Fasilitas Umat Hindu DKI: Dermaga dan Mesin Kremasi Jadi Prioritas Usulan Komunitas

Umat Hindu di Jakarta mengusulkan penambahan dermaga dan perbaikan mesin kremasi kepada Pemprov DKI Jakarta untuk mendukung upacara keagamaan. Usulan ini menyoroti kebutuhan mendesak akan fasilitas umat Hindu DKI yang lebih memadai, demi kelancaran ritual

Umat Hindu di Jakarta menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait kebutuhan fasilitas penunjang kegiatan keagamaan. Usulan ini disampaikan langsung oleh Ketua Suka Duka Hindu Dharma, Made Sudarta, dalam acara Upacara Melasti yang berlangsung di Pure Segara Jakarta Utara pada Minggu (15/3). Mereka berharap Pemprov DKI dapat membantu mengatasi kendala yang selama ini dihadapi.

Aspirasi utama yang disampaikan meliputi penambahan fasilitas dermaga dan perbaikan mesin kremasi. Kedua fasilitas ini dinilai krusial untuk mendukung kelancaran pelaksanaan upacara keagamaan seperti Melasti dan Ngaben. Kondisi fasilitas yang ada saat ini dianggap belum memadai dan menimbulkan kesulitan bagi umat.

Permohonan ini muncul karena umat Hindu di Ibu Kota sering mengalami kesulitan akses saat menuju laut untuk upacara Melasti dan Ngaben. Selain itu, mesin kremasi yang sebelumnya dihibahkan kini tidak lagi berfungsi, memaksa umat untuk mencari alternatif lain. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah menanggapi usulan ini dengan serius.

Tantangan Akses Laut untuk Upacara Keagamaan

Made Sudarta menjelaskan bahwa umat Hindu di Jakarta telah bertahun-tahun mengalami kesulitan akses menuju laut. Khususnya saat melaksanakan upacara Melasti dan Ngaben, keterbatasan dermaga menjadi kendala utama. Kondisi ini memaksa mereka untuk menyesuaikan waktu pelaksanaan dengan pasang surut air laut.

Umat harus menunggu “pawang” untuk memastikan kondisi air laut aman bagi sampan yang digunakan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi insiden saat berlayar ke tengah laut. Ketergantungan pada kondisi alamiah ini menunjukkan urgensi penambahan fasilitas dermaga yang memadai.

Pembangunan dermaga diharapkan dapat mempermudah transportasi dan akses. Dengan demikian, umat Hindu dapat melaksanakan ritual keagamaan mereka dengan lebih aman dan efisien. Ini merupakan bagian penting dari fasilitas umat Hindu DKI yang diharapkan dapat segera terealisasi.

Kondisi Mesin Kremasi yang Tidak Berfungsi

Selain masalah dermaga, perwakilan umat Hindu juga menyoroti kondisi mesin kremasi di tempat upacara Ngaben. Mesin yang berada di gedung dekat Pure Segara tersebut saat ini tidak lagi berfungsi. Padahal, mesin tersebut merupakan bantuan hibah dari Pemprov DKI Jakarta tujuh tahun lalu, saat Gubernur Anies Baswedan menjabat.

Akibat kerusakan ini, umat Hindu di Jakarta terpaksa melakukan proses kremasi di lokasi lain. Mereka kini menggunakan fasilitas di Jaya Besar dan memperbaikinya secara swadaya. Situasi ini tentu menambah beban bagi komunitas dalam menjalankan tradisi keagamaan mereka.

Made Sudarta mempertanyakan status mesin hibah tersebut, apakah harus dikembalikan atau bagaimana penanganannya. Ia menegaskan bahwa penyampaian ini bukan keluhan, melainkan aspirasi tulus dari umat. Permasalahan mesin kremasi ini menjadi salah satu prioritas dalam peningkatan fasilitas umat Hindu DKI.

Respon Pemprov DKI Jakarta Terhadap Aspirasi Umat

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi langsung aspirasi yang disampaikan umat Hindu. Ia menyatakan akan segera meminta jajaran terkait untuk meninjau kembali kondisi aset mesin krematorium yang tidak berfungsi. Peninjauan ini penting karena mesin tersebut dulunya merupakan hibah dari pemerintah provinsi.

Pramono Anung secara spesifik akan menginstruksikan Kepala Badan Aset untuk melihat dan mengevaluasi status serta kondisi mesin tersebut. Langkah ini menunjukkan komitmen Pemprov DKI dalam menindaklanjuti setiap masukan dari masyarakat. Pemerintah berupaya mencari solusi terbaik untuk permasalahan fasilitas umat Hindu DKI.

Gubernur Pramono juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menjaga kehidupan beragama yang aman dan harmonis di Ibu Kota. Ia menyatakan diri sebagai gubernur bagi semua agama dan golongan. Pernyataan ini memberikan harapan bagi umat Hindu bahwa aspirasi mereka akan ditindaklanjuti demi terciptanya toleransi dan dukungan fasilitas keagamaan yang memadai.

Sumber: AntaraNews