LIVE

Demo Tangkap Harun Masiku Berakhir Ricuh, Begini Respons KPK

Demontrasi yang digelar oleh gabungan sejumlah elemen masyarakat di depan gedung KPK berakhir ricuh.

kpk
Kendaraan penyemprot air milik kepolisian disiagakan di jalan Kuningan Persada sekitar Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (1/6/2021). Pengamanan gedung KPK dan sekitarnya diperketat terkait upacara pelantikan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)
Kendaraan penyemprot air milik kepolisian disiagakan di jalan Kuningan Persada sekitar Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (1/6/2021). Pengamanan gedung KPK dan sekitarnya diperketat terkait upacara pelantikan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah) (@ 2023 merdeka.com)

Demontrasi yang digelar oleh gabungan sejumlah elemen masyarakat di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berakhir ricuh, Senin (23/12). Massa mendesak agar KPK segera menangkap buronan Harun Masiku.

Merespons hal ini, KPK mempersilakan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi terkait penuntasan pencarian terhadap Harun Masiku. Namun, jangan sampai aksi yang dilakukan tersebut berlangsung secara anarkis.

"Dalam menyampaikan pendapat tentu dilindungi oleh Undang-Undang, kami memahami aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dan sebagaimana beberapa kesempatan yang lalu," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika, Senin (23/12).

Tessa menegaskan komitmen KPK untuk menuntaskan segara persoalan korupsi yang tengah ditangani.

"KPK dalam hal ini melalui saya juga mendukung aspirasi, mendorong KPK untuk menuntaskan berbagai macam perkara yang mungkin belum selesai," sambungnya.

Tessa menegaskan, aksi vandalisme dan perusakan bisa menjadi sebuah tindakan pidana.

"Tapi kami juga berharap masyarakat yang menyampaikan aspirasi tersebut untuk bisa menyampaikan secara baik, tidak melakukan vandalisme, tidak melakukan perusakan karena itu juga bisa akan menjadi sebuah tindakan pidana tersendiri yang bisa dikenakan," tegasnya.

KPK berharap masyarakat menyampaikan aspirasi dengan cara yang tidak melanggar aturan.

"Dan imbauan ini juga, akan kami tekankan, kami sampaikan untuk masyarakat yang ke depan akan menyampaikan aspirasi di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi," pungkasnya.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Yacob Billiocta
Editor Yacob Billiocta
N
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
DPD Bentuk Pansus Papua, Ini Tugasnya

{{caption}}
Komisi VIII DPR: Kalau LGBT Masif, Keberlanjutan Negara Terancam

{{caption}}
Asa Nelayan di Tengah Status Siaga Anak Krakatau

{{caption}}
DPR Dalami Persoalan Kuansing, Raja Juli Bakal Dipanggil

{{caption}}
Momen Prabowo Sambut Hangat PM Singapura di Istana Merdeka

{{caption}}
[Kolom Pakar] Prof Tjandra Yoga Aditama: 5 Hal WHO dan Tata Kelola Makanan

Topik Terkait
{{caption}}
Pemerintah Tegaskan Ruang Aksi Demonstrasi Tetap Ada Asal Tak Anarki, 10 Korban Jiwa Tercatat

Pemerintah menegaskan komitmennya terhadap ruang Aksi Demonstrasi, namun tindakan anarki akan ditindak tegas. Apa saja poin penting dari pernyataan ini dan bagaimana nasib 10 korban jiwa?

Aksi Demonstrasi
{{caption}}
FKDT Dukung Tindak Aksi Anarkis

Ketua Umum DPP FKDT, Lukman Khakim, menyatakan dukungan penuh kepada Kapolri untuk menindak tegas aksi anarkis yang merusak fasilitas umum.

FKDT Dukung Kapolri
{{caption}}
FOTO: Aksi Ratusan Mahasiswa Tuntut Penangkapan Harun Masiku, Lepas Tikus Putih ke Gedung KPK

Unjuk rasa menuntut penangkapan Harun Masiku ini turut diwarnai dengan aksi bakar ban yang menimbulkan kepulan asap hitam memasuki area Gedung KPK.

Harun Masiku
{{caption}}
Eks Menteri Jokowi Periode Pertama Demo Kawal Putusan MK: Jangan Dibajak, Jangan Dilumpuhkan

Lukman menegaskan, masyarakat Indonesia harus bersatu menjaga demokrasi agar tidak dibajak oleh kepentingan penguasa.

