Segini Rincian Kebutuhan Daging, Ikan hingga Susu untuk Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

Budiman memastikan, program tersebut akan segera dipersiapkan dalam rentang waktu Maret-Oktober.

Budiman memastikan, program tersebut akan segera dipersiapkan dalam rentang waktu Maret-Oktober.

Segini Rincian Kebutuhan Daging, Ikan hingga Susu untuk Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

Rincian Kebutuhan  Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, saat kampanye pilpres 2024 menggaungkan program makan siang gratis untuk anak-anak sekolah. 

Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko, menyampaikan realisasi program makan siang gratis akan dimulai secara bertahap.

Budiman merinci, kebutuhan makan siang gratis setiap tahunnya antara lain:

• 6,7 juta ton beras
• 1,2 juta ton daging ayam
• 500 ribu ton daging sapi
• 1 juta ton ikan
• 4 juta liter susu sapi segar
• Sayur, dan buah-buahan.

Budiman memastikan, program tersebut akan segera dipersiapkan dalam rentang waktu Maret-Oktober.

Lebih tepatnya ketika Prabowo-Gibran resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

"Secara umum persiapan akan dilakukan dengan seksama mulai Maret sampai Oktober 2024," ujar Budiman, dalam keterangan tertulis dikutip pada Senin (19/2).

Kendati memerlukan waktu tenaga yang besar untuk mewujudkan program tersebut, Budiman tetap percaya pada sumber pangan yang dimiliki Indonesia. Selain itu, ia juga menyebut Prabowo-Gibran akan melibatkan pakar dan ahli untuk melancarkan program-program itu.

"Kami meyakini bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran dengan dibantu oleh para pakar dan ahli manajemen yang handal, mampu membangun sistem dan tata kelola yang baik untuk menyediakan kebutuhan pangan bagi anak-anak sekolah sebagai generasi masa depan Indonesia," ungkap Budiman.

Selain pakar, Budiman memastikan Prabowo-Gibran akan merangkul semua komponen masyarakat untuk turut terlibat dalam upaya menjamin masa depan anak-anak bangsa.

Salah satunya dengan melibatkan puluhan ribu desa sebagai basis produksi bahan pangan.

Lebih dari itu, Prabowo-Gibran juga akan mengajak BUMDES, UMKM dan koperasi untuk menjadi penggerak utama tata kelola rantai pasok. 

Langkah tersebut akan didukung oleh industri pangan nasional dan BUMN yang melengkapi upaya itu dari sisi kapasitas industri pengolahan pangan dan implementasi teknologi.

"Dengan membangun kolaborasi antar pemangku kepentingan industri pangan, kami menghitung bahwa tidak semua kebutuhan anggaran pelaksanaan program ini harus disediakan dari APBN. Ada banyak strategi yang inovatif sehingga tidak membebani APBN sepenuhnya," kata Budiman.

Sumber program makan siang gratis sempat menuai pertanyaan di publik. 

Bahkan, pernyataan Wakil Ketua TKN, Eddy Soeparno memantik reaksi publik ketika menyampaikan sumber dana realisasi program ini dari penyesuaian subsidi energi.

"Kita punya subsidi energi tahun lalu Rp500 triliun, tahun ini Rp350 triliun, dari total subsidi energi itu terbesar porsinya adalah untuk subsidi Pertalite dan subsidi LPG 3 kg, itu terbesar," ujar Eddy saat dikonfirmasi merdeka.com, Jumat (16/2).

Ekonom Sarankan Program Makan Siang Gratis Pakai Dana Hasil Lelang Aset BLBI

Executive Director Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara berpandangan, pendanaan makan siang gratis bisa melalui dana hasil tindak pidana yang sudah inkrah, atau dana lelang aset BLBI.

"Kebijakan makan siang gratis jangan ambil dana dari anggaran belanja rutin, dan anggaran subsidi energi. Sebaiknya pakai cara kreatif bisa lewat dana dari hasil putusan pengadilan yang sudah inkrah, dana lelang aset BLBI misalnya," kata Bhima.

Atau, kata Bhima, pendanaan untuk program makan siang gratis bisa melalui mengejar objek pajak baru seperti penerapan wealth tax (pajak kekayaan) atau windfall profit tax untuk perusahaan yang bergerak di sektor komoditas primer.

Bhima menjelaskan jika pendanaan makan siang gratis bersumber dari subsidi energi maka berpotensi terjadinya inflasi.

"Ini akan memicu lonjakan inflasi khususnya kenaikan harga bahan pangan," ucap Bhima.

Jika inflasi terus merangkak naik, dampak langsungnya pada kenaikan angka kemiskinan. 

Termasuk terjadi tekanan daya beli masyarakat yang masih membutuhkan subsidi energi.

"Jadi harus extra hati-hati, dikaji dulu implikasinya," pungkasnya.