Mantan Striker Manchester City Terpilih Jadi Presiden Georgia, Menang Mudah dalam Pemilu

Pemerintahan baru Georgia yang akan dipimpin oleh Kavelashvili dianggap memiliki kecenderungan pro-Rusia.

Mantan pesepakbola Mikheil Kavelashvili terpilih sebagai presiden Georgia pada hari Sabtu, 14 Desember 2024. Kemenangan Kavelashvili dianggap oleh oposisi sebagai sebuah kemunduran bagi cita-cita Georgia untuk bergabung dengan Uni Eropa dan sebagai kemenangan bagi Rusia. Dengan dukungan Partai Georgian Dream yang menguasai electoral college beranggotakan 300 kursi, Kavelashvili, yang berusia 53 tahun, berhasil memenangkan pemilihan ini dengan mudah, menggantikan sistem pemilihan presiden langsung yang berlaku sejak 2017.

Setelah pemilu parlemen pada 26 Oktober, Georgian Dream tetap berkuasa di parlemen, meskipun oposisi menuduh adanya kecurangan dengan dukungan Rusia. Saat ini, presiden yang sedang menjabat dan partai-partai pro-Barat telah memboikot sesi parlemen dan menuntut diadakannya pemilu ulang.

Partai Georgian Dream berkomitmen untuk terus berusaha mencapai aksesi ke Uni Eropa, tetapi juga berkeinginan untuk "mereset" hubungan dengan Rusia. Pada tahun 2008, terjadi perang singkat antara Rusia dan Georgia, yang berujung pada pengakuan Rusia terhadap dua wilayah yang memisahkan diri, yaitu Ossetia Selatan dan Abkhazia, sebagai negara merdeka. Para pengkritik menilai Georgian Dream, yang didirikan oleh miliarder Bidzina Ivanishvili, semakin bersikap otoriter dan lebih mendekati Rusia, meskipun partai penguasa membantah tuduhan tersebut. Baru-baru ini, mereka mendorong pengesahan undang-undang yang mirip dengan yang diterapkan oleh Kremlin, yang membatasi kebebasan berbicara dan hak-hak LGBTQ+.

Salome Zourabichvili, presiden pro-Barat yang telah menjabat sejak 2018, bertekad untuk tetap memimpin setelah masa jabatannya berakhir pada hari Senin. Ia mengklaim sebagai satu-satunya pemimpin sah hingga pemilu baru dilaksanakan. Keputusan Georgian Dream untuk menangguhkan pembicaraan mengenai upaya Georgia bergabung dengan Uni Eropa semakin memicu kemarahan dari oposisi dan memicu aksi protes. Siapa Zourabichvili? Zourabichvili lahir di Prancis dari orang tua keturunan Georgia dan memiliki karir gemilang di Kementerian Luar Negeri Prancis sebelum diangkat menjadi menteri luar negeri Georgia oleh Presiden Mikheil Saakashvili pada tahun 2004. Setelah perubahan konstitusi, posisi presiden menjadi lebih bersifat seremonial, dan Zourabichvili terpilih dengan dukungan Georgian Dream pada tahun 2018. Namun, ia kemudian mengkritik keras kebijakan partai penguasa yang dianggapnya pro-Rusia.

"Saya tetap menjadi presiden Anda --- tidak ada parlemen yang sah dan dengan demikian tidak ada pemilu atau pelantikan yang sah," tulisnya di jejaring sosial X. "Mandat saya terus berlanjut." Dalam wawancara dengan AP, Zourabichvili menolak tuduhan bahwa pihaknya menghasut kekerasan. "Kami tidak menginginkan revolusi," ungkapnya. "Kami meminta pemilu baru, dengan syarat yang memastikan bahwa kehendak rakyat tidak akan disalahartikan atau dicuri lagi." Ia menegaskan, "Georgia selalu menentang pengaruh Rusia dan tidak akan membiarkan suara rakyat dicuri atau takdirnya dirampas."

Siapakah Kavelashvili?

Georgian Dream mengajukan pencalonan Kavelashvili sebagai pengganti Zourabichvili, meskipun ia mendapat kritik tajam dari kalangan oposisi yang menilai bahwa ia tidak memiliki latar belakang pendidikan yang memadai. Kavelashvili sebelumnya pernah berkarier sebagai striker di Manchester City dalam Premier League serta di beberapa klub Liga Super Swiss. Pada tahun 2016, ia berhasil terpilih menjadi anggota parlemen melalui partai Georgian Dream. Selanjutnya, pada tahun 2022, ia mendirikan gerakan politik bernama People's Power yang berafiliasi dengan Georgian Dream. Gerakan ini dikenal dengan sikap anti-Barat yang sangat mencolok. Kavelashvili juga menjadi salah satu pendukung utama undang-undang yang kontroversial, yang mewajibkan organisasi yang menerima lebih dari 20 persen dana dari luar negeri untuk terdaftar sebagai 'organisasi yang mewakili kepentingan negara asing'. Undang-undang ini mirip dengan yang diterapkan di Rusia untuk mendiskreditkan organisasi yang mengkritik pemerintah. Uni Eropa, yang memberikan status calon anggota kepada Georgia pada bulan Desember 2023 dengan syarat tertentu, menangguhkan proses aksesi dan menghentikan bantuan keuangan pada bulan Juni setelah undang-undang 'pengaruh asing' tersebut disetujui.

Bagaimana protes oposisi berkembang? Ribuan demonstran berkumpul di depan gedung parlemen setiap malam setelah pemerintah mengumumkan penangguhan pembicaraan aksesi Uni Eropa pada tanggal 28 November. Setiap hari, polisi anti-huru hara menggunakan meriam air dan gas air mata untuk membubarkan massa, yang terkadang melakukan perlawanan dengan melemparkan kembang api ke arah petugas dan membangun barikade di jalan-jalan utama ibu kota. Ratusan orang ditangkap, dan lebih dari seratus orang memerlukan perawatan medis akibat luka-luka yang dialami. Beberapa jurnalis juga mengalami kekerasan dari polisi, sementara pekerja media menuduh pihak berwenang menggunakan preman untuk menghalangi partisipasi masyarakat dalam aksi protes anti-pemerintah, tuduhan yang dibantah oleh pihak Georgian Dream. Tindakan keras terhadap para demonstran ini menuai kecaman keras dari pejabat Amerika Serikat dan Uni Eropa.