Menteri Ara Klaim di Kalimantan Sudah Ada Swasta Kasih Tanah Demi Program Tiga Juta Rumah

Merealisasikan program tiga juta rumah menggunakan APBN akan sangat sulit terlaksana.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengklaim sudah banyak pihak swasta berkontribusi pelaksanaan program tiga juta rumah. Menurutnya langkah ini sebagai representasi gotong royong yang penting dilakukan, sebab menjalankan program ini akan sangat sulit jika mengandalkan APBN.

"Saya cek staf saya di Kalimantan sudah ada yang kasih tanah. Gotong-royong bukan lagi wacana dalam pidato. Nanti juga, Agung Sedayu 250 rumah, di Berau Kalimantan, kemudian nanti Astra juga bakal bangun 250 rumah," dia melanjutkan.

Dia menuturkan, kolaborasi antar Kementerian tidak hanya sebatas anggaran, tetapi bisa berupa kebijakan. Di antaranya kemudahan proses izin administrasi kepemilikan rumah, atau administrasi seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

"Bahkan, untuk IMB sekarang gratis," ujar dia.

Dia menambahkan, proses merealisasikan target didasarkan pada prinsip gotong royong atau kolaborasi seperti yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto.

Salah satu upaya yang sudah berjalan adalah membangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Kecamatan Rancaekek, dan Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung.

"Pak Mendagri memimpin rapat di rumahnya dua kali, melalui zoom beberapa kali, dikasih arahan koordinasi dan saya juga mendengar dengan kebijakan yang dilakukan hari ini membuktikan Pemda Jawa Barat, (pemerintah) kota dan satu kabupaten itu bekerja dengan kolaborasi luar biasa," kata Ara.

Manfaat Kolaborasi

Kolaborasi pun bukan terbatas pada pemerintah saja, perusahaan pun dilibatkan melalui dana CSR. Proyek ini akan berlangsung di sejumlah wilayah Indonesia.

"Terima kasih karena CSR dari perusahaan-perusahaan yang ada di Bandung, di Jawa Barat juga itu sudah mulai terjadi, artinya gotong royong terjadi di sini. Jadi termasuk dari dari Baznas juga, sangat membantu sekali," terang Maruarar saat menghadiri proses relokasi warga kolong jembatan di Bandung, Jawa Barat.

Kedua bangunan Rusunawa di Kecamatan Rancaekek itu, nantinya dihuni oleh masyarakat yang dipindahkan dari kolong jembatan Pasopati dan Tamansari, Kota Bandung serta warga Kota Cimahi juga Kabupaten Bandung. Total penghuni Rusunawa di Kecamatan Rancaekek sebanyak 97 Kepala Keluarga.

"Saat ini secara nasional sekitar 10 juta masyarakat kepala keluarga yang belum punya rumah, dan masih banyak lagi yang juga perlu dibenahi karena tidak layak huni. Tapi saya punya harapan dan keyakinan akan ada progres yang baik," jelas dia.

Sementara itu, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku menikmati kolaborasi yang berlangsung untuk bisa mewujudkan Rumah Susun di Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung. Ia berharap kolaborasi ini bisa terus berjalan dan diikuti oleh banyak pihak.

"Masih banyak kekurangan perumahan, di sana sini, termasuk di Jawa Barat, tapi saya senang atas kolaborasi ini satu persatu bisa diselesaikan,” ucap dia.

AHY berharap warga penghuni Rusunawa di Kecamatan Rancaekek bisa menjaga lingkungan, apalagi, kata dia, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementrian Sosial (Kemensos) memberikan pelatihan ekonomi sebagai bentuk pembinaan.

AHY mengisahkan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian semula berencana menjadikan Rusunawa di Kecamatan Rancaekek dan Kecamatan Solokanjeruk sebagai percontohan untuk daerah lain.

Di Tengah perjalanan, pemerintah darerah merespon positif dan ingin melakukan kolaborasi berkelanjutan.