Pemkot Surabaya Gandeng Koso Nippon Dorong UMKM Surabaya Naik Kelas

Pemerintah Kota Surabaya berkolaborasi dengan lembaga independen Jepang, Koso Nippon, untuk program pendampingan UMKM. Tujuannya mendorong UMKM Surabaya naik kelas melalui peningkatan kapasitas dan daya saing, serta membuka peluang investasi.

Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur, menggandeng lembaga independen asal Jepang, Koso Nippon, dalam program review pendampingan pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Kolaborasi ini bertujuan agar pelaku UMKM di kota tersebut bisa naik kelas. Kerja sama strategis ini diumumkan oleh Kepala Bappeda Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajad, pada Jumat (13/2) di Kota Surabaya.

Koso Nippon merupakan lembaga independen dari Jepang yang berfokus pada reformasi kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan. Mereka juga ahli dalam pendampingan evaluasi program berbasis partisipasi masyarakat. Kemitraan ini menjadi wujud nyata upaya Surabaya memperluas jejaring global untuk meningkatkan daya saing pelaku usaha serta kualitas sumber daya manusia.

Irvan Wahyudrajad menegaskan pendekatan review yang melibatkan warga sebagai penilai merupakan praktik baik dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan. Diskusi pengembangan UMKM bersama mitra Jepang ini menjadi momentum penting. Hal ini untuk memperkuat akses pasar, meningkatkan kualitas produk, serta membuka peluang kolaborasi investasi bagi UMKM Surabaya.

Kolaborasi Internasional untuk Peningkatan UMKM

Kemitraan antara Pemkot Surabaya dan Koso Nippon adalah langkah strategis dalam pengembangan ekonomi lokal. Irvan Wahyudrajad menyatakan kerja sama ini berorientasi pada peningkatan kapasitas dan penguatan UMKM. Penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi prioritas utama pemerintah kota.

Sebagai kota perdagangan dan jasa, Surabaya terus memperluas jejaring globalnya. Tujuannya adalah meningkatkan daya saing pelaku usaha di pasar internasional. Upaya ini juga berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pemkot Surabaya berkomitmen mengintegrasikan hasil evaluasi dan masukan dari program ini. Hal ini dilakukan ke dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Tujuannya agar program-program ke depan lebih terukur, efektif, dan memberikan dampak luas bagi masyarakat.

Irvan Wahyudrajad berharap forum kolaborasi ini tidak hanya berhenti pada tataran seremonial. Ia menginginkan adanya rekomendasi konkret yang bisa segera ditindaklanjuti oleh perangkat daerah dan mitra kerja. Hal ini penting untuk memastikan UMKM Surabaya terus berkembang dan naik kelas.

Strategi Pendampingan Komprehensif dan Akses Pasar

Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Dinkopumdag Kota Surabaya, Tatik Lely Juwita, menyatakan kegiatan review ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia menekankan pentingnya masukan, saran, dan kritik sebagai kunci agar program pendampingan tetap relevan dan tepat sasaran.

Tujuan utama pendampingan tersebut adalah mendorong usaha mikro agar semakin mandiri dan memiliki daya saing. Selanjutnya, proses pendampingan UMKM mencakup aspek legalitas, kelembagaan usaha, sumber daya manusia, hingga pemasaran.

Sepanjang tahun 2025, Pemkot Surabaya telah memfasilitasi sekitar 4.409 UMKM untuk memperoleh sertifikat halal. Sebanyak 1.141 UMKM di antaranya juga telah memiliki sertifikat merek. Seluruh layanan ini diberikan secara gratis dan ditanggung penuh oleh Pemkot Surabaya.

Setelah legalitas terpenuhi, pendampingan berlanjut pada diversifikasi produk, peningkatan kualitas, serta inovasi. Ini dilakukan melalui pelatihan, konsultasi, dan pendampingan langsung. Dinkopumdag juga memfasilitasi kemitraan dan pemasaran melalui toko UMKM Surabaya, hotel dan restoran, serta pemasaran daring lewat e-PEKEN dan Surabaya Griya Galeri (SKG).

Target dan Harapan Peningkatan UMKM Berkelanjutan

Dinkopumdag Kota Surabaya juga memfasilitasi berbagai event kolaborasi bersama BUMN dan BUMD untuk pemasaran UMKM. Ini memperluas jangkauan produk UMKM Surabaya ke pasar yang lebih luas. Upaya ini merupakan bagian dari strategi komprehensif untuk meningkatkan daya saing.

Untuk tahun 2026, Pemkot Surabaya menargetkan 500 UMKM difasilitasi legalitas usaha. Selain itu, 10 dari 52 sentra wisata kuliner akan memperoleh pelatihan pemasaran. Target ini menunjukkan komitmen pemerintah kota dalam mendukung pertumbuhan UMKM.

Lebih lanjut, 136 UMKM ditargetkan mendapatkan akses kemitraan pada tahun 2026. Peningkatan kapasitas pemasaran juga akan diberikan kepada 5.220 UMKM. Ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk mendorong UMKM Surabaya naik kelas.

Program pendampingan ini diharapkan menciptakan ekosistem usaha yang lebih kuat dan berdaya saing. Dengan dukungan penuh dari Pemkot Surabaya dan mitra internasional, UMKM diharapkan mampu berkontribusi signifikan terhadap ekonomi kota. Ini juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Sumber: AntaraNews