Pemerintah meningkatkan anggaran ketahanan pangan dalam APBN 2026 menjadi Rp210,4 triliun. Anggaran tersebut melonjaksignifikan dibandingkan outlook 2025 yang berada di kisaran Rp159,7 triliun.
"Alokasinya di tahun 2026 itu sekitar Rp210,4 triliun. Jadi lebih, lebih naik lagi ya dibanding 2025," kata Direktur Perekonomian dan Kemaritiman Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan, Tri Budhianto dalam acara Kunjungan Kerja PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) dan Kementerian Keuangan ke Karawang, Jawa Barat, Selasa (9/12).
Tri mengatakan, peningkatan anggaran tersebut disiapkan untuk mendorong produktivitas pangan sekaligus menjaga stabilitas harga, dan meningkatkan kesejahteraan petani ataupun nelayan.
"Di tahun 2026 kita juga ingin tetap mempertahankan, yang kita harapkan dapat mendorong protektivitas, memastikan stabilitas harga juga tetap terjaga, termasuk juga untuk meningkatkan sejahteraan petani ataupun nelayan," ujarnya.
Tri menjelaskan, dari total anggaran Rp210,4 triliun tersebut, porsi terbesar dialokasikan untuk produksi sebesar Rp162,4 triliun. Pemanfaatannya antara lain untuk subsidi pupuk sebanyak 8,8 juta ton senilai Rp46,9 triliun, lumbung pangan senilai Rp23,7 triliun, termasuk pencetakan sawah dan optimalisasi lahan seluas 550 ribu hektare.
Selanjutnya, bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) pra-panen tanaman pangan sebanyak 42,3 ribu unit, Pembangunan 15 bendungan, jaringan irigasi seluas 212 ribu hektare, serta operasi dan pemeliharaan sumber daya air (SDA) senilai Rp 19,1 triliun.
Lalu, untuk pengembangan kawasan padi seluas 2,6 juta hektare, bantuan benih dan indukan sebanyak 137,6 juta ekor, Program Kampung Nelayan Merah Putih sebanyak 250 kampung dengan anggaran Rp5,5 triliun, serta pergaraman nasional seluas 1.000 hektare senilai Rp1,2 triliun. Terakhir, untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Desa untuk ketahanan pangan sebesar Rp50,7 triliun.
Advertisement
Distribusi, Cadangan dan Konsumsi
Selain produksi, anggaran juga dialokasikan untuk distribusi dan cadangan pangan sebesar Rp27,8 triliun, yang mencakup pengembangan 5 unit pelabuhan perikanan terluar dan berwawasan lingkungan, peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan.
Kemudian, untuk cadangan pangan melalui Bulog untuk beras dan gabah sebanyak 3 juta ton dengan nilai Rp22,7 triliun.
Sementara itu, untuk sektor konsumsi dialokasikan Rp6,2 triliun, antara lain untuk bantuan kerawanan pangan bagi 15,5 ribu orang, gerakan pangan murah yang menyasar 38 kelompok masyarakat, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan anggaran Rp5,8 triliun.
Advertisement
Harapan Ke depan
Tri mengatakan, ke depan ketahanan pangan akan tetap menjadi prioritas Pemerintah, karena penting untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
"Ke depannya saya rasa anggaran ketahanan pangan ini masih tetap menjadi prioritas pemerintah. Kalau nggak salah sih di target yang ada di Kementerian Pertanian itu sampai tahun depan berapa itu kita sudah mulai ekspor ya, ekspor beras," ujarnya.
"Jadi, tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan dalam negeri, tapi targetnya adalah melakukan ekspor pangan ke luar negeri," tambahnya.