AS Cabut Sanksi ke Presiden Interim Venezuela, Sinyal Eratnya Hubungan Rodriguez dan Trump Menguat

Rodriguez memberikan tanggapan tegas terhadap kebijakan AS, menyatakan bahwa langkah-langkah tersebut berdampak negatif pada hubungan bilateral.

Amerika Serikat (AS) telah mencabut sanksi terhadap Delcy Rodriguez, presiden interim Venezuela. Keputusan ini diumumkan melalui pembaruan di situs Kementerian Keuangan AS pada Rabu (1/4), yang menunjukkan bahwa nama Rodriguez telah dihapus dari daftar Specially Designated Nationals (SDN).

Daftar ini mencakup individu dan entitas yang dikenakan sanksi oleh pemerintah AS karena dianggap terlibat dalam aktivitas ilegal atau yang mengancam kepentingan nasional, seperti korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, atau terorisme. Langkah ini dianggap sebagai sinyal semakin eratnya hubungan antara Rodriguez dan Donald Trump, yang berusaha memengaruhi arah politik Venezuela sejak penggulingan Nicolas Maduro.

Rodriguez menyambut baik keputusan ini dan menyerukan agar sanksi lain terhadap individu dan entitas Venezuela juga dicabut. Ia menilai keputusan Trump sebagai langkah penting menuju normalisasi hubungan antara kedua negara.

"Keputusan Presiden Trump adalah langkah signifikan ke arah yang benar untuk menormalisasi dan memperkuat hubungan antara negara kita," tulis Rodriguez seperti dikutip dari Al Jazeera. Ia juga berharap bahwa kemajuan ini akan berujung pada pencabutan sanksi lainnya yang masih berlaku.

Sebelumnya, Rodriguez dikenai sanksi oleh Office of Foreign Assets Control (OFAC) sejak tahun 2018, pada masa jabatan pertama Trump, yang membekukan asetnya di AS dan melarang entitas AS melakukan transaksi dengannya.

Pemerintah AS pada waktu itu menuduh Rodriguez sebagai bagian dari pejabat yang terlibat dalam penghancuran demokrasi di Venezuela dan memperkaya diri dengan mengorbankan rakyat. Saat sanksi dijatuhkan, Rodriguez baru saja diangkat sebagai wakil presiden, posisi yang dipegangnya hingga 3 Januari, ketika operasi militer AS menculik Maduro. Maduro dan istrinya, Cilia Flores, yang juga ditangkap dalam operasi tersebut, kini menunggu persidangan di AS atas tuduhan perdagangan narkoba dan kepemilikan senjata.

Beberapa pakar hukum mengecam tindakan AS sebagai pelanggaran hukum internasional, sementara Rodriguez mendesak agar Maduro dan Flores dipulangkan ke Venezuela.

Sejak dilantik sebagai pengganti Maduro, Rodriguez tampak mengambil pendekatan yang lebih lunak terhadap hubungan dengan AS. Ia mulai membuka peluang investasi asing, termasuk menandatangani undang-undang pada Januari yang memungkinkan investasi swasta di sektor minyak Venezuela yang besar. Rancangan undang-undang serupa untuk menarik investasi di sektor pertambangan juga telah mendapat persetujuan awal pada Maret.

Meskipun demikian, kritik muncul terkait proses reformasi tersebut. Trump sebelumnya menyatakan keinginannya untuk "mengelola" Venezuela, dan setelah penculikan Maduro, ia memperingatkan kemungkinan aksi militer lanjutan jika Rodriguez tidak memenuhi tuntutan AS.

"Jika dia tidak melakukan hal yang benar, dia akan membayar harga yang sangat mahal, mungkin lebih besar daripada Maduro," ujar Trump dalam wawancara dengan majalah The Atlantic yang terbit pada 4 Januari.

Dalam situasi ini, Rodriguez berupaya menjaga keseimbangan antara kritik terbatas terhadap penculikan Maduro dan upaya untuk memperbaiki hubungan dengan AS. Pendekatan ini menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan yang dihadapi, ia tetap berkomitmen untuk menjalin hubungan yang lebih baik dengan negara tetangga dan mengatasi masalah internal yang ada di Venezuela.

Kedubes AS Mulai Beroperasi di Caracas

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri AS mengumumkan bahwa Kedutaan Besar AS di Caracas telah kembali beroperasi pada Senin (30/3) setelah tutup selama tujuh tahun. Meskipun terjadi pergantian kepemimpinan, organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan bahwa pelanggaran hak asasi manusia di Venezuela masih terus berlangsung.

Trump menjadikan Venezuela sebagai contoh model perubahan rezim yang diinginkannya terjadi di Iran dan Kuba. Namun, banyak kritikus yang berpendapat bahwa struktur pemerintahan di Venezuela tetap tidak banyak berubah, meskipun Maduro telah diupayakan untuk digulingkan.

Selama bertahun-tahun, pemerintah Venezuela telah dituduh melakukan penindasan terhadap oposisi politik melalui berbagai tindakan, termasuk penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, dan pembunuhan di luar proses hukum.