Peneliti: Dana Desa Tak Membantu Sejahterakan Petani

Merdeka.com - Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Mirah Midadan Fahmid menyebut bahwa program dana desa belum mampu memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Dana desa merupakan program Presiden Joko Widodo periode pertama. Kucuran dana desa ini dimulai pada tahu 2015 lalu.

Dari data yang dia punya, rata-rata pertumbuhan penduduk miskin pedesaan selama empat tahun terakhir masih 2,7 persen. Dibanding 2010-2014, jumlah penduduk miskin pedesaan turun tipis dari rata-rata 3,1 persen per tahun.

"Dana desa tidak begitu membantu mensejahterakan petani kita di desa," kata Mirah di dalam Diskusi Publik Refleksi Akhir Tahun 'Ekonom Perempuan: Mewaspadai Resesi Ekonomi Global' di Jakarta, Jumat (20/12).

Mirah melanjutkan, upah buruh tani tahun 2019 lebih kecil dibandingkan tahun 2013. Menurut data BPS, di tahun 2013 upah rata-rat buruh petani sekitar Rp39.818, sedangkan pada tahun 2019 hingga September lalu sebesar Rp38.278.

Dari data di atas Mirah menyimpulkan, adanya dana desa belum mampu secara maksimal untuk mengurangi ketimpangan di desa. Sebab, dana desa banyak dipakai untuk pembangunan infrastruktur.

Alasan Pilih Bangun Infrastruktur

Alasan dipilihnya pembangunan infrastruktur karena menganggap pertanggungjawabannya lebih mudah ketimbang melakukan aktivitas atau usaha masyarakat.

Seharusnya kata dia dana desa harus difokuskan pada program pemberdayaan masyarakat. Sehingga tercipta pengusaha baru dari desa yang mampu mengembangkan produk kawasan pedesaan.

"Baik itu di sektor komoditas maupun wisata alam," sambungnya.

Dana Desa Rp70 Triliun

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan apresiasi terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang telah bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah. Hal itu dia sampaikan pada pidatonya pagi ini di Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Tahun 2019, di ruang sidang MPR.

"DPR juga telah menyetujui alokasi Dana Desa sebesar Rp 70 triliun di tahun 2019, yang sangat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa," tuturnya di kompleks MPR DPR, Jakarta, Jumat (16/8).

Pada fungsi legislasi, Presiden Jokowi mengatakan, sepanjang Agustus 2018 hingga Juli 2019, DPR bersama-sama pemerintah, telah berhasil menyelesaikan pembahasan terhadap 15 Rancangan Undang-Undang (RUU), antara lain RUU APBN, RUU di bidang perjanjian kerjasama internasional, bidang penyelenggaraan haji, bidang kesehatan, akselerasi penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Serta beberapa RUU lain untuk menyikapi dinamika pembangunan yang bergerak cepat.

Menurut jadwal, Presiden Jokowi akan menyampaikan tiga pidato. Tiga pidato itu, yakni pidato Presiden pada Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2019 dan pidato Kenegaraan Presiden dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2019 pada Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI.

Ketiga, dilanjutkan dengan pidato Penyampaian Rancangan APBN Tahun Anggaran 2020 disertai nota keuangan dan dokumen pendukungnya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2019-2020.

Adapun asumsi ekonomi makro yang disepakati dalam RAPBN 2020 adalah pertumbuhan ekonomi 5,2 sampai 5,5 persen, inflasi di kisaran dua hingga empat persen, rata-rata nilai tukar rupiah Rp14.000 per USD sampai Rp14.500 per USD, tingkat suku bunga SPN tiga bulan di kisaran lima sampai 5,5 persen.

Sementara itu, harga minyak (ICP) diperkirakan berada di kisaran USD 60 sampai dengan USD 70 per barel. Lifting minyak dan gas bumi tahun depan diperkirakan pada kisaran 1.886 ribu sampai 2.140 ribu barel terdiri lifting minyak 695 ribu barel-840 ribu barel per hari dan lifting gas bumi sebesar 1.191 ribu barel-1.300 ribu barel setara minyak per hari.