DPRD DKI Minta Penanganan Banjir Jakarta Terintegrasi Lintas Sektor

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mendesak penanganan banjir Jakarta dilakukan secara terintegrasi lintas sektor untuk mengatasi masalah klasik Ibu Kota.

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin meminta penanganan banjir di Jakarta harus terintegrasi melalui koordinasi lintas sektor di masing-masing lima wilayah kota. Permintaan ini disampaikan mengingat banjir masih menjadi permasalahan klasik yang belum sepenuhnya terselesaikan di Ibu Kota. Khoirudin menegaskan bahwa upaya penanganan harus maksimal dan berkelanjutan.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu memaksimalkan penanganan banjir secara berkelanjutan. Pelaksanaan kerja terintegrasi lintas dinas juga harus berjalan secara nyata di lapangan. Koordinasi yang efektif menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan banjir yang terus berulang di Jakarta.

Khoirudin mengidentifikasi tiga faktor utama penyebab banjir di Jakarta, yaitu banjir rob, banjir akibat hujan lokal, dan banjir kiriman dari daerah hulu. Ketiga penyebab ini memerlukan solusi komprehensif dan terkoordinasi. "Tiga penyebab itu harus kita berikan solusi. Kita perlu mengefektifkan kerja kita, ya dengan koordinasi hari ini," ujarnya.

Tiga Faktor Utama Penyebab Banjir Jakarta dan Solusi Terintegrasi

Banjir di Jakarta merupakan masalah kompleks yang dipicu oleh tiga faktor utama. Pertama adalah banjir rob yang terjadi akibat air laut pasang, terutama di wilayah pesisir Jakarta Utara. Kedua, banjir akibat intensitas hujan lokal yang tinggi, menyebabkan genangan di berbagai titik karena sistem drainase yang tidak mampu menampung debit air. Ketiga, banjir kiriman dari daerah hulu, di mana luapan air dari sungai-sungai yang melintasi Jakarta membawa sedimen dan meningkatkan volume air secara drastis.

Menanggapi hal ini, Khoirudin menekankan pentingnya efektivitas kerja dan koordinasi antar instansi terkait. Ia mengapresiasi Dinas Sumber Daya Air (SDA) serta para wali kota yang telah bersiaga 24 jam untuk mengatasi banjir di berbagai wilayah. Koordinasi lintas sektor ini diharapkan dapat menciptakan solusi yang lebih holistik dan berkelanjutan.

Penguatan infrastruktur pengendalian banjir rob di wilayah Jakarta Utara menjadi salah satu prioritas. Hal ini termasuk pembangunan tanggul laut yang lebih kokoh untuk menahan gelombang pasang. Pendekatan terintegrasi ini diharapkan mampu mengurangi dampak banjir secara signifikan.

Strategi Penguatan Infrastruktur Pengendalian Banjir

Untuk mengatasi banjir rob, Khoirudin mengusulkan penguatan tanggul laut setinggi 1,5 hingga 2 meter. Tanggul tersebut tidak hanya berfungsi sebagai penahan air, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai ruas jalan raya agar lebih kokoh dan multifungsi. Ini merupakan langkah strategis untuk melindungi wilayah pesisir dari dampak pasang air laut.

Selain itu, menjaga kedalaman saluran penghubung minimal 2 meter dengan lebar 5 meter juga dianggap krusial. Dengan sekitar 500 saluran penghubung yang terintegrasi secara maksimal, diharapkan aliran air dapat berjalan lancar dan mengurangi potensi genangan. Pendalaman saluran ini penting untuk meningkatkan kapasitas tampung air.

Pendalaman sebanyak 13 aliran sungai di Jakarta juga menjadi fokus utama. Hujan di hulu seringkali membawa sedimen yang mengakibatkan pendangkalan sungai, sehingga mengurangi kapasitasnya. "Saya berharap kedalaman kali itu lima meter, saya cek di lapangan tidak sampai, paling hanya 1-2 meter, harusnya 5 meter," kata Khoirudin, menyoroti kondisi aktual di lapangan.

Komitmen Pemprov DKI Melalui Proyek NCICD

Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, Ika Agustin Ningrum, memastikan pembangunan, pelebaran, dan penguatan tanggul di pesisir Jakarta Utara sebagai upaya strategis mengatasi banjir rob. Proyek ini merupakan bagian dari inisiatif yang lebih besar untuk melindungi Ibu Kota dari ancaman banjir.

Ika menargetkan proyek tersebut rampung secara bertahap hingga tahun 2029. Pembangunan Tanggul NCICD (National Capital Integrated Coastal Development) tidak hanya bertujuan untuk menahan air, melainkan juga untuk mempercantik kawasan pesisir. "Contohnya seperti yang NCICD Fase A yang sebenarnya sudah dimulai," jelas Ika.

Meskipun demikian, Ika menyadari bahwa permasalahan utama penyebab banjir di Jakarta juga berada di bantaran sungai dan saluran penghubung. Oleh karena itu, upaya penanganan banjir harus mencakup berbagai aspek, mulai dari infrastruktur pesisir hingga normalisasi sungai di daratan.

Sumber: AntaraNews