakui FIFA sejak 2023. Ketua Umum PSSI yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir, menyebut NDRC sebagai forum penyelesaian sengketa di sepak bola. Pada Agustus 2025, NDRC telah menangani lebih dari 200 kasus, mayoritas terkait tunggakan gaji pemain.

Masalah penundaan gaji di PSBS Biak mengingatkan kita bahwa di balik gemerlap liga dan penampilan timnas, ada masalah klasik yang terus mengintai. Bagi para pemain, gaji adalah satu-satunya tumpuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jika masalah ini terus berlarut, ada potensi besar pemain tergoda pihak luar untuk melakukan pengaturan pertandingan, yang tentu akan merusak integritas sepak bola Indonesia.

Sumber: AntaraNews