Narendra Modi Bakal Ganti Nama India Jadi 'Bharat', Ini Artinya

Pemerintah India diduga kuat ingin mengganti nama negara tersebut secara resmi menjadi 'Bharat'.

Narendra Modi Bakal Ganti Nama India Jadi 'Bharat', Ini Artinya

Narendra Modi Bakal Ganti Nama India Jadi 'Bharat', Ini Artinya

Masyarakat di India gempar setelah muncul isu pemerintah bakal mengganti nama negara mereka dari India menjadi 'Bharat'. Isyarat keinginan untuk mengganti nama negara ini muncul dalam undangan makan malam rangkaian acara KTT G20.

Sumber: Al Jazeera

Dalam undangan itu, pemerintahan Perdana Menteri (PM) Narendra Modi mengganti nama India dengan kata dari bahasa Sansekerta 'Bharat'. Akibatnya, muncul spekulasi bahwa nama negara itu akan segera diubah secara resmi.

Dilansir Al Jazeera, Droupadi Murmu disebut sebagai "Presiden Bharat", bukan "Presiden India". Undangan tersebut dikirim ke tamu G20 pada Selasa.

Tuan Rumah KTT G20

India menjadi tuan rumah KTT G20 yang akan berlangsung di New Delhi pada Sabtu dan Minggu pekan ini. Sejumlah pemimpin dunia, termasuk Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan Presiden Prancis Emmanuel Macron akan hadir.

Arti 'Bharat'

Negara berpenduduk lebih dari 1,4 miliar orang ini secara resmi dikenal dengan dua nama, India dan Bharat. Tapi India lebih umum digunakan baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional. Bharat berasal dari bahasa Sansekerta yang juga berarti India. India juga kerap disebut Hindustan, tapi lebih sering digunakan dalam kesusastraan dan budaya populer.

Bharat berasal dari kata Sansekerta kuno yang diyakini banyak sejarawan berasal dari teks-teks Hindu paling awal. 

Pejabat Bharatiya Janata Party atau BJP, partai Narendra Modi, mendukung perubahan nama itu dalam nomenklatur. Mereka berpendapat, nama "India" itu berasal dari kolonial Inggris dan merupakan "simbol perbudakan". Inggris menjajah India selama sekitar 200 tahun sampai negara tersebut memperoleh kemerdekaannya pada 1947.

Sumber: Al Jazeera

Bentuk Negara Hindu

BJP sejak lama berusaha menghapus nama-nama yang berkaitan dengan Kekaisaran Mughal dan kolonial. Pemerintah dituding punya agenda untuk membentuk negara Hindu.

Oposisi Menentang

Partai oposisi mengkritik langkah pemerintah terkait perubahan nama tersebut.

"Sekarang, Pasal 1 Konstitutsi bisa terbaca: 'Bharat, yang tadinya India, akan menjadi Persatuan Negara-Negara Bagian.’ Namun sekarang bahkan ‘Persatuan Negara’ ini sedang diganggu," kata pemimpin partai oposisi utama di India, Kongres Nasional India, Jairam Ramesh.

Legislator dari Partai Kongres, Shashi Tharoor mengatakan orang India harus "terus menggunakan dua kata (India dan Bharat) daripada melepaskan klaim kita atas sebuah nama yang memiliki sejarah, sebuah nama yang diakui di seluruh dunia”.

“Meskipun tidak ada halangan konstitusional untuk menyebut India 'Bharat', yang merupakan salah satu dari dua nama resmi negara, saya berharap pemerintah tidak akan sebodoh itu untuk sepenuhnya membuang 'India', yang memiliki nilai merek yang tak terhitung banyaknya selama berabad-abad,” lanjut Shashi Tharoor di akun X-nya.