Duterte Akui Pernah Bentuk Pasukan Khusus untuk Bunuh Para Pengedar Narkoba

Pemerintah Filipina melaporkan bahwa terdapat 6.252 individu yang tewas akibat penembakan dalam konteks kasus narkoba.

Mantan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, mengakui bahwa selama masa jabatannya sebagai wali kota di salah satu kota besar di Filipina, ia membentuk kelompok pembunuh untuk mengatasi kejahatan. Dalam kesaksian pertamanya di hadapan penyelidikan resmi mengenai apa yang ia sebut sebagai perang melawan narkoba, pria berusia 79 tahun ini mengungkapkan bahwa kelompok tersebut terdiri dari para gangster.

Ia juga menambahkan bahwa ia memberikan instruksi kepada mereka untuk melakukan pembunuhan terhadap target tertentu. Pada tahun 2016, Duterte terpilih sebagai presiden dengan janji untuk memperluas kampanye anti-kejahatannya yang sebelumnya diterapkan di kota Davao ke seluruh negara, sebagaimana dikutip oleh BBC pada Selasa (29/10/2024).

Perang melawan narkoba yang diluncurkan secara nasional ini telah menyebabkan ribuan orang yang diduga terlibat tewas dalam operasi kepolisian. Kebijakan ini menjadi sorotan dan kini sedang dalam penyelidikan oleh Mahkamah Kriminal Internasional.

Dalam sidang senat yang berlangsung pada hari Senin (28/10), Duterte juga mengungkapkan bahwa ia menginstruksikan petugas polisi untuk mendorong para tersangka melakukan perlawanan, sehingga tindakan pembunuhan tersebut bisa dibenarkan.

"Jangan pertanyakan kebijakan saya karena saya tidak meminta maaf, tidak ada alasan. Saya melakukan apa yang harus saya lakukan, terlepas dari apakah Anda percaya atau tidak. Saya melakukannya untuk negara saya," ungkap Duterte dalam pernyataan pembukaannya. "Saya benci narkoba, jangan salah paham," tegasnya.

Meski demikian, ia membantah telah memberikan izin kepada kepala polisi untuk membunuh tersangka, dan menegaskan bahwa kelompok pembunuh yang ia bentuk terdiri dari gangster, bukan dari kalangan polisi. "Saya bisa membuat pengakuan sekarang jika Anda mau. Saya punya pasukan pembunuh yang terdiri dari tujuh orang, tetapi mereka bukan polisi, mereka gangster," jelas Duterte. Pernyataan ini menunjukkan kompleksitas dan kontroversi yang menyelimuti kebijakan yang diterapkannya selama menjabat, serta dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat Filipina.

Kasus narkoba kembali meningkat setelah Duterte tidak lagi menjabat sebagai presiden

Duterte tetap menunjukkan sikap menantang dengan menyatakan bahwa banyak penjahat yang terus melanjutkan aktivitas ilegal mereka setelah ia tidak lagi menjabat sebagai presiden.

"Jika diberi kesempatan lagi, saya akan menghabisi kalian semua," ungkapnya. Penampilan Duterte pada hari Senin (28/10) adalah yang pertama kalinya ia hadir dalam penyelidikan terkait kampanye anti-narkoba yang diluncurkannya selama masa jabatannya yang berakhir pada tahun 2022.

Dalam kesempatan ini, ia juga berhadapan langsung dengan beberapa pihak yang menuduhnya, termasuk keluarga korban perang narkoba serta mantan senator Leila de Lima, seorang kritikus Duterte yang telah mendekam di penjara selama tujuh tahun atas tuduhan perdagangan narkoba yang kemudian dibatalkan.

Sebanyak 6.252 orang di Filipina telah ditembak mati dalam kasus terkait narkoba

Pemerintah Filipina memperkirakan bahwa lebih dari 6.252 orang telah menjadi korban tembakan oleh polisi dan penyerang yang tidak dikenal dalam rangka perang melawan narkoba yang diterapkan oleh Duterte. Kelompok-kelompok hak asasi manusia berpendapat bahwa angka sebenarnya mungkin mencapai puluhan ribu.

Sebuah laporan yang dikeluarkan oleh Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia menunjukkan bahwa tindakan keras Duterte terhadap narkoba ditandai dengan retorika yang sangat tinggi, yang bisa dianggap sebagai bentuk izin untuk melakukan pembunuhan. Polisi mengklaim bahwa banyak dari korban tersebut adalah bandar narkoba atau pengedar.

Namun, banyak keluarga yang mengklaim bahwa anggota keluarga mereka, seperti putra, saudara, atau suami, hanya kebetulan berada di lokasi yang salah pada waktu yang tidak tepat.