Menko Zulkifli Hasan Optimis MBG dan Kopdes Merah Putih Bawa Indonesia Terang Benderang

Plt Kepala Bapperida Lebak menyatakan sinergi Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG) akan menjadi kunci percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Presiden Prabowo Subianto menyatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mampu menggerakkan ekonomi di desa-desa, memastikan perputaran dana miliaran rupiah dan menopang produsen lokal.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan menjadi pilar utama membangkitkan ekonomi rakyat serta memperkuat pertumbuhan di desa-desa.

Dinas Koperasi dan UMKM Kepulauan Babel aktif memfasilitasi pelaku UMKM untuk bermitra dengan SPPG, guna memperkuat rantai pasok kebutuhan Program MBG, sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengajak Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memperkuat Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai pilar utama Penguatan KDMP Bojonegoro dan ketahanan pangan lokal. Simak upaya Pemkab Bojonegoro mewujudkan hal in

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengajak masyarakat mendukung program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) dan Makan Bergizi Gratis (MBG), diyakini mampu menggerakkan ekonomi desa dan menjamin gizi generasi masa depan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mendesak Koperasi Desa Merah Putih aktif beli produk lokal, khususnya saat harga anjlok, demi menjaga stabilitas pasokan dan pendapatan masyarakat, serta memperkuat peran Koperasi Desa Beli Produk Lokal.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan 30.008 Koperasi Desa Merah Putih beroperasi tahun ini, menjadi penggerak ekonomi rakyat dan pemotong rantai pasok yang panjang.

Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan 80 juta penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Juni 2026, memperluas jangkauan gizi masyarakat dan menggerakkan ekonomi desa.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meyakini bahwa kinerja sektor pangan 2026 akan semakin tangguh, didukung capaian swasembada pangan dan program strategis pemerintah.

Menteri Koordinator Perekonomian Zulkifli Hasan mengajak seluruh elemen masyarakat mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memperkuat ekonomi rakyat dan memenuhi kebutuhan gizi. Program ini diharapkan mampu mentransformasi struktur ekonomi berb

Menko Pangan Zulkifli Hasan mengajak masyarakat menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk menggerakkan ekonomi rakyat serta membangun ekosistem pangan berkelanjutan.

Meskipun berstatus sebagai minyak curah, pemerintah menjamin kualitas produknya sudah semakin higienis.

Malaysia kini telah mencapai pendapatan per kapita sekitar USD 12.000, sementara Thailand hampir menyentuh USD 8.000.

Menko Zulhas kembali menegaskan bahwa kekayaan varietas unggulan Indonesia adalah alasan kuat mengapa durian layak menjadi buah nasional.

Data BPS 2024 menunjukkan produksi durian Indonesia mencapai 1,96 juta ton, tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Zulhas menegaskan pentingnya semangat persatuan dan kemandirian bangsa.

Kebijakan tersebut mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menggalakkan penguatan ekonomi desa Jawa Tengah melalui integrasi BUMDes dan Koperasi Desa dalam ekosistem Program Makan Bergizi Gratis (MBG), bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian pangan desa.

Program tersebut dinilai memiliki peran strategis dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan gizi .

Selain kelompok 3B, pemerintah juga akan memperluas perhatian kepada daerah 3T yang selama ini menghadapi berbagai keterbatasan akses dan sumber daya.

Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin menilai skema efisiensi yang dipaparkan pimpinan BGN yang baru sangat baik.

Selama ini pelaksanaan MBG masih terlalu tersentralisasi di BGN, sehingga ruang keterlibatan pemerintah daerah dinilai belum optimal.

Langkah ini sejalan dengan upaya pemfokusan ulang (refocusing) program MBG yang diprioritaskan bagi kelompok ibu menyusui, ibu hamil, dan balita (3B).