ASN Pj Kepala Daerah Hadiri Konsolidasi PDIP di Semarang, Ini Kata Bawaslu

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah (Jateng) bakal terus mendalami terkait adanya sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Jateng beserta penjabat (Pj) kepala daerah yang mengikuti acara Konsolidasi Kader Partai PDIP di Semarang. 

Secara regulasi, kepala daerah yang termasuk ASN boleh saja mengikuti acara partai politik. Namun, harus berlaku adil kepada seluruh partai dan tidak condong sebelah.

Terkait acara konsolidasi di Hotel Padma pada selasa (16/8) malam, pihaknya belum mengetahui isi pertemuan tersebut.

Ada kemungkinan acara itu tak menggunakan atribut partai.

"Buktinya apa kalau itu acara partai? Jangan-jangan itu acara Komisi 3 DPR RI, kan tidak tahu juga. Bisa jadi ada dua acara di situ, yang satu khusus kader yang satu kepala daerah dengan acara berbeda tanpa menyangkut pemilihan umum," jelasnya.

Dia melanjutkan, yang tidak boleh atau melanggar netralitas ASN ialah ketika ada ASN menjabat kepala daerah mengenakan atribut partai dan menyatakan dukungan kepada salah satu calon maupun parpol peserta Pemilu 2024. 

"Misal Camat diundang, sambutan, tapi tidak kampanye karena ada pejabat negara hadir, tak pakai atribut partai tidak ada soal. Kalau aktif di acara itu terus menyatakan dukungan salah satu peserta Pemilu engga boleh, kena (pelanggaran) netralitas ASN, kalau masuk kampanye, masuknya Pidana Pemilu," pungkas Husain.

"Jadi politik-politik nggak ada, lebih kepada menjaga kondusifitas ya, karena beliau-beliau adalah pemegang jabatan politik nomor satu di wilayah atau nomor dua di wilayah, yang pasti punya pengaruh untuk menjaga situasi yang kondusif," kata Bambang Pacul. 

"Para kepala daerah ini kita kumpulin supaya di dalam kalender elektoral yang sudah sangat pendek ini mereka harus bisa menangani hal-hal yang saya sebutkan tadi, supaya tidak ada gonjang-ganjing supaya bisa menjaga kondusifitas," tutup Pacul.