Moeldoko: Program Tapera Tidak akan Ditunda

Dana yang dihimpun dari peserta akan dikelola oleh BP Tapera sebagai simpanan yang akan dikembalikan kepada peserta.

Pemerintah menegaskan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), yang rencananya diimplementasikan pada 2027, tak akan ditunda.

Pemerintah mengimbau pekerja maupun perusahaan tetap tenang terkait penetapan Program Tapera yang baru diluncurkan pemerintah.

Moeldoko mengatakan, dalam peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 diwajibkan bagi pekerja untuk menjadi peserta Tapera

Pekerja dengan gaji di atas upah minimum yang dikenakan potongan gaji sebesar 3 persen

Pemberi kerja wajib membayarkan paling lambat pada tanggal 10 setiap bulannya.

Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) 21/2024 yang merupakan perubahan dari PP 25/2020 untuk iuran Tapera.

Pemanggilan ini dilakukan agar tidak adanya kesalahpahaman atas aturan tersebut.

Adapun besaran simpanan peserta pekerja sebesar 0,5 persen yang ditanggung pemberi kerja dan 2,5 persen ditanggung pekerja.

Pelatihan ini merupakan bagian dari implementasi komitmen pemerintah untuk membangun dan memperbaiki sedikitnya 21.000 rumah di wilayah Tanah Papua.

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dan Bank Syariah Indonesia (BSI) Pangkalpinang menjajaki kerja sama keuangan syariah yang strategis. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperluas layanan, mendukung UMKM, dan mempercepat digitalisasi. Bagaimana dampaknya b

Rieke menilai, kewajiban iuran yang dibebankan kepada pekerja dan pemberi kerja bertentangan dengan kondisi riil lapangan.

MK menyatakan pasal utama dari UU Tapera, yakni Pasal 7 ayat (1), bertentangan dengan konstitusi sehingga berimplikasi pada pasal-pasal lainnya.

Untuk bisa mendapatkan peluang pembiayaan perumahan, MBR tidak harus menabung sebanyak nilai rumah yang akan dibutuhkan.

Persyaratan pembiayaan Tapera terbatas kepada golongan masyarakat berpenghasilan rendah.

Menteri PKP Maruarar Sirait resmi memperpanjang tenor cicilan rumah subsidi menjadi 30 tahun, sebuah langkah strategis yang diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dan mempercepat Program 3 Juta Rumah.

Pemerintah Provinsi Papua berencana membangun 14.000 unit rumah pada tahun 2026, sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan dan penataan ruang. Program Pembangunan Rumah Papua ini akan dimulai di wilayah pesisir perkotaan dan membutuhkan sinergi.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan Keputusan Menteri terkait rusun subsidi dapat terbit pada bulan Januari 2026 ini, diharapkan menjadi solusi strategis untuk mengatasi backlog hunian di perkotaan dan menyediakan hunian layak.

BP Tapera mengumumkan penyaluran FLPP 2025 berhasil mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah, dengan nilai fantastis Rp34,64 triliun yang menjangkau ratusan ribu unit rumah.

Kepala Staf Kepresidenan menilai akad massal FLPP menjadi tonggak penting dalam percepatan perumahan nasional, membuka akses rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) agresif membidik kerja sama strategis dengan berbagai institusi guna memperluas penyaluran KPR Subsidi pada 2026.