BPJS Kesehatan Madiun Buka Layanan Piket Selama Libur Lebaran 2026, Pastikan Peserta Tetap Terlayani

BPJS Kesehatan Madiun memastikan layanan kesehatan tetap tersedia bagi peserta JKN selama libur Lebaran 2026. Ketahui jadwal layanan piket dan kemudahan akses medis lainnya untuk peserta JKN.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Madiun tetap membuka layanan piket selama masa libur panjang Idul Fitri 1447 Hijriah/Lebaran tahun 2026. Langkah ini diambil untuk memastikan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap mendapatkan akses layanan yang dibutuhkan. Layanan ini tersedia di kantor cabang serta fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan di Madiun.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Madiun, Wahyu Dyah Puspitasari, menjelaskan bahwa layanan piket mencakup berbagai kebutuhan. Ini termasuk administrasi di kantor cabang hingga pengambilan obat bagi peserta penyakit kronis dan layanan hemodialisa. Inisiatif ini bertujuan untuk menjaga kontinuitas pelayanan kesehatan bagi seluruh peserta JKN.

Layanan piket di kantor cabang BPJS Kesehatan Madiun akan beroperasi pada tanggal 18, 20, 23, dan 24 Maret 2026. "Selama periode libur Lebaran 2026, BPJS Kesehatan tetap membuka layanan piket di kantor cabang pada beberapa tanggal, yakni tanggal 18, 20, 23, dan 24 Maret 2026. Layanan piket dibuka mulai pukul 08.00 hingga 15.00 WIB, dengan batas maksimal pengambilan antrean sampai pukul 13.30 WIB," ujar Wahyu Dyah Puspitasari pada Konferensi Pers Pelayanan Mudik Lebaran Tahun 2026 di Kantor Cabang BPJS Kesehatan setempat. Peserta diimbau untuk memastikan status kepesertaan JKN mereka tetap aktif sebelum periode libur panjang.

Kemudahan Akses Layanan Medis BPJS Kesehatan Madiun Selama Libur Lebaran

Selain layanan administrasi, BPJS Kesehatan Madiun juga memastikan pelayanan medis esensial tetap berjalan selama libur Lebaran. Ini mencakup layanan hemodialisa bagi pasien yang membutuhkan cuci darah secara rutin. Fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan telah mengatur jadwal operasional mereka.

Peserta dengan penyakit kronis juga diberikan kemudahan khusus selama masa mudik Lebaran 2026. Baik peserta Program Rujuk Balik (PRB) maupun non-PRB dapat mengambil obat lebih awal. Pengambilan obat bisa dilakukan hingga tujuh hari sebelum jadwal habis di fasilitas kesehatan atau apotek PRB.

Bagi peserta yang mudik ke luar kota, akses layanan kesehatan tetap terjamin. Peserta JKN dapat berobat di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di luar wilayah terdaftar maksimal tiga kali dalam satu bulan. Ini memberikan fleksibilitas bagi peserta yang sedang dalam perjalanan.

Untuk kondisi gawat darurat, peserta tidak perlu khawatir mengenai lokasi FKTP terdaftar. Mereka dapat langsung mendatangi fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan medis segera. Hal ini memastikan bahwa penanganan darurat dapat diberikan tanpa hambatan administratif.

Skema Penjaminan Kecelakaan Lalu Lintas dan Kerja oleh BPJS Kesehatan Madiun

BPJS Kesehatan Madiun juga memberikan penjelasan mengenai mekanisme penjaminan bagi korban kecelakaan lalu lintas. Dalam kasus kecelakaan lalu lintas, penjamin utama adalah Jasa Raharja, dengan syarat adanya laporan kepolisian. Laporan polisi ini akan terintegrasi dengan sistem kepolisian, Jasa Raharja, dan BPJS Kesehatan untuk menentukan skema penjaminannya.

Skema penjaminannya adalah Jasa Raharja akan menanggung biaya perawatan hingga batas maksimal Rp20 juta. Apabila biaya perawatan melebihi jumlah tersebut, sisa biaya akan dijamin oleh BPJS Kesehatan. Integrasi sistem ini bertujuan untuk mempercepat proses penjaminan dan memastikan korban mendapatkan perawatan yang diperlukan.

Namun, jika kecelakaan yang terjadi merupakan kecelakaan tunggal kendaraan pribadi yang tidak dijamin oleh Jasa Raharja, penjaminan langsung dilakukan oleh BPJS Kesehatan. Ini menegaskan komitmen BPJS Kesehatan untuk melindungi pesertanya dalam berbagai kondisi kecelakaan.

Untuk kecelakaan yang terjadi dalam konteks kecelakaan kerja, penjaminan dilakukan oleh lembaga lain sesuai status pekerjaan peserta. Ini termasuk BPJS Ketenagakerjaan, Taspen bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), serta Asabri bagi prajurit TNI dan anggota Polri. BPJS Kesehatan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga ini untuk memastikan penjaminan yang tepat.

• Peserta JKN dapat memastikan status kepesertaan aktif melalui beberapa cara:
• Aplikasi Mobile JKN
• Layanan PANDAWA di nomor 0811-8165-165
• Care Center 165

Sumber: AntaraNews