Mantan Menag Lukman Hakim
{{caption}}
Eks Penyidik Kritik Gaduhnya Pencarian Harun Masiku, Begini Jawaban KPK

Eks penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap beranggapan pencarian Harun terlalu gaduh.

KPK
{{caption}}
Menko Polhukam Hadi soal Demo Kecurangan Pemilu: Ah Itu Riak-Riak Kecil

Menko Polhukam Hadi Thahjanto menyebut demonstrasi soal kecurangan Pemilu 2024 hanya riak-riak kecil.

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto
{{caption}}
FOTO: Kritik Tak Kunjung Menangkap Harun Masiku, Aktivis ICW Kirim Kue Tar Ulang Tahun ke KPK

Aktivis dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menggelar aksi untuk mengkritik KPK karena tak kunjung menangkap Harun Masiku yang buron sejak empat tahun lalu.

KPK
{{caption}}
KPK Verifikasi Laporan Penolakan Gratifikasi Raja Juli

KPK telah menerima laporan mengenai penolakan gratifikasi yang dilakukan oleh Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni.

berita update
{{caption}}
ASN Pemprov Sulsel Perkuat Kampanye Antikorupsi Berbasis Konten Lokal dengan Dukungan KPK

Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mendapatkan pelatihan kampanye antikorupsi berbasis konten lokal dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memperkuat upaya pemberantasan korupsi di daerah.

asn sulsel
{{caption}}
Menhut Raja Antoni Tegaskan Perbaikan Tata Kelola Kehutanan Pasca Kasus Korupsi Kuansing

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni berkomitmen perbaiki tata kelola kehutanan dan dukung penuh KPK usai Bupati Kuansing terseret kasus korupsi, tegaskan transparansi.

hutan produksi terbatas
{{caption}}
Plt Bupati Kuansing Tunjuk Plh Sekda, Pastikan Roda Pemerintahan Berjalan Normal

Plt Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Mukhlisin menunjuk Kepala BKPP Muradi sebagai Plh Sekda Kuansing, menggantikan pejabat lama yang menjadi tersangka KPK, demi kelancaran pelayanan publik.

bupati kuansing
{{caption}}
KPK Ungkap Asal Uang Amplop untuk Menhut, Diduga dari Sisa Hasil Usaha KUD

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap informasi awal mengenai asal-usul uang amplop yang diserahkan kepada Menteri Kehutanan, diduga berasal dari sisa hasil usaha KUD dan bertujuan untuk pengurusan rekomendasi.

gratifikasi
{{caption}}
Terungkap! KPK Ungkap Alasan Penahanan Eks Timses Bupati Langkat di Medan

KPK akhirnya buka suara terkait alasan penahanan eks timses Bupati Langkat, Yaqub Abdhal Al Mu’arif, di Medan. Keterbatasan penerbangan jadi penyebab utama. Simak selengkapnya!

bupati langkat
{{caption}}
Terungkap, Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut Sejak 2020

Proses pencabutan paspor Harun Masiku telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun tersebut.

berita update
{{caption}}
Prabowo Beri Amnesty buat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Bagaimana Nasib Harun Masiku?

Hasto merupakan terdakwa yang dinyatakan terbukti bersalah dalam kasus suap pengurusan PAW anggota DPR periode 2019-2024 Harun Masiku.

amnesty hasto
{{caption}}
PDIP Tegaskan Hasto Masih Sekjen Meski Sudah Divonis 3,5 Tahun Penjara

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan posisi Hasto Kristiyanto masih belum berubah sebagai sekjen partai.

berita update
{{caption}}
PDIP Kritik Vonis Hasto: Kalau Mau Fair Tangkap Harun Masiku

Adapun Hasto dinyatakan terlibat dalam kasus korupsi dan suap terkait dengan pengurusan kursi DPR untuk Harun Masiku.

harun masiku
{{caption}}
Sekjen PDIP Hasto soal Vonis 3,5 Tahun Bui: Kepala Saya Tegak Lawan Ketidakadilan!

Diketahui, putusan ini terkait kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI 2019-2024

berita update
{{caption}}
Ekspresi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat Ketok Palu Vonis Perkara Suap Harun Masiku

Vonis ini terkait kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI 2019-2024 dan perintangan penyidikan yang melibatkan buronan Harun Masiku.

berita